Umbu Lende : Sesungguhnya ada dua hal pokok yang mau saya sampaikan di sidang paripurna ini. Yakni soal penarikan kembali dokumen yang sudah dibagikan ke anggota dewan, dan mengenai kehadiran pihak eksekutif yang begitu lengkap semua OPD.
Lalu hal apa yang membuat Gubernur Viktor sontak marah dan mengucap kata “kau…kau…kau…” itu? Ini penjelasan selengkapnya.
Kupang, citra-news.com – ANGGOTA DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Novianto UMBU Patty Lende mengatakan, sudah lazimnya dalam mekanisme sidang dewan, anggota DPR/DPRD menyampaikan hal-hal yang mencurigakan terkait materi sidang.
“Tapi menjadi aneh jika hal yang disampaikan itu langsung ditanggapi pihak eksekutif. Dalam hal ini Gubernur NTT, VIKTOR Bungtilu Laiskodat sebelum diberi kesempatan oleh pimpinan sidang dalam hal ini Ketua DPRD NTT, Anwar Puageno. Lebih dari itu tanggapan Gubernur VIKTOR ini sebelum saya mengakhiri 4 (empat) hal yang mau saya sampaikan di sidang paripurna dewan ini,”jelas Umbu kepada wartawan usai Sidang Paripurna di Gedung DPRD NTT, Kupang, Senin 17 September 2018.
Keempat hal yang disampaikan itu, pertama mohon penjelasan pimpinan sidang, mengapa anggota DPRD NTT sudah korum hadir tapi sidang belum dimulai. Karena jadwal sidang seharusnya dimulai pukul 09.00 Wita tapi molor sampai sekitar jam sebelasan, sebut Umbu.
Hal kedua menyangkut dokumen yang menjadi materi sidang paripurna itu ditarik kembali oleh eksekutif. “Koq bisa ditarik kembali dokumen Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018? Padahal sudah dibagikan ke peserta sidang paripurna. Ada apa itu?,”kata Umbu.
Hal ketiga, lanjut mantan bakal calon Wakil Gubernur NTT ini, masih ada kaitannya dengan pertanyaan saya (Umbu) point kedua. Bahwa ada orang di luar sistem yang turut mengintervensi kerja-kerja eksekutif. Karena tadi sebelum mulai sidang, ada orang-orang di luar system berdiskusi serius dan melakukan lobi-lobi dengan Sekda NTT (Benediktus Polo Maing). Kami melihat ini menjadi titik awal yang tidak baik dalam hal ada pihak-pihak yang mau mencampuri urusan pemerintah dan lembaga ini. Dan pihak-pihak itu adalah orang-orang di luar system.
