POLISI Disebut LBH Pelaku Kekerasan Pers Terbanyak

Data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menyebutkan, di era Presiden Joko Widodo (JOKOWI) kasus kekerasan terhadap wartawan/jurnalis terbanyak dilakukan oleh aparat kepolisian. Di sepanjang tahun 2018 saja terdapat 71 kasus. Koq tega iya?

Jakarta,citra-news.com – LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat terdapat 71 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi pada tahun 2018 di 22 provinsi.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin mengatakan, pelaku kekerasan jurnalis paling banyak adalah pihak kepolisian yaitu sebanyak 30 persen, warga 22 persen, pejabat pemerintah 13 persen, TNI 7 persen, kader dan simpatisan partai 5 persen serta pengusaha 4 persen.

“Kepolisian menjadi pelaku kekerasan yang paling banyak terhadap pers, disebabkan mereka adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan pers,”kata Ade seperti dikutip Riyan Setiawan, reporter Tirto.id,  Rabu 16 Januari 2019.

Menurutnya, selama melakukan monitoring kekerasan jurnalis, LBH Pers mencatat 15 kasus terjadi di Jakarta. Kemudian daerah Sulawesi Selatan terdapat 8 kasus dan Jawa Timur 6 kasus, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, masing-masing 4 kasus dan beberapa daerah lainnya.

Ade menjelaskan, kekerasan jurnalis paling banyak di Jakarta karena pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang berpusat di ibu kota. Sehingga, jurnalis di Jakarta berpotensi lebih besar mengalami tindak kekerasan dibandingkan daerah lain.

“Nah jadi kenapa di Jakarta kekerasan jurnalis banyak, karena [terkait] isu pemilu itu berpusat di ibu kota,” kata Ade di kantor LBH Pers, Kalibata, Jakarta Selatan,.

Sepanjang tahun 2018, LBH Pers telah menangani 24 kasus secara litigasi. Yaitu 11 kasus ketenagakerjaan, 2 kasus perdata, 3 kasus pidana, 2 kasus hak cipta, dan 6 kasus sengketa pemberitaan.

“LBH Pers merekam sedikitnya terdapat masalah serius terkait kebebasan pers dan berekspresi. Dari data yang dikumpulkan menyebutkan kasus kekerasan terhadap wartawan/jurnalis  dengan prosentase Polisi 30 persen, warga 22 persen, pejabat pemerintah 13 persen, TNI 7 persen,” pungkasnya.

Berapa kasus kekerasan yang menimpa wartawan di Indonesia  (sebut saja) dari tahun 2016 hingga medio 2017? Mengapa tak ada satupun kasus-kasus ini diproses hukum? Sejumlah pertanyaan ini terus menghantui korban (wartawan) atau keluarga korban.

“Selama 2 tahun terakhir, meskipun jumlah kasus kekerasan meningkat tajam, tidak ada satu pun pelaku yang kemudian diproses hukum dan dibawa ke pengadilan. Namun, dari sejumlah kasus kekerasan itu, tidak ada satu pun pelaku yang diseret ke meja hijau. Hampir semua kasus berakhir dengan “damai,” kata Ketua Umum AJI Indonesia Suwarjono, saat konferensi pers di World Press Freedom Day, 3 Mei 2018 lalu.

Menurutnya, langkah “damai” ini berujung pada pembiaran terhadap pelaku. Lantaran ada semacam impunitas terhadap pelaku dan minim efek jera. Karena itu jangan heran kalau kekerasan itu terjadi terus, tegas Suwarjono.

Berdasarkan catatan AJI Indonesia, kasus kekerasan terhadap wartawan nyaris merata di hampir semua provinsi di Indonesia. Paling banyak di Jakarta dengan 11 kasus dan Makassar 5 kasus. Mirisnya, kasus-kasus ini didominasi kekerasan fisik, sebanyak 38 kasus, dan pengusiran sebanyak 14 kasus.  Untuk kasus pengusiran, banyak terjadi di Jakarta, termasuk larangan Kompas TV dan Metro TV, meliput gerakan jalanan dalam Pilkada DKI yang menyebut diri sebagai Aksi Bela Islam.

Sisanya adalah perusakan perkakas liputan 9 kasus, ancaman 7 kasus, pemidanaan 2 kasus, dan intimidasi lisan serta intimidasi oleh pejabat publik, masing-masing 1 kasus.

Pelaku kekerasan terhadap jurnalis pada tahun ini didominasi oleh warga sipil yakni, sebanyak 21 kasus. Disusul orang tak dikenal 10 kasus, polisi 9 kasus, politisi 7 kasus, militer 7 kasus, aparat pemerintah daerah 6 kasus, pejabat pemerintah 4 kasus, ormas 3 kasus, pelajar dan mahasiswa 2 kasus, serta masing-masing 1 kasus oleh advokat, aparat pemerintah pusat, dan hakim.

Reja Hidayat, reporter Tirto, adalah salah satu yang jadi korban penganiayaan oleh warga sipil anggota Front Pembela Islam pada 30 November 2016. Reja ditampar bolak-balik saat hendak meliput persiapan Aksi 212 di markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat.

 Upaya Macet ke Meja Hijau

Satu-satunya kasus yang kini dibawa ke proses hukum adalah kekerasan yang dialami oleh Ghinan Salman. Dalam kasus pemukulan terhadap Ghinan, polisi sudah menetapkan satu tersangka, yakni Jumali. Sementara 9 PNS lain yang diduka pelaku masih berstatus saksi. Mereka adalah Abdul Halik, Abdul Latif, Aditya Farma, Bambang Hariadi, Hari Susanto, Ronald Francis, Sagitaurus, Samsul Bahri, dan Surya Alam.

Keputusan membawa kasus yang dialaminya ke ranah hukum dipikirkan masak-masak oleh Ghinan. Meski berkali-kali dibujuk oleh sejumlah orang menyelesaikan kasus secara “kekeluargaan”, Ghinan menolak.

“Saya ditelepon Kepala Dinas PU, ‘Sudah kita ngobrol sambil makan gule sama rawon.’ Tapi saya enggak mau. Kasus ini harus diproses hukum,” ujarnya.

Bahkan semula redaksi Radar Madura menyarankan Ghinan untuk ambil jalan “damai”. “Tapi sekarang sudah mendukung, setelah jelas pelakunya,” tambahnya.

Ketua AJI Surabaya, Prasto Wardoyo, yang mendampingi kasus Ghinan, mengatakan bahwa membawa kasus kekerasan terhadap jurnalis ke ranah hukum bukan perkara gampang. Dalam kasus Ghinan, polisi semula hanya menggunakan pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan, tidak menggunakan undang-undang pers.

“Padahal Ghinan saat dipukuli sedang melakukan tugasnya sebagai jurnalis. Dia menunggu kepala dinas untuk wawancara. Kami desak polisi pakai UU pers, setelah itu baru mereka pakai. Sebelumnya hanya pakai penganiayaan ringan,” ujar Prasto.

Meski sudah ditangani kepolisian, tetapi proses ke meja hijau pun lambat. Sejak dilaporkan pada 20 September 2016, hingga Mei 2017, berkas kasus ini belum dilimpahkan ke kejaksaan. Dari sepuluh pelaku pun hanya satu yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Polisi lambat sekali,” kata Prasto. “Maret kemarin mereka baru konsultasi dengan Dewan Pers untuk penggunaan UU Pers, padahal peristiwanya terjadi tahun lalu. Ini tantangan kita ketika ada kasus kekerasan terhadap jurnalis.”

Cerita lain dialami oleh Sonny Misdianto, wartawan NET TV, yang dianiaya oleh tentara berseragam lengkap dari TNI AD Yonif 501 Raider Madiun, Oktober 2016. Human Rights Watch dalam laporannya, “Wartawan Indonesia dalam Ancaman.

Kekerasan ini bermula saat Misdianto merekam aksi brutal tentara yang memukuli seorang pengendara motor dalam atraksi yang menabrak seorang perempuan. Sama seperti Ghinan, Misdianto diminta menghapus rekaman. Tetapi ia menolak dan ia pun dipukul dan ditendang oleh anggota tentara.

Misdianto melaporkan kasus itu ke Polisi Militer. Namun, setelah laporan itu dibuat, beragam intimidasi menyerang keluarganya. Bahkan rumah ayahnya di Ponorogo disambangi oleh tentara, meminta ayah Misdianto untuk menunjukkan surat-surat identitas dan menanyakan hubungannya dengan Misdianto.

“Selama sepuluh hari, Misdianto dan keluarga menerima lebih dari 100 kali sambungan telepon dari beberapa perwira TNI AD. Tekanan ini akhirnya membuat Misdianto membatalkan tuntutannya dan menerima penyelesaian kasus ini secara “kekeluargaan”,” tulis Human Rights Watch. 

Menurut Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch yang menulis laporan tersebut, Misdianto menjadi “trauma” atas kekerasan tersebut. Harsono menolak halus ketika redaksi Tirto meminta nomor kontak Misdianto buat kami wawancarai. Harsono tak ingin Misdianto dan keluarganya terus-menerus dihantui ketakutan bila ada wartawan yang minta ia menceritakan kembali kasus kekerasan tersebut.

Polisi menjadi pelaku dominan kekerasan terhadap wartawan. Selain itu, dalam penegakan hukum, polisi tidak bekerja secara maksimal. Banyak pelaku yang lolos termasuk dari institusi polisi.

Dalam kasus Misdianto, misalnya, saat ia hendak melapor ke polisi, pihak kepolisian justru memintanya untuk berdamai. Bahkan polisi menyodorkan amplop berisi uang sebagai ganti rugi. Namun amplop itu ditolak oleh Misdianto.

Begitupun dalam kasus Ghinan Salman. Polisi justru berupaya memberikan hukuman ringan kepada pelaku dengan menggunakan pasal 352 KUHP yang hanya 3 bulan tahanan. Padahal, jika menggunakan pasal 18 Undang-Undang Pers, hukuman penjara paling lama 2 tahun, serta denda maksimal Rp500 juta.

Karena alasan itu, AJI Indonesia menyatakan bahwa “polisi menjadi musuh utama kebebasan pers 2017”.

“Para personelnya terus terlibat di berbagai kasus kekerasan dan terus menjalankan praktik impunitas yang membuat para pelaku bebas dari pertanggungjawaban hukum,” ujar Iman D. Nugroho, ketua bidang advokasi AJI Indonesia.

Jika polisi terus saja lembek pada pelaku kekerasan terhadap jurnalis, dan ada banyak kasus yang menguap begitu saja, klaim Presiden Joko Widodo dalam perayaan Hari Kebebasan Pers Dunia bahwa “Indonesia adalah rumah dari jurnalisme paling bebas dan paling bergairah di seluruh dunia” sangat patut dipertanyakan, kata Iman. +++ citra-news.com/tirto.id

Gambar : Sejumlah jurnalis melakukan aksi solidaritas menolak kekerasan terhadap wartawan di depan kantor Mapolresta Bogor Kota, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Foto : Doc. CNC/ Yulius Satria Wijaya- Antara foto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *