ADA Ketimpangan, LPSE Sepatutnya ke Dinas KOMINFO

Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) yang selama ini berada pada salah satu unit kerja di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi NTT, disinyalir terdapat banyak ketimpangan. Terendus kabar jika hasil kerja LPSE kerapkali menjadi berbeda dengan fakta lapangan setelah penayangan.

Kupang, citra-news.com – KEPALA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Aba Maulaka mengatakan, saat ini Kementerian Kominfo RI memiliki program penyediaan layanan berbasis elektronik. Dalam semua layanan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kini sudah saatnya melalui system elektronik.

“Sekarang ini sudah saatnya semua kebutuhan layanan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasiskan elektronik. Artinya ada sinergisitas layanan aplikasi antar unit kerja baik di tingkat provinsi juga di kabupaten/kota serta antar pemerintah provinsi dengan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota,”jelas Aba di sela-sela acara Rakor Kominfo, Kupang, Jumat 20 Juli 2018.

Menurutnya, RAKOR (Rapat Koordinasi) yang diselenggarakan Dinas Kominfo Provinsi NTT ini mengambil thema yang lagi trend yakni terkait dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di daerah saat ini. Sekarang dan sudah saatnya dimana-mana bahwa penyelenggaraan pemerintahan dituntut berbasis elektronik.

Tapi mirisnya, kata lanjut dia, setelah melihat potret penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NTT jika disandingkan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Indonesia maka kita terburuk. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan kita di Provinsi NTTT ini berada pada peringkat ke-32 dari 34 provinsi di Indonesia.

Oleh karena itu kalau berbicara soal penyelenggaraan pemerintahan harus bersinergi. Baik inter pemerintahan di tingkat provinsi dan antar pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten/kota. Makanya kita lakukan Rakor hari ini (Jumat 20 Juli 2018) adalah menyatukan persepsi dan komiten kita dalam merumuskan langkah-langkah strategis. Untuk mengambil tindakan-tindakan afirmatif (percepatan) dan segera mengimplementasikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah berbasis elektronik.

“Ini tentunya masing-masing level pemerintahan provinsi ada sedikit berbeda  oleh karena Tupoksi (Tugas pokok dan fungsi)-nya saja. Namun dalam hal pelayanan public, iya sudah saatnya untuk menerapkan pelayanan berbasis elektronik. Misalkan E-Surat menyurat, E-Jadwal, E-Keuangan (budgeting), E-procurement (pelelangan/ pengadaan barang dan jasa), E- monitoring dan evaluasi (Monev) dan lain-lainnya. Itu semua dilaksanakan secara elektronik.  Tapi karena selama ini dilaksanakan sendiri-sendiri maka  kita satukan dalam satu system aplikasi sehingga ada konektivitas,”jelas Aba.

Hal-hal seperti inilah, lanjut dia, kita terus mendorong agar masing-masing pihak bisa mengambil langkah langkah strategis dalam rangka merumuskan kerangka kerja dan kebijakan serta pelaksanaannya. Namun perlu dilandasi dengan design yang komprehensif yang kita sepakati. Bagaimana merumuskan ide gagasan sebagai masukan untuk melahirkan sebuah rekomendasi yang nantinya digunakan secara terpadu.

Sembari menambahkan, Rakor ini sudah sering dilaksanakan. Tapi substansinya yang kali ini baru pertama kali, yakni mendorong tindakan afirmatif (percepatan) penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Menjawab citra-news.com terkait eksistensi LPSE di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi NTT, menurut mantan Kepala BPBJ ini, bahwa LPSE adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Aplikasinya disebut Empropment. Tapi ini semestinya dalam satu rangkaian konektivitas. Yaitu E-planning kemudian E-procurement, berikut E-budgeting, lalu E-Monev. Ini semua harus merupakan satu kesatuan.

Selama inikan LPSE salah satu unit kerja di BPBJ, kata Aba. Demikian halnya dengan unit kerja dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya masih bersifat sendiri-sendiri. Sehingga ke depannya Dinas Kominfo akan menciptakan satu aplikasi baru yang merupakan konektivitas. Mulai dari perencanaannya, pengelolaan keuangannya, pengadaan barang dan jasanya, sampai dengan Monev-nya. Ini semua aplikasinya melalui elektronikyang merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kominfo.

Nah dengan aplikasinya ada di Kominfomaka ke depannya Dins Kominfo NTT menyediakan server induk untuk memonitor semua yang aksesnya ada di ruang kerja Gubernur (kepala daerah). Kalau gubernur atau bupati  mau melihat kinerja salah satu OPD, dia tinggal klik semuanya bisa terbuka dan kepala daerah langsung tahu. O… kenapa pekerjaan ini belum jalan. Dan untuk mengetahui dia cukup klik E-Monef langsung ditanyakan mana-mana yang perlu dikerjakan. Jadi tidak perlu lagi ada rapat-rapat yang juga sering tidak dihadiri pimpinan OPD. Dengan adanya E-monev lebih efektif dan efisien. Adanya aplikasi-aplikasi yang disiapkan Kominfo juga akan lebih memberikan pemahaman-pemahaman yang komprehensif.

Apakah itu artinya ada ketimpangan terjadi di LPSE BPBJ Setda NTT? Iya ketimpangan – ketimpangan dalam konteks kontinuitas dan pertanggungjawaban itu sangat terasa. Karena perencanaan begini tapi pelaksanaannya tidak tahu lagi seperti apa. Jadi ada ketimpangan-ketimbangan yang terjadi di unit LPSE  BPBJ seperti itu.

“Kan LPSE hanya menayangkan hasil sesuai dengan perencanaan. Itupun kerapkali pelaksanaannya berbeda dari system yang sudah ditayangkan. Jika semua aplikasi berada dalam satu jaringan konektivitas dibawah tanggung jawab Dinas Kominfo maka bisa meminimalisir ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di setiap unit kerja,”ungkapnya.

Oleh karena itu, tambah dia, LPSE sepatutnya berada di Dinas Kominfo dan bukan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Karena menyangkut data aplikasi berbasis elektronik yang semua layanannya melalui server induk yang  ada di Dinas Kominfo. +++ cnc1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *