Iklan Baris :
Ingin Pasang Iklan, Klik disini - Ingin Koreksi, Klik Teks ini

MINIM SARPRAS Jadi FOKUS Perhatian PEMERINTAH

CitraNews

Yohanna : Yang menjadi focus perhatian pemerintah daerah adalah kearah non fisik. Atau berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik/guru. Sedangkan menyangkut sarana prasarana (Sarpras) menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Kupang, citra-news.com – KEPALA Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), YOHANNA Lisapali, SH mengakui beberapa bangunan sekolah negeri di NTT dalam kondisi ‘kritis’. Artinya minim ketersediaan sarana prasarana (Sarpras) serta minimnya fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM).

Kepada citra-news.com di ruang kerjanya, Kamis 20 September 2018, Yohanna menjelaskan, terkit dengan minimnya Sarpras dan fasilitas baik untuk sekolah regular maupun                                                                                      sekolah luar biasa (SLB), pihaknya mau mengarahkan semua satuan pendidikan itu standar. Baik sarana prasarana dan juga fasilitas yang menjadi kebutuhan.

Baca Juga :  Ada 78 Ruas JALAN Prioritas 30-an Sedang Proses TENDER

“Untuk kekurangan Sarpras kita seang mengarahkan semua satuan pendidikan itu standar. Akan tetapiuntuk menjawabnya diharapkan pihak sekolah adalah prestasi. Prestasi inilah yang memberikan motivasi bagi pemerintah untuk memperhatikan hal-hal yang menjadi kebutuhan. Iya bentuk perhatiannya macam-macamlah.  Salah satunya adalah membangun Sarpras,”kata Yohanna.

Baca Juga :  BUPATI Korinus Mengaku TIDAK TAHU Ada Proyek KAT

Lebih jauh Yohanna mengatakan, Untuk mengatasi minimnya Sarpras di beberapa jenjang/tingkat satuan pendidikan entah tingkat SD, SMP, SMA/SMK termasuk SLB di semua jenjang, pemerintah pusat mengatasinya melalui dana alokasi khusus (DAK). Selain memerlukan peran serta dari masyarakat untuk bisa membenahi kekurangan yang ada.

“Dari pemerintah daerah pihak stressing focus lebih ke arah non fisiknya. Karena ini berkaitan dengan mutu. Nah, kalau mutu maka erat kaitannya dengan kualifikasi dan kompetensi. Ini yang menjadi focus kita. Itu tidak berarti yang lainnya kita abaikan. Karena untuk mencapai sebuah satuan pendidikan yang standar itu yang menjadi kewajiban pemerintah,” jelas dia.

Baca Juga :  WAEKELAMBU Pusat EKSPOR Ikan KERAPU Hidup

Dari DAK akan mampu mengatasi minimnya Sarpras, tegasnya berulang, karena akan diambilalih oleh pusat melalui dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan APBD Provinsi kita stressing pada standar yang lain yakni soal mutu pendidikan. Baik untuk kualifikasi dan komptensi maupun budaya literasi.