Gugatan MELLA ‘Seret’ Para Pihak Diantaranya GUBERNUR NTT

DEDDY Manafe, SH, MH (kiri) usai sidang gugatan pembangunan Bendungan TEMEF, Timor Kabupaten TTS Provinsi NTT, di PN SoE,  Selasa 04 Pebruari 2020. Doc.CNC/jor tefa-Citra News.

Deddy Manafe: “Apakah kedaulaan rakyat atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diserahkan sepenunya dengan utuh kepada Negara dan rakyat hilang kadaulaanya. Atau….”

Citra-News.com, SOE – SIDANG lanjutan gugatan Ganti Rugi pembangunan Bendungan TEMEF berlangsung pada tanggal 04 Pebruari 2020. Sidang di Pengadilan Negeri (PN) SoE, ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini memantik reaksi saksi ahli dalam bersaksi.

Diketahui pembangunan Bendungan Temef adalah salah satu dari 10 bendungan di Provinsi NTT. Yang merupakan program pemerintah pusat besutan Presiden Joko Widodo. Lahan untuk pembangunan Bendungan Temef yang terletak di Desa Konbaki Kecamatan Polen Kabupaten TS tersebut  seluas 312 Hektar.

Dalam sidang lanjutan yang dipimpin Hakim Ketua, WEMPY W.J. Duka, SH, MH dan dua hakim anggota masing-masing Putu Dima Indra, SH serta Putu Agung Putra Baharata, SH. Sidang yang memakan waktu hampir lima jam ini dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi Ahli.

Dalam kasus gugatan ganti rugi Bendungan Temef seluas 312 Ha oleh FRANSISKUS Lodowik Mella (Penggugat) telah menyeret sedikitnya 4 (empat) Tergugat. Yakni Tergugat I adalah PT Nindya Karya; Tergugat II Kementerian PUPR ; Tergugat III Gubernur NTT; dan Tergugat IV Bupati Timor Tengah Selatan.

DEDDY Manafe, SH,MH selaku Saksi Ahli dalam keterangan saksinya terkait pertanyaan Hakim Ketua tentang pengertian Tanah Ulayat,  Deddy kembali mempertanyakan apakah kedaulaan rakyat atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diserahkan sepenunya dengan utuh kepada Negara dan rakyat hilang kadaulaanya. Atau tidak.

Bahwa dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, lanjut Deddy, kedaulatan ada di angan rakyat. Dan dahulu pasal aslinya bahwa dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Setelah amandemen keiga dikaakan bahwa dilaksanakan UUD. Artinya apa itu hak milik? Nah, hak milik disini ada dua versi dasar yaitu Pasal 16 UU Pokok Agraria penjabaran dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Sehingga dapat dijelaskanbahwa hak ulayat dalam Pasal 3 UU Nomor 5 tahun 1960, dengan sarat pertama, Sepanjang masih ada. Kedua, Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Ketiga,  Tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika kita bicara tentang Hak Ulayat dalam pasal 3 UU No,5/1960 maka dalam pasal 5 menjelaskan bahwa, hukum agraria yang berlaku diatas bumi, air, an ruang angkasa ialah hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukm adat di Indonesia terlalu banyak.

Jika proses hak ulayat ini berlaku di TTS maka hukum adat di TTS yang dipergunakan Tanah Ulayat itu dinyatakan masih ada. Yaitu memiliki 3 (tiga) syarat yaitu struktur masih ada; dan tanah ulayatnya masih ada; serta hukum adat di wilayah tersebut masih berlaku.

Suasana sidang gugatan dipimpin Hakim Ketua WEMPI WJ.Duka, SH, MH di PN SoE,  Selasa 04 Pebruari 2020. Doc.CNC/jor tefa-Citra News.

Dosen Fakultas Huku Unadan Kupang ini lebih jauh menjelaskan, bahwa negara tidak memiliki anah. Dan yang memiliki tanah adalah rakyat. Sedangkan negara hanya sebatas mengusai tanah milik rakyat atau Tanah Ulayat. Maka negara harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukandalam perundang-undangan .

“Bicara tentang Tanah Ulayat di TTS dapat dijelaskan bahwa layat di TTS berlapis-lapis. Dari lingkup yang paling luas sampai lingkup yang paling sempit. Lingkup yang paling luas adalah Liurai dan untk Kabupaten TTS sendiri ada tiga Amaf yaitu Mollo, Amanuban, dan Amanatun,”beber Deddy.

Klasifikasi tanah ulayat di TTS ada dua type yaitu type dimana tanah ulayat itu dikuasasi secara individual dan  tanah ulayat yang dikuasasi secara bersama-sama.

Dalam hasil penelitian bahwa Liurai Sonbai atau Raja Besar Sonbai mengangkat 3 Amaf di TTS. Yaitu Aamaf di Wilayah Mollo, Amaf di Wilayah Amanauban’ dan Amaf di wilayah Amanatun. Dan dalam penjelasan akhir Saksi Ahli menyatakan bahwa negara tidak memiliki hak atas tanah. Karena yang memiliki hak atas tanah adalah rakyat. Sedangkan negara hanya berkewajiban untk melindungi hak-hak rakyat, tegas Deddy. +++ jor/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *