“Memang benar SMAN 1 Matawai Pawu sebelumnya melaksanakan KBM di SMPN 1 Matawai La Pawu. Tapi karena sudah gunakan kurikulum K-13 maka sekarang harus minggat dari situ,”ungkap Dominggus.
Sembari menambahkan, karena tahun 2019 para siswa kelas 12 harus ujian akhir maka tentunya menjadi keresahan banyak pihak terutama para siswa dan orangtuanya. Kalau kondisi saat UAN/UAS sama seperti sekarang, kami tidak tahu bagaimana mutu lulusan siswa nantinya.
Menanggapi keluhan dua tokoh masyarakat Sumba Timur itu, Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo menyatakan SIAP untuk memfasilitasi kebutuhan pendidikan ini ke pemerintah provinsi (eksekutif).
“Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berdiri bersama masyarakat I pendidikan di daerah ini. Kami siap memfasilitasi dan memperjuangkan kebutuhan pendidikan di Kabupaten Suma Timur kususnya dan Sumba pada umumnya dalam pemenuhan kebutuhan Sarpras ini,”kata Calon DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT 2 (Timor, Sumba, Rote, Sabu) itu.
Kedatangan kepala sekolah dan camat hari ini, kata Winston, pengaduan dan keluhannya sama seperti yang pernah dikemukakan saat hearing/diskusi kala kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi NTT (Komisi V) ke wilayah Sumba beberapa waktu yang lalu.
Dari fakta yang ada ini, tambah Winston, maka sangat patut bagi wakil rakyat untuk memperjuangkan dari segi anggaran (hak budget). Karenanya untuk membangun minimnya Sarpras dimaksud, sudah tentu menjadi prioritas adalah sekolah-sekolah negeri juga swasta (SMA/SMK) yang selama ini belum gedung.
“Dipastikan ada alokasi dana APBD Provinsi tahun 2019 untuk membangun gedung baru dan ruang kelas baru bagi SMA/SMK yang selama ini belum memilikinya,”ungkap wakil rakyat NTT bernama beken WINNER ini. +++ cnc1
Gambar : WINSTON Neil Rondo, S.Pt, Anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Demokrat (kanan) memberikan keterangan pers dalam rangka Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2018 di Ruang Komisi V Gedung Flobamora DPRD NTT, Kupang, Rabu 12 Oktober 2018.
Foto : Doc. CNC/marthen radja
