Gubernur VIKTOR Katai KAU, DPR UMBU Lende BERANG

Umbu Lende : Sesungguhnya ada dua hal pokok yang mau saya sampaikan di sidang paripurna ini. Yakni soal penarikan kembali dokumen yang sudah dibagikan ke anggota dewan, dan mengenai kehadiran pihak eksekutif yang begitu lengkap semua OPD.

Lalu hal apa yang membuat Gubernur Viktor sontak marah dan mengucap kata “kau…kau…kau…” itu? Ini penjelasan selengkapnya.

Kupang, citra-news.com – ANGGOTA DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Novianto UMBU Patty Lende mengatakan, sudah lazimnya dalam mekanisme sidang dewan, anggota DPR/DPRD menyampaikan hal-hal yang mencurigakan terkait materi sidang.

“Tapi menjadi aneh jika hal yang disampaikan itu langsung ditanggapi pihak eksekutif. Dalam hal ini Gubernur NTT, VIKTOR Bungtilu Laiskodat sebelum diberi kesempatan oleh pimpinan sidang dalam hal ini Ketua DPRD NTT, Anwar Puageno. Lebih dari itu tanggapan Gubernur  VIKTOR ini sebelum saya mengakhiri 4 (empat) hal yang mau saya sampaikan di sidang paripurna dewan ini,”jelas Umbu kepada wartawan usai Sidang Paripurna di Gedung DPRD NTT, Kupang, Senin 17 September 2018.

Keempat hal yang disampaikan itu, pertama mohon penjelasan pimpinan sidang, mengapa anggota DPRD NTT sudah korum hadir tapi sidang belum dimulai. Karena jadwal sidang seharusnya dimulai pukul 09.00 Wita tapi molor sampai sekitar jam sebelasan, sebut Umbu.

Hal kedua menyangkut dokumen yang menjadi materi sidang paripurna itu ditarik kembali oleh eksekutif. “Koq bisa ditarik kembali dokumen Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018? Padahal sudah dibagikan ke peserta sidang paripurna. Ada apa itu?,”kata Umbu.

Hal ketiga, lanjut mantan bakal calon Wakil Gubernur NTT ini, masih ada kaitannya dengan pertanyaan saya (Umbu) point kedua. Bahwa ada orang di luar sistem yang turut mengintervensi kerja-kerja eksekutif. Karena tadi sebelum mulai sidang, ada orang-orang di luar system berdiskusi serius dan melakukan lobi-lobi dengan Sekda NTT (Benediktus Polo Maing). Kami melihat ini menjadi titik awal yang tidak baik dalam hal ada pihak-pihak yang mau mencampuri urusan pemerintah dan lembaga ini. Dan pihak-pihak itu adalah orang-orang di luar system.

“Yang keempat,…Sebelum saya selesai bicara, pak Gubernur Viktor langsung mengata-ngatai saya. Hei, KAU jangan intervensi. Ini urusan pemerintah. KAU jangan atur urusan gubernur. KAU diam. Iya dalam hati saya berang (marah) juga.Tapi saya biarkan pak Gubernur Viktor bicara. Setelah itu baru saya melanjutkan point keempat yang saya mau sampaikan di sidang paripurna ini,”jelas Umbu yang diamini anggota dewan lainnya dari Fraksi PKB.

Hal keempat, lanjut dia, adalah sebagai wakil rakyat NTT kami bangga dengan kehadiran pihak eksekutif. Bahwa pada sidang paripurna dewan kali ini adalah sidang pertama hadirnya Gubernur dan Wakil Gubernur NTT (VIKTOR Bungtilu Laiskodat dan JOSEF Nae Soi). Hari ini luar biasa hadir pejabat dari semua OPD (organisasi perangkat daerah). Proviciat untuk Gubernur dan Wakil Gubernur NTT. Bahwa ini adalah awal yang baik untuk ke depannya di forum yang sama seperti ini.

“Keempat hal ini yang saya sampaikan pada Sidang Paripurna hari ini. Dimana sidang ini mengagendakan Gubernur NTT menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018,”kata Umbu.

Sesungguhnya, tambah Umbu, ada dua hal pokok yang mau saya (Umbu) sampaikan di sidang paripurna ini. Yakni soal penarikan kembali dokumen yang sudah dibagikan ke anggota dewan, dan mengenai kehadiran pihak eksekutif yang begitu lengkap semua OPD.

“Ini baru dari saya, masih ada hal-hal lain dari anggota DPR yang lain terkait materi sidang hari ini. Tapi jadinya suasana sidang menjadi lain oleh sikap arogansi yang ditunjukan oleh seorang Gubernur Viktor,” tandasnya.

Mekanisme Baku BUKAN Premanisme

Anggota DPRD Provinsi NTT yang hadir saat Umbu memberikan keterangan pers, Senin 17 September 2018 diantaranya, Johanis Rumat, Pdt. Naisunis, dan Jefry Banunaek.

“Kami menunggu Ketua Fraksi (Yukun Lepa) untuk langkah-langkah apa yang akan kami tempuh. Karena masalah ini sudah menyangkut etika dan mekanisme dalam sidang dewan. Ini hal yang sudah baku. Bahwa ada hal-hal yang mencurigakan terkait materi sidang perlu dipertanyakan anggota dewan. Tapi langsung diinterupsi pak Gubernur Viktor tanpa melalui pimpinan sidang, dalam hal ini ketua. Sebagai mantan anggota DPR RI pak Viktor paham jugalah etika dan mekanisme sidang dewan,”jelas Johanis Rumat.

Bahkan anggota DPRD NTT dari Dapil Manggarai itu  mengingatkan jika tidak dijaga etika dan mekanisme sidang dewan maka akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat. “Dengan eksekutif kita kan bermitra. Ini lembaga rakyat. Kami-kami yang duduk di lembaga dewan adalah wakil dari jutaan rakyat NTT. Sedangkan gubernur hanya satu orang saja yang juga punya mekanisme jika melaksanakan rapat. Dalam sidang dewan kami punya mekanisme baku.

Sehingga dalam rapat bersama eksekutif hargailah mekanisme itu. Bukan paksa berbicara lalu dengan gesture tubuh yang agak-agak premanisme begitu,” tandasnya.

Mohon dijelaskan cara premanisme yang dimaksudkan, tanya wartawan. Johanes mengatakan, “Dari gesture tubuh awal mau bicara itu, pak Gubernur Viktor seperti menarik mikrofon. Lalu omong KAU…KAU…Sampai-sampai pak Ketua DPR (Anwar Puageno) memegang lengan pak Gubernur. Semua kita lihat koq. Inikan tidak etis. Apalagi berbicara sebelum pimpinan sidang belum memberi kesempatan,”ucap Johanis.

“Sesuai mekanisme di lembaga dewan yang jawab pimpnan sidang. Bukan ekesekutif yang ambil alih. Tapi pak Viktor ambil alih pembicaraan sebelum diberi kesempatan oleh pimpinan sidang,”kata Pdt. Naisunis.

Sementara Jefry Banunaek menambahkan, ini kejadian baru pertama kali Indonesia. Saya sering nonton di televisi bagaimana suasana sidang dewan dengan eksekutif. Tapi tidak ada kejadian seperti sidang dewan kita hari ini. Kita ini bermitra untuk membangun NTT. Kalau bermitra sudah tentu harus menjunjung etika. Bukan menunjukkan etika yang menjurus pada premanisme. Iya, ekspresi dan gesture tubuh yang mengancam, ucap Jefry. +++cnc1

Gambar : Berpakaian Adat Sumba, Novianto Umbu Patty Lende ketika mendaftar ke DPD PDIP Provinsi NTT di Kupang, jadi Calon Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 pada Kamis 28 September 2017.

Foto : doc. marthen radja/CNC

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *