Songsong UAN Siswa SLTA di Sumba RESAH

‘Sekolah Nomaden’ sebutan yang pas untuk siswa di beberapa SLTA di Sumba. Layaknya kehidupan zaman pra sejarah, para siswa itu kini harus sekolah berpindah-pindah setiap harinya dari satu gedung ke gedung yang lain.

Kupang, citra-news.com – FAKTA menyebutkan banyak SMA/SMK di Pulau Sumba Provinsi NTT tidak memiliki fisik gedung. Bahkan ada fisik gedung tapi tidak terawat. Tapi enteng saja alasannya bagi dinas pendidikan provinsi, yakni keterbatasan anggaran. Buset…! Tidak mampu koq terima tanggung jawab?

Berangkat dari konsep pemikiran soal pengambilalihan kewenangan menangani pendidikan tingkat SMA/SMK dan SLB oleh pemerintah provinsi maka terus mengalir sorotan negative. Bahwa Pemerintah Provinsi dianggap tidak mampu menangani pendidikan menengah atas. Bahkan sebagian masyarakat kembali berharap pemerintah pusat lah yang mengurusnya.

Menjadi miris kondisinya itu kini. Para siswa di beberapa sekolah lanjutan tingkat atas/SLTA di daratan Sumba umumnya beberapa bulan terakhir ini mulai resah. Pasalnya, ujian akhir nasional dan ujian akhir sekolah (UAN dan UAS) sudah diambang pintu. Sementara tidak memiliki gedung sekolah dan ruang kelas yang memberikan kenyamanan bagi generasi bangsa ini untuk menuntut ilmu.

“Kami dari jauh-jauh datang ke Kupang ibukota Provinsi NTT ini adalah representasi dari para siswa dan orangtua yang ada di Sumba. Kami minta pemerintah melalui dinas pendidikan Provinsi NTT untuk segera menjawab kebutuhan sarana prasarana yang masih minim bahkan tidak ada fisik gedung sekolah. Karena sebentar lagi para siswa kami akan menghadapi ujian akhir. Dinas Pendidikan Provinsi NTT harus bertanggungjawabdengan kondisi ini,”ungkap Kristian Nengeruntung, Kepala SMAN 1 Matawai Lapawu Sumba Timur.

Diketahui, Kristian dan Dominggus Lalu Panda, Camat Mai Lapawu pada Senin 10 Desember 2018, mendatangi gedung DPRD Provinsi NTT di Kupang. Dua warga negara peduli pendidikan ini berniat mengajak Komisi V DPRD Provinsi NTT untuk menghadap gubernur dan atau kepala dinas pendidikan provinsi. Guna mendapatkan kepastian dari pemerintah provinsi perihal minimnya Sarpras (sarana prasarana) terutama SMAN yang selama ini tidak memiliki gedung sekolah.

Karena pada prinsipnya, tambah Camat Dominggu, Pemerintah Provinsi sudah mengambilalih kewenangan dan menyatakan sanggup untuk menangani lembaga pendidikan tingkat SMA/SMK dan SLB. Itu artinya pemerintah sudah siap bertanggungjawab atas semua kebutuhan fisik dan administrasi pada lembaga pendidikan dimaksud.

“Pemerintah Provinsi harus bertanggungjawab dan berani menerima risiko apapun terkait penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah atas. Sehingga kami berharap upaya pemerintah provinsi untuk bisa menjawab kebutuhan kami di Sumba. Terutama terkait gedung sekolah yang selama ini memang tidak dibangun pemerintah,”tegas Dominggus.

Awal kedatangan kedua tamu tak diundang itu menghebohkan para ASN dan staf Setwan yang ada. Betapa tidak. Walau tidak melakukan aksi sekelas demonstrasi namun dari raut wajahnya                     garang, pertanda kedua orang ini membutuhkan ketegasan pemerintah dan para wakil untuk menyelesaikan kondisi riil yang terjadi di wilayah Sumba umumnya.

Tapi kondisi itu cair seketika tatkala Ketua Komisi V, WINSTON Neil Rondo, S.Pt menjamu dua tokoh masyarakat Sumba Timur itu di ruang komisi. Setelah menyampaikan segala keluh kesah, keduanya diajak Winston untuk bersama-sama menemui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Yohanna Lisapaly, SH di kantornya Gedung I.H Doko di bilangan Jl. Soeharto Kupang.

“Sekolah Nomaden”, Koq Bisa?

Kristian mengisahkan, SMAN 1 Matawai Lapawu sudah berusia tiga tahun. Tapi sepanjang usianya itu pula tidak memiliki gedung dan ruang keas sebagai tempat siswa belajar. Untuk belajar para siswa SLTA yang ada setiap harinya harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

“Setiap harinya kami harus melakukan KBM berpindah-pindah dari satu gedung ke gedung yang laing. Terkadang di gedung SD, terkadang juga di gedung SMP, atau kantor desa dan bahkan gedung gereja. Kalau begini terus bagaimana harapan mutu pendidikan bisa ditingkatkan. Karena anak sekolah butuh kenyamanan dan suasana batin yang tenang sehingga bisa menerima dan memahami bahan ajar yang disajikan guru,”ucap Kristian.

Kristian menjelaskan keadaan sekolah yang dipimpinnya itu saat ini memiliki 6 (enam) Rombongan Belajar (Rombel) dengan jumlah siswa sebanyak 175 orang.  Sementara tenaga pendidik  hanya 1 (satu) guru PNS/ASN dan 10 (sepuluh) guru lainnya adalah guru honor komite sekolah.

“Untuk membangun gedung sekiolah masyarakat sudah merelakan tanah miliknya untuk dibangun fasilitas umum. Sekitar 2 hektar masyarakat kasih kami tanah untuk bangun sekolah. Kemudian iin operasionalnya juga sudah ditandatangani Bupati Sumba timur sejak tahun 2016. Tapi yang jadi persoalan kenapa sampai hari ini koq belum dibangun gedung?,” Kristian heran.

Dari permasalahan kebutuhan ini, tambah Kritian, warga masyarakat berharap eksekutif dan anggota dewan provinsi member respon positif. Kami tidak lagi ingin dibohongi mengingat anak-anak kami sedang resah karena mereka mau ujian akhir, pinta Kristian.

Senada dengan Kristian, Camat Dominggus mengatakan, SMAN 1 Matawai Lapawu berdiri sejak tahun 2016. Atau 15 tahun setelah Kecamatan Matawai La Pawu jadi kecamatan defenitif. Sehingga sampai tahun 2018 ini berarti juga SMAN 1 Matawai La Pawu sudah tiga tahun eksis.

Itu berarti juga sekolah ini sudah berusia tiga tahun.

“Memang benar SMAN 1 Matawai Pawu sebelumnya melaksanakan KBM di SMPN 1 Matawai La Pawu. Tapi karena sudah gunakan kurikulum K-13 maka sekarang harus minggat dari situ,”ungkap Dominggus.

Sembari menambahkan, karena tahun 2019 para siswa kelas 12 harus ujian akhir maka tentunya menjadi keresahan banyak pihak terutama para siswa dan orangtuanya. Kalau kondisi saat UAN/UAS sama seperti sekarang, kami tidak tahu bagaimana mutu lulusan siswa nantinya.

Menanggapi keluhan dua tokoh masyarakat Sumba Timur itu, Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo menyatakan SIAP untuk memfasilitasi kebutuhan pendidikan ini ke pemerintah provinsi (eksekutif).

“Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berdiri bersama masyarakat I pendidikan di daerah ini. Kami siap memfasilitasi dan memperjuangkan kebutuhan pendidikan di Kabupaten Suma Timur kususnya dan Sumba pada umumnya dalam pemenuhan kebutuhan Sarpras ini,”kata Calon DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT 2 (Timor, Sumba, Rote, Sabu) itu.

Kedatangan kepala sekolah dan camat hari ini, kata Winston, pengaduan dan keluhannya sama seperti yang pernah dikemukakan saat hearing/diskusi kala kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi NTT (Komisi V) ke wilayah Sumba beberapa waktu yang lalu.

Dari fakta yang ada ini, tambah Winston, maka sangat patut bagi wakil rakyat untuk memperjuangkan dari segi anggaran (hak budget). Karenanya untuk membangun minimnya Sarpras dimaksud, sudah tentu menjadi prioritas adalah sekolah-sekolah negeri juga swasta (SMA/SMK) yang selama ini belum gedung.

“Dipastikan ada alokasi dana APBD Provinsi tahun 2019  untuk membangun gedung baru dan ruang kelas baru bagi SMA/SMK yang selama ini belum memilikinya,”ungkap wakil rakyat NTT bernama beken WINNER ini. +++ cnc1

Gambar : WINSTON Neil Rondo, S.Pt, Anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Demokrat (kanan) memberikan keterangan pers dalam rangka Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2018 di Ruang Komisi V  Gedung Flobamora DPRD NTT, Kupang, Rabu 12 Oktober 2018.

Foto : Doc. CNC/marthen radja

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *