“Siapapun dia yang akan menjadi Direksi dan Komisaris di Bank NTT, saya minta supaya tanda tangan pakta integritas dengan Gubernur NTT. Apalagi, target yang diberikan agar laba Bank NTT Rp 500 milyar di tahun 2019 dan target-target lainnya,”tegas dia.
Namun sebelum melaksanakan tugas selaku Direksi dan Komisaris, lanjut Agus, perlu tanda tangan Pakta Integritas. Agar direksi dan komisaris yang baru bisa bekerja sesuai target yang diberikan selain profesional. Dengan adanya pakta Integritas maka kinerja dewan direksi bisa teruji. Lebih dari itu agar direksi yang baru nantinya harus bekerja sungguh-sungguh dan profesional. Kalau tidak maka mundur saja.
Soal gaji direksi, mantan aktivis ini mengakui selama ini gaji para Direksi di Bank NTT cukup besar. Ke depan tidak bisa seperti ini lagi. Gaji harus standar dulu, kemudian diberi target, apabila enam bulan tidak mencapai target maka gajinya diturunkan. Sebaliknya jika penuhi atau melampaui target, barulah gajinya dinaikan.
“Ini bank milik rakyat, jadi harus beda dengan bank umum lainnya. Kalau sebagai bank rakyat NTT sudah tentu harus social oriented (orientasi social). Jangan Bank NTT mengenakan bunga bank yang ‘mencekik leher’ pelaku usaha. Perlu diingat bahwa Bank NTT hadir untuk rakyat NTT. Bukan untuk pundi-pundi kesejahteraan para direksi. Bank NTT ini hadir untuk membawa keluar masyarakat NTT dari kemiskinan,”tegasnya.
Sembari menambahkan, pengenaan bunga bank yang terlampau tinggi bagi kelompok UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) menjadi keluhan rakyat se-NTT. Sebagai bank milik rakyat semestinya berpihak kepada masyarakat. Karena jika memberi pinjaman maka untuk home-home industry dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus dengan bunga terjangkau. +++cnc1
Gambar : Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat usai RUPS di kantor Pusat Bank NTT di bilangan Jl. W.J Lalamentik KUPANG Provinsi NTT, Rabu 28 November 2018.
Foto : Doc. CNC/marthen radja.
