PMKRI Mensinyalir Polres Sikka Beking Judi KP

Anggota Satuan Inteligen Kepolisian Resor (Sat Intel Polres) Sikka dalam sepekan terakhir menangkap belasan orang pengepul judi Kupon Putih (KP). Mirisnya, Operasi Pekat Turangga 2018 itu dipandang PMKRI sebagai “aksi tipu-tipu” dari pihak kepolisian. PMKRI mensinyalir oknum-oknum aparat kepolisian di Polres Sikka yang membeking judi laknat ini.

Maumere, citra-news.com – AKTIVIS PMKRI St.Thomas Morus Cabang Maumere melakukan aksi demonstrasi ke Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Sikka. Dalam orasinya para pewaris Bung Kanis Pari itu menuntut Kapolres Sikka, AKBP Rickson P.M Situmorang, S.IK untuk tidak tebang pilih dalam memberantastuntas segala bentuk perjudian di Nian Tanah Sikka (Kabupaten Sikka).

Dan bahkan mensinyalir oknum Kapolres, Rickson Situmorang menerima upeti dan setoran  dari hasil judi kupon putih. Tapi karena kurang setoran sehingga para pengepul atau pengedar yang sudah puluhan tahun berbisnis, kali ini baru aparat Polres Sika baru menangkapnya.

“Kalau Kapolres Sikka punya niat baik berantas itu judi kupon putih, iya sampai ke akar-akarnya. Jangan tangkap cuma pengepul yang adalah masyarakat sipil. Tapi ungkap dan tangkap juga oknum-oknum aparat kepolisian yang selama ini diduga jadi bekingnya. Tapi koq kenapa Kapolres Sikka terkesan tebang pilih dalam upaya penangkapannya. Jangan-jangan Kapolres juga dapat upeti dan setorannya sehingga harus bungkam?,”kata Ketua Demisioner Benediktus Rani dan diamini Ketua Terpilih PMKRI St Thoms Morus Cabang Maumere, Marianus Fernandez, S. Art, kepada sejumlah wartawan di Maumere, Senin, 17 Desember 2018.

Aksi demo dilakukan menyusul tertangkapnya beberapa warga masyarakat yang disinyalir jadi pengepul judi kupon putih.  Perjuangan PMKRI yang mengedepankan kemanusiaan dan membela kaum tertindas ini mendaras pada aspirasi masyarakat perihal perjudian kupon putih yang akhir-akhir ini kembali marak di eks kabupaten tsunami itu.

Aksi PMKRI St.Thomas Morus Maumere selain mengapresiasi upaya baik Polres Sikka sekaligus menuntut 4 (empat) point penting yang harus dilakukan pihak kepolisian. Pertama, Mendesak Polres Sikka untuk menangkap bandar-bandar perjudian yang merajalela di Kabupaten Sikka. Kedua, PMKRI menduga Polres Sikka secara lembaga telah mem-back up perjudian (terutama judi kupon putih/KP) di Kabupaten Sikka. Ketiga, PMKRI mendesak Polres Sikka untuk sgera menangkap Bandar KP yang berinisial RT dalam kurun waktu 1 X 24 jam, terhitung sejak dilakukan aksi demontrasi ini (Senin, 17 Desember 2018). Polres Sikka jangan tebang pilih.

Keempat, Jika Polres Sikka tidak mampu menangkap oknum RT (poin 3 tersebut diatas) maka PMKRI melakukan aksi lanjutan dan bersurat ke Kapolri dan Kompolnas untuk mencopot Kapolres Rickson Situmorang yang sengaja mengulur-ulur waktu bahkan terkesan masa bodoh dalam penangkapan RT.

Kapolres Rickson Membantah dan Minta Alat Bukti

Dalam temu pers dengan sejumlah wartawan terkait aksi demo PMKRI Maumere, Kapolres Rickson Situmorang menyatakan, pihaknya tidak akan mentolerir pihak siapapun yang melakukan perjudian.

“Pokoknya apa yang di depan mata tentang judi saya tangkap. Mengarah ke siapa saya tangkap,”tegas Rickson.

Menjawab wartawan terkait oknum berinisial RT adalah sang bandar judi KP ‘piaraan’ kepolisian dan kerap menyetor upeti, Kapolres Rickson mengingatkan agar jangan mengada-ada. Karena secara hukum, kata Rickson, alat buktinya apa dan saksi-saksinya mana. “Ndak juga cuman saksi, bukti lain juga harus kamu kejar”.

Lagi-lagi sejumlah wartawan menohok dengan pertanyaan kalau pengakuan Wilfridus Wisang/WW (pengepul) yang berhasil ditangkap Sat Intel Polres Sikka pada Rabu 12 Desember 2018, bahwa RT salah satu Bandar judi KP tapi tidak digeledah aparat kepolisian. Kapolres Rickson mengatakan, berbeda dalam penyelidikannya. Kalau RT (Rudy Tie) perlu melalui beberapa tahapan penyelidikan. Sedangkan WW menyebut nama RT itu baru satu alat bukti. Sementara aturan paling kurang harus dua alat bukti. Kemudian saksi iya harus lebih dari satu juga. Sementara WW itu hasil OTT (operasi tangkap tangan). Dan tangkap tangan itu alat bukti sehingga WW langsung ditetapkan jadi tersangka.

“Sesuai keputusan MK tahun 2014 penetapan tersangka itu harus ada dua alat bukti. Demikian halnya saksi pun harus dua. Karena itu WW sudah lengkap alat bukti. Ndak perlu ada saksi lagi makanya ditetapkan jadi tersangka. Berbeda dengan RT, harus ada laporan, pengumpulan alat bukti, saksi, dan alat bukti lainnya. Makanya pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan,”tegas Kapolres Rickson.

Yang namanya judi, tambah Rickson, itu penyakit masyarakat yang semua pihak harus peduli. Yang nyembuhkan penyakit masyarakat bukan cuma polisi. Iya semua elemen masyarakat. Sekarang polisi sudah nangkap, yang lain aksi. Elemen yang mengetahui peredaran kupon putih mohon diinformasikan ke kepolisian. Dan Wartawan-wartawan juga sebarkan informasi ke masyarakat jangan lagi main judi, pintanya.

Terhadap dugaan anggota DPRD Sikka atas nama Siflan Angi bahwa oknum-oknum Polres Sikka terlibat judi kupon putih. Sinyalemen yang sama juga dilontarkan kelompok PMKRI Maumere, Kapolres Rickson mengatakan pihaknya sudah mengambil tindakan.

“Iya tindakan itu berupa teguran, sanksi, dan lain-lain. Kalau berapa orang anggota polisi yang diambil tindakan, iya itu internal saya. Kalau ada anggota DPRD Sikka yang juga punya dugaan sama seperti ade-ade di PMKRI kalau Kapolres Sikka terima upeti judi kupon putih, saya hanya katakan jangan cuman ngomong. Harus punya bukti dan saksi yang jelas. Tapi ndak perlu dibahas lagi. Karena saat ini masyarakat Indonesia menyongsong Pilpres dan Pileg. Menjadi konsentrasi kepolisian adalah mengamankan dan menjaga ketentraman masyarakat. Mari sama-sama kita jaga suasanya tetap aman dan kondusif,”timpalnya. +++ amor/cnc

Sumber : Armando WS/CNC

Editor : marthen radja

Gambar : Ilustrasi Kapolres Sikka AKBP Rickson P.M Situmorang, S.IK memeriksa peralatan pengamanan Pemilu 2019 di Mapolres Maumere.

Foto : Doc. CNC/Armando WS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *