HINCA Pertanyakan Kapabilitas MOELDOKO di DPP Partai DEMOKRAT

Illustrasi Ketua Umum DPP Partai Demokrat, AGUS Harimurty Yudhoyono. Doc. citra-news.com/herzaky

HINCA Pandjaitan mengajak publik untuk menyoroti bukti yang akan diajukan oleh pihak Moeldoko. Mengapa Moeldoko pantas disoroti? Berikut nukilannya…..

Citra-News.Com, KUPANG – ANGGOTA Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan mengajak publik menyoroti Bukti dan Saksi KLB (Konferensi Luar Biasa) Ilegal di Pengadilan TUN (Tata Usaha Negara).

“Fraksi Demokrat khususnya para Pejuang Demokrasi untuk menyoroti dari dekat putar balik fakta hukum yang akan diajukan oleh pihak KSP Moeldoko. Menyoroti bukti dan saksi KLB Ilegal di Pengadilan TUN,” tegas Hinca.

Hinca juga mempertanyakan kaoasitas dan kapabilitas Moeldoko hingga mencantumkan dirinya sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat dalam gugatan.

“Semua orang juga tahu, pekerjaan Moeldoko adalah Kepala Staff Presiden. Apa dasar hukumnya hingga mencantumkan dirinya sebagai Ketum Demokrat dalam dokumen Gugatan di Pengafilan YIN Jakarta tersebut?”, Hinca beretoris.

Demikian portal berita citra-news.com mengutip siaran pers yang ditulis Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Rabu 15 September 2021.

Herzaky yang juga adalah Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, menulis, bahwa sidang gugatan Moeldoko ke Menkumham RI atas ditolaknya pengesahan KLB Deli Serdang memasuki Tahap Pembuktian. Sidang perkara No. 150/G/2021/PTUN-JKT yang diketuai oleh Majelis Hakim Enrico Simanjuntak tersebut akan digelar pada Kamis pagi 16 September 2021.

Hinca menyatakan pihaknya (Fraksi Demokrat, red) mengajak publik khususnya para Pejuang Demokrasi untuk menyoroti dari dekat putar balik fakta hukum yang akan diajukan oleh pihak KSP Moeldoko.

Seperi diberitakan bebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengungkap bahwa upaya untuk merampas Partai Demokrat masih juga terus berjalan.

“Partai Demokrat punya segala bukti yuridis yang kuat untuk bisa mematahkan pihak Moeldoko untuk kedua kalinya.” tegas Hinca.

Semua orang juga tahu, pekerjaan Moeldoko adalah Kepala Staff Presiden. Apa dasar hukumnya mencantumkan dirinya sebagai Ketum Demokrat dalam Gugatan?

Selain dari sidang tersebut, dihari yang sama juga digelar Sidang Gugatan Tiga mantan kader Demokrat peserta KLB kepada Menkumham untuk membatalkan SK AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat Tahun 2020. Perkara No.154/G/2021/PTUN-JKT yang diketuai Bambang Soebiyantori ini, akan menggelar pemeriksaan Tiga Saksi Penggugat.

Terkait perkara Hinca juga menegaskan bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluarsa berdasarkan hukum.

“Gugatan Penggugat telah kadaluarsa berdasarkan hukum.
Mari kita lihat kebohongan apa lagi yang gerombolan ini akan kemukakan di persidangan Kamis Siang besok,”ungkap Hinca.

Dketahui pada akhir bulan Juni lalu, pihak Moeldoko (Penggugat) telah memasukkan dua gugatan kepada Menkumham RI (Tergugat) di Pengadilan TUN Jakarta. Dimana dalam Dua Gugatan tersebut Partai Demokrat sebagai Tergugat Dua Intervensi. +++ citra-news.com/herzaky

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *