Cara Ampuh Agar PMI Tidak Mati Sia-sia

Moratorium atau penghentian sementara bagi para calon pekerja migrant Indonesia (PMI) asal Provinsi NTT, terus menuai pro kontra. Pasalnya salah satu sumber devisa/pendapatan negara berasal dari pekerja migrant. Sehingga PMI adalah pahlawan devisa bukan?

Kupang, citra-news.com – HAMPIR setiap pecan ada kabar kalau pihak keluarga dan atau satuan tugas (Satgas) menjemput jenazah oknum TKI/TKW meninggal di luar negeri. Penyebab kematian karena sakit namun kebanyakan meninggal karena dianiaya majikan. Masih ingat kasus Nirmala Bonat yang tubuhnya luka karena dianiaya sang majikan. Atau Wilfrida Soik yang meninggal setelah menderita luka karena diestrum dan disetrika oleh majikannya.

Ini semua adalah peristiwa kelam masa lalu yang harusnya menjadi efek jera bagi calon TKI/TKW atau PMI asal NTT mencari kerja di luar negeri tanpa memiliki ketrampilan (skill) dan kompetensi yang memadai.

“Ke depannya pemerintah Provinsi NTT tidak menginginkan hal yang sama terus terulang. Makanya Bapak Gubernur Viktor Laiskodat mengeluarkan SK Moratorium. Tujuannya agar para calon PMI kita dilatih terlebih dahulu dengan skill yang memadai sebelum dikirim ke negara tujuan. Cara ampuh yang perlu pemerintah siapkan adalah memberikan pengetaguan dan ketrampilan yang memadai bagi para calon PMI,”kata Sisilia Sona di Kantor Kesbangpol Provinsi NTT, Kupang, Jumat 1 Pebruari 2019.

Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol yang juga Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTT itu menjelaskan, pihaknya setelah dipercayakan menjabat Pelaksana  Tugas (Plt) di Dinas Nakertrans Provinsi NTT telah menyusun skema program bagi calon PMI asal Provinsi NTT.

“Skema program pendidikan dan pelatihan yang saya buat ini baik bagi  calon PMI non procedural maupun yang procedural. Bagi calon PMI yang non procedural dengan asumsi untuk menekan angka kematian atau perlakuan yang tidak manusiawi dari sang majikan di negara penampung tenaga kerja. Sementara untuk skema yang pemberangkatan dengan cara procedural yaitu para calon PMI diuji terlebih dahulu kompetensinya sebelum ditempatkan di negara tujuan,”jelas Soba.

Dalam mendukung skema program dimaksud, lanjut dia, diperlukan sarana prasarana (Sarpras) dan fasilitas pendukung guna menjawabi tantangan yang ada. Karena tantangan bagi PMI asal NTT adalah ketrampilan (skill) yang umumnya belum memadai.  Karena pengalaman terdahulu bahwa TKI/TKW asal NTT diperlakukan secara tidak manusiawi di Malaysia lantaran tidak memiliki skill sesuai harapan majikan.

Terkait Sarpras dan fasilitas pendukung, Sona mengakui di Provinsi NTT masih kurang Balai Latihan Kerja Luar Negeri  (BLKLN). Baru ada 2 BLKLN milik APJATI (Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia). Itupun semua kejuruan belum terakreditasi. Baru satu yang sudah terakreditasi yakni jurusan Asisten Rumah Tangga.

Sementara Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang sudah dibangun ada 3 (tiga) unit masing-masing LTSA Maumere yang mencakup wilayah kabupaten sedaratan Flores, Lembata, dan kepulauan sekitarnya. LTSA Sumba untuk 4 kabupaten sedaratan Sumba. Dan LTSA Kupang untuk wilayah Timor Barat, Alor, Sabu Raijua, dan Kabupaten Rote Ndao.

Meskipun sudah memiliki gedung LTSA, kata dia,  namun bisa bisaadifungsikan karena faslitsa untuk kemigrasiannya belum ada. Musah-mudahan dengan kunjunga Tim Pengawas (Timwas) Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu bisa menjawabi keluhan kita.

Menjawab soal perusahaan perekruit PMI asal NTT, sebut Sona, baru ada 2 (dua) perusahaan legal. Salah satunya adalah PT Citra Bina Tenaga Mandiri (CBTM) dengan pemiliknya adalah Paul Liyanto (saat ini anggota DPD RI).  Kepada perusahaan prekruit ini pihak dinas mengeluarkan SPR (Surat Perintah Recruit). Berdasarkan SPR ini semua dokumen persyaratan dilampirkan. Baik soal jumlah, alamat tempat pelatihan kerja, berapa lama, dan dokumen lainnya.

“Yang menjadi persoalan ada perusahaan nakal setelah melalui standar prosedur perekruitan, BLK LN yang mereka pilih ada di luar NTT. Nanti setelah beberapa lama dilatih calon tenaga kerja yang ada secara diam-diam mereka tempatkan. Ketika ditanyai perusahaan itu nnti argumentasinya beragam. Ini yang juga perlu diwaspadai. Tapi sesungguhnya kunci pilihannya ada pada masyarakat,”tegas Sona. +++ cnc1

Gambar : Kaban Kesbangpol Provinsi NTT, Sisilia Sona di bilangan Jl. Basuki Rachmat Naikolan Kupang, Jumat 1 Pebruari 2019.

Foto : Doc.CNC/marthen radja

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *