GAGAL Total Proyek KAT di Kabupaten Kupang

“…Selain KAT dan pembangunan rumah di Panti Lansia Kota Kupang, ada beberapa item pekerjaan yang ada di Dinas Sosial Provinsi NTT tidak bisa selesai tepat waktu. Bahkan ada pekerjaan proyek tahun 2017 yang sudah ditenderkan tapi tidak dikerjakan kontraktor. Inikan menyusahkan kami…”, kata WELEM Foni, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 21 Juni 2018 lalu.

Kupang, citra-news.com – PROYEK pekerjaan Pemberian Bantuan Stimulan Permukiman Sosial bagi Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang, GAGAL lagi. Ini lantaran CV Bina Karyda di-PHK oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Program Kegiatan Pemberdayaan KAT Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), selaku pemilik pekerjaan.

Hal itu dikatakan STANISLAUS Jawang Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi NTT, saat ditemui citra-news.com di Kupang, Selasa, 23 Oktober 2018.

“Dalam kontrak kita itu tidak ada sub kontraktor. Dalam kontrak itu hanya ditandatangani antara saya selaku PPK dengan dia (Lamber Lay) saja. Tidak ada sub kontraktor. Kalau di lapangan dia menggunakan tenaga kerja, tukang, mandor dan lain-lain itu sah-sah saja. Karena tidak mungkin dia sendiri campur semen atau pergi beli material sendiri. Dan itu tidak dinamakan sub kontraktor,”tegas PPK proyek KAT itu.

Stanis juga membenarkan kalau pekerjaan proyek KAT di Letkole, Desa Letkole, Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang Provinsi NTT, sudah cut off sejak tanggal 20 September 2018. Bahwa proyek KAT itu dilaksanakan sejak dilakukan penandatangan kontrak pada tanggal 18 Mei 2018. Dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari kerja terhitung sejak 18 Mei sampai dengan 13 November 2018.

Dalam pelaksanaan pekerjaannya, jelas Stanis, tentu PPK memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pekerjaan. Juga berdasarkan hasil laporan pendamping di lokasi dan konsultan pengawas dari CV Komodo Design. Dimana secara rutin memberikan laporan-laporan secara periodik perkembangan pekerjaan di lapangan.

Laporan dari Konsultan Pengawas pertama, lanjut dia, kami (Dinas Sosial Provinsi NTT) terima tanggal 12 Juli 2018.  Dalam mana kemajuan (progress) pekerjaan yang semestinya capai target 14 (empat belas) persen. Akan tetapi Kontraktor Pelaksana dalam hal ini CV BINA KARYDA hanya mencapai 1 (satu) persen saja. Artinya terdapat minus 13 persen.

Dasar itu kami melakukan evaluasi keterlambatan sekaligus memberikan SP 1 (Surat Peringatan pertama) pada tanggal 16 Juli 2018. Kami menginginkan adanya perbaikan atau perubahan karena menjadi tujuan program ini adalah masyarakat. Mereka bisa menerima manfaat dari program ini.

“Iya tentunya mereka mendapat rumah baru yang layak huni dan manfaat lainnya. Karena sebelumnya kelompok masyarakat yang ada ini tinggal di hutan-hutan. Dengan adanya program pemberdayaan social ini membawa mereka datang ke kampung agar mereka bisa bersoalisasi dan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Itu tujuan dari proyek KAT ini,”ucap Stanis.

Kemudian pada tanggal 3 Agustus 2018, beber dia,  dengan target progress semestinya capai 25 (duapuluh lima) persen. Akan tetapi Konsultan Pengawas menyampaikan laporan lagi bahwa progress pekerjaan baru mencapai target 9 persen. Berarti minus lagi 26 persen. Kemudian kita melakukan rapat lagi di tanggal 7 Agustus 2018 sekaligus mengeluarkan teguran SP 2.

Dalam rapat itu dari PPK Dinas Sosial Provinsi NTT juga menyampaikan agar CV Bina Karyda harus lakukan langkah-langkah cepat. Kami sarankan sesuai dengan pengalaman di beberapa pekerjaan lain jika menemui permasalahan keterlambatan seperti ini, harusnya dilakukan upaya cepat. Saat itu Lambert Lay, Kontraktor Pelaksana CV Bina Karyda menyatakan SIAP untuk dilakukan upaya cepat. Tetapi pada kenyataan di lapangan, tidak jalan juga himbauan kita.

“Sesungguhnya sesuai hasil laporan Konsultan Pengawas dan Pendamping KAT di lapangan menyatakan sejak tanggal 3 Agustus 2018 sudah tidak ada aktivitas lagi di lapangan. Akhirnya kami panggil rapat lagi tanggal 27 Agustus 2019. Kami rapat di Ruangan ini (ruang kerja Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial). Juga dengan permintaan yang sama bahwa progress pekerjaan harus dilaksanakan sesuai rencana. Tapi nyatanya CV Bina Karyda tidak mengindahkan himbauan kami,”kata Stanis.

Kemudian, lanjut Stanis,  saya undang lagi rapat pada tanggal 3 September 2018. Dalam rapat itu saya memutuskan pada tanggal 15 September 2018 kami turun ke lokasi di Letkole. Tim yang turun ke lokasi saat itu diantaranya, Konsultan Pengawas, Direksi Teknis, Inspektorat, dan PPK (Pejabat Pembuat Komiten). Kami turun ke lokasi sekaligus lakukan rapat di lapangan. Yang turut hadir kepala desa Letkole dan tokoh masyarakat, serta kepala keluarga penerima manfaat. Faktanya progress pekerjaan tidak ada karena memang benar tidak ada aktivitas sesuai laporan Konsultan Pengawas.

“Dalam rapat tanggal 15 September itu saya sudah bicara langsung dengan pak Lamber Lay. Bahwa perikatan pekerjaan ini antara saya dengan pak Lamber. Tidak ada orang lain. Kalau dalam perjalanan paka Lamber suruh siapa bukan masuk dalam perikatan ini. Ada apa-apa kita dua ini dibawa kemana-mana. Jadi tolonglah untuk bisa bekerjasama dan selesaikan pekerjaan ini sesuai aturan dengan target-target yang ada dalam perjanjian kontrak kita,” terang dia.

Kemudian tanggal 17 September 2018 Konsultan Pengawas berikan laporan lagi bahwa progress pekerjaan yang mestinya capai 94 (Sembilan puluh empat) persen hanya mencapai 12 persen. Artinya minus 82 persen an kami berikan SP 3. Menghadapi kondisi sepeti ini kami berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) untuk bisa melihat dari dekat. Dan Direktur bersama stafnya datang ke Kupang untuk melihat dari dekat. Tanggal 20 September 2018 itu kami rapat bersama di ruang kerja Kepala Dinas Sosial NTT. Dimana dihadiri Direktur KAT dari Kemensos RI, Konsultan Pengawas, Direksi Teknis, Inspektorat, pihak PHO (project hand over), dan beberapa lainya. Pokoknya seluruh (komplit) kami hadir.

Dalam Berita Acara rapat itu disampaikan ke Lamber Lay selaku kuasa direktur, untuk melakukan aktivitas yang Luar Biasa. Batas waktu toleransinya sampai dengan tanggal 25 September 2018, kalau tidak salah. Bahwa harus ada perjanjian hitam diatas putih seluruh dokumen. Dimana pihak dinas Sosial bisa memberikan kelonggaran waktu. Dengan catatan sampai dengan tanggal 25 September itu pak Lamber Lay tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya maka seluruh aktivitas proyek KAT Letkole dihentikan.

“Akan tetapi sampai dengan tangal 25 September 2018 saya tunggu sampai dengan selesai jam kantor juga tidak ada laporan dari pihak Kontraktor Pelaksana dalam hal ini pak Lamber Lay. Itu berarti Surat PHK yang sudah disepakati pada rapat tanggal 20 September 2018, itulah yang terjadi. Hingga saat ini semua kegiatan cut off (berhenti total) atau meminjam istilah dipasang garis police line,”ungkap Stanis. +++ tim cnc

Gambar : Stanislaus Jawang, PPK proyek KAT dan Tenaga Ahli Komodo Design Konsultan, Anton Weka (kiri) di ruang kerja Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi NTT, di Kupang Selasa 23 Oktober 2018

Foto : Doc.CNC/marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *