40 Anggota DPRD Malang Tersandung KORUPSI

Setelah 18 anggota DPRD Kota Malang resmi ditahan KPK pada Maret 2018, kini giliran 22 anggota lainnya harus berurusan dengan KPK. Pasalnya 40 anggota dewan yang terhormat itu tersandung kasus suap pembahasan APBD Perubahan tahun 2015 silam.

Jakarta, citra-news.com –  PARLEMEN Kota Malang terancam lumpuh setelah 40 anggota DPRD tersangkut dugaan kasus suap pembahasan APBD Perubahan 2015 dan harus berurusan dengan KPK. Setelah 18 anggota legislatif resmi tersangka pada Maret 2018, kini giliran 22 lagislator lainnya yang ramai-ramai ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi antirasuah, pada Senin (3/9/2018).

Dengan status tersangka tersebut, maka secara otomatis parlemen Kota Malang lumpuh karena hanya menyisakan 5 orang anggota aktif. Padahal, ada sejumlah agenda akhir tahun yang tak boleh terlambat disahkan, antara lain: pelantikan Wali Kota Malang yang baru Sutiaji, serta pembahasan APBD-Perubahan 2018 dan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Malang 2019.

Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DPRD, pengesahan suatu perda harus memenuhi kuorum yang telah ditetapkan. Jika hanya tersisa 4 anggota dewan di parlemen Malang, rapat-rapat paripurna untuk mengesahkan kebijakan-kebijakan eksekutif akan sulit dilakukan.

Pada Pasal 78 ayat 1b beleid tersebut, misalnya, penetapan Perda, APBD, dan pemberhentian pimpinan DPRD harus dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota DPRD. Dengan kata lain, rapat paripurna setidaknya harus dihadiri 30 dari 45 anggota DPRD Kota Malang.
Menyikapi hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berencana mengambil kebijakan diskresi agar agenda di parlemen Malang bisa berjalan dan tak mengganggu pelayanan publik Pemkot Malang. Mendagri akan gunakan diskresi karena 40 anggota DPRD Malang tersandung korupsi.

Menanggapi rencana Mendagri Tjahjo Kumolo, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengatakan, penggunaan hak diskresi dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah pusat terhadap daerah dan menyalahi aturan soal otonomi daerah.

Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak otonomi, kata Asep, tidak bisa sembarang diintervensi Pemerintah Pusat. “Agak susah kalau didasarkan ke Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ini kan hubungannya bukan soal keeksekutifan. Ini kan kaitannya soal internal anggota dewan,” imbuhnya.

Apalagi, lanjut dia, ada mekanisme yang bisa dilakukan jika rapat-rapat di DPRD tidak kuorum karena sebagian besar anggotanya tak bisa hadir. Ini dimungkinkan untuk menjamin berjalannya fungsi dewan dan agenda-agenda di legislatif dapat berjalan tepat waktu.

Pendapat serupa juga disampaikan Pengamat Hukum Tata Negara Andi Irman Putra Sidin. Menurutnya, ada konsekuensi hukum yang dapat menjerat Kemendagri jika pengambilan diskresi dilakukan tanpa ada persetujuan dari anggota parlemen di daerah.

Sebab, pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah telah diatur dalam undang-undang. Menurut Irman, pengambilan diskresi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, seperti yang dilarang dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah.

“Diskresi bisa saja diambil, namun tetap tidak menutup kemungkinan pihak yang merasa dirugikan akibat kebijakan dapat mengambil langkah hukum ke pengadilan,”tandasnya.

Nasdem Lakukan PAW Anggota DPRD-nya

Partai NasDem melakukan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kota Malang Mohammad Fadli yang telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015.

“Kami baru menandatangani PAW karena membutuhkan proses sesuai ketentuan peraturan. Proses PAW bukan real time, begitu tersangka, secara otomatis langsung PAW, ‘kan tidak. Ada proses surat menyurat dan teken dokumen,”kata Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate di DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu 5 September 2018.

Ia berharap dengan adanya 41 anggota DPRD Kota Malang yang terlibat kasus korupsi pengesahan RAPBD-P pada TA 2015 itu tidak mengganggu proses pembangunan dan pelayanan di Kota Malang.

“Proses PAW harus segera dilakukan oleh partai politik yang kadernya menjadi tersangka,” kata Johnny. Percepatan terhadap PAW tidak hanya dilakukan oleh parpol, tetapi DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga ikut membantu.

Hasil OTT yang dilakukan KPK terhadap anggota DPRD Kota Malang, KPK telah menetapkan sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Pada pengembangan kasus, KPK menetapkan tersangka lainnya sehingga seluruhnya berjumlah 40 tersangka. +++cnc/tirto.id

Gambar : Dua anggota DPRD Kota Malang Imam Fauzi dan Sahrawi usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin 16 Junli 2018 lalu.

Foto : Doc. CNC/Rivan- ANTARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *