‘Sekolah Nomaden’ sebutan yang pas untuk siswa di beberapa SLTA di Sumba. Layaknya kehidupan zaman pra sejarah, para siswa itu kini harus sekolah berpindah-pindah setiap harinya dari satu gedung ke gedung yang lain.
Kupang, citra-news.com – FAKTA menyebutkan banyak SMA/SMK di Pulau Sumba Provinsi NTT tidak memiliki fisik gedung. Bahkan ada fisik gedung tapi tidak terawat. Tapi enteng saja alasannya bagi dinas pendidikan provinsi, yakni keterbatasan anggaran. Buset…! Tidak mampu koq terima tanggung jawab?
Berangkat dari konsep pemikiran soal pengambilalihan kewenangan menangani pendidikan tingkat SMA/SMK dan SLB oleh pemerintah provinsi maka terus mengalir sorotan negative. Bahwa Pemerintah Provinsi dianggap tidak mampu menangani pendidikan menengah atas. Bahkan sebagian masyarakat kembali berharap pemerintah pusat lah yang mengurusnya.
Menjadi miris kondisinya itu kini. Para siswa di beberapa sekolah lanjutan tingkat atas/SLTA di daratan Sumba umumnya beberapa bulan terakhir ini mulai resah. Pasalnya, ujian akhir nasional dan ujian akhir sekolah (UAN dan UAS) sudah diambang pintu. Sementara tidak memiliki gedung sekolah dan ruang kelas yang memberikan kenyamanan bagi generasi bangsa ini untuk menuntut ilmu.
“Kami dari jauh-jauh datang ke Kupang ibukota Provinsi NTT ini adalah representasi dari para siswa dan orangtua yang ada di Sumba. Kami minta pemerintah melalui dinas pendidikan Provinsi NTT untuk segera menjawab kebutuhan sarana prasarana yang masih minim bahkan tidak ada fisik gedung sekolah. Karena sebentar lagi para siswa kami akan menghadapi ujian akhir. Dinas Pendidikan Provinsi NTT harus bertanggungjawabdengan kondisi ini,”ungkap Kristian Nengeruntung, Kepala SMAN 1 Matawai Lapawu Sumba Timur.
Diketahui, Kristian dan Dominggus Lalu Panda, Camat Mai Lapawu pada Senin 10 Desember 2018, mendatangi gedung DPRD Provinsi NTT di Kupang. Dua warga negara peduli pendidikan ini berniat mengajak Komisi V DPRD Provinsi NTT untuk menghadap gubernur dan atau kepala dinas pendidikan provinsi. Guna mendapatkan kepastian dari pemerintah provinsi perihal minimnya Sarpras (sarana prasarana) terutama SMAN yang selama ini tidak memiliki gedung sekolah.
Karena pada prinsipnya, tambah Camat Dominggu, Pemerintah Provinsi sudah mengambilalih kewenangan dan menyatakan sanggup untuk menangani lembaga pendidikan tingkat SMA/SMK dan SLB. Itu artinya pemerintah sudah siap bertanggungjawab atas semua kebutuhan fisik dan administrasi pada lembaga pendidikan dimaksud.
“Pemerintah Provinsi harus bertanggungjawab dan berani menerima risiko apapun terkait penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah atas. Sehingga kami berharap upaya pemerintah provinsi untuk bisa menjawab kebutuhan kami di Sumba. Terutama terkait gedung sekolah yang selama ini memang tidak dibangun pemerintah,”tegas Dominggus.
Awal kedatangan kedua tamu tak diundang itu menghebohkan para ASN dan staf Setwan yang ada. Betapa tidak. Walau tidak melakukan aksi sekelas demonstrasi namun dari raut wajahnya garang, pertanda kedua orang ini membutuhkan ketegasan pemerintah dan para wakil untuk menyelesaikan kondisi riil yang terjadi di wilayah Sumba umumnya.
