Diduga KONGKALINGKONG Pelaksanaan UKK Dimajukan

Dugaan kebobrokan penatalaksanaan pendidikan di SMKN 5 Kota Kupang yang selama ini terjadi, dibungkus rapih oleh kepala sekolah (Kasek) dan atau PLT Kasek dan kroni-kroninya. Namun borok itu mulai satu persatu terungkap. Diantaranya kegiatan UKK yang seharusnya dilaksanakan pada April tetapi dimajukan ke Pebruari 2019. Kuat dugaan sudah terjadi kongkalingkong dengan Kabid SMA/SMK (sekarang Kabid Dikmen) di Dinas P dan K Provinsi NTT.  Astafirulah ya rabiulalamin…!

Kupang, citra-news.com – UJIAN Kompetensi Keahlian (UKK) untuk siswa kelas akhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah bagian dari pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Jika siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dikenal dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) maka untuk siswa SMK dengan sebutan UKK. Dan pelaksanaannya baru terjadi pada bulan April 2019.

Terkait dengan pelaksanaan ujian nasional (UN) tersebut, Drs. Aloysius Min membenarkannya. Menurut Alo, Ujian Nasional untuk siswa kelas akhir baik SMA maupun SMK baru terlaksana pada April 2019.  “Tanggal pelaksanaan UN kalau tidak salah sekitar tanggal 1,2,4-6 dan tanggal 8 April 2019 untuk tingkat SMA/SMK,”ucap Alo, di ruang kerjanya, Rabu 6 Pebruari 2019.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT (sekarang nomenklatur berubah akibat penggabungan dinas pendidikan dan dinas kebudayaan) ini meyakini bahwa pelaksanaan UN nantinya berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. Juga jumlah siswa yang mengikuti UN tidak berubah sampai hari “H” pelaksanaan ujian.

Bahwa dari data yang tercover di dinas khusus siswa SMA/SMK se-NTT, sebut Alo, sebanyak 21.481 siswa SMK UN TKJ (Teknik Kejuruan). Dan siswa SMK UNKP Ujian Nasional Kertas Pensil) sebanyak 2.534 orang. Sementara siswa SMA dengan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) sebanyak 50.918 orang. Dan UNKP sebanyak 12.723 orang.

Meskipun adanya pengalihan kewenangan mengurus SMA/SMK ke tingkat provinsi dalam hal ini Dinas P dan K Provinsi NTT, lanjut Alo, akan tetapi urusan pendidikan adalah juga menjadi urusan dinas ini maka kita cover juga jumlah siswa UN tingkat SMP dan sederajatnya. Untuk siswa SMP/sederajat khususnya mengikuti UNBK terdata 32.924 orang.

“Perlu dipahami bahwa ada ujian akhir nasional dan ada ujian akhir sekolah (UAN dan UAS). Kalau UN dalam kaitannya dengan penataan mutu untuk jenjang selanjutnya. Sedangkan UAS untuk melihat standar kelulusan siswa dari sekolah-sekolah yang ada,”ungkap Alo.

Kabid Dikmen Minta Agar Dana 100 Juta Dihabiskan Saja

Terkait pelaksanaan UN SMK khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Kota Kupang, ditemukan sinyalemen pelaksanaan UN yang unprocedural alias prosedurnya tidak sesuai dengan SOP (standar operasional) yang digariskan dari Kemendiknas RI.

Informasi yang diperoleh citra-news.com dari narasumber yang meminta namanya untuk kesempatan pertama ini tidak dipublikasikan, menyebutkan siswa kelas akhir (kelas XII) di SMKN 5 Kota Kupang sudah melaksanakan UKK pada Pebruari 2019.

“Aneh, kami di sekolah ini sudah melaksanakan UKK di bulan Pebruari 2019. Kami sudah ‘curi start’ sebelum SMKN di Kota Kupang ini melaksanakan UKK. Padahal jika merujuk pada petunjuk operasional Kemendiknas, seharusnya UKK dilaksanakan pada bulan April 2019. Dari segi kesiapan dana sudah tentu banyak memakan biaya. Mulai dari belanja bahan dan peralatan praktek juga pengawasan. Jika dihitung secara matematis maka dibutuhkan setiap jurusan membutuhkan paling sedikit Rp 5-10 juta,”jelas dia.

Menjawab citra-news.com soal sumber dana untuk ‘curi start’ pelaksanaan UKK itu, beber dia, sebelumnya PLT Kasek (Kepala Sekolah) telah mengumumkan bahwa kita tidak punya dana. Tetapi UKK tetap jalan nanti dana kita pinjam saja ke guru-guru yang ada di sekolah ini. Nanti setelah dana cair dari Dinas baru dikembalikan.

“Dan benar adanya bahwa UKK terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan PLT Kasek. Kami menduga pinjaman dana untuk biaya pelaksanaan UKK dari beberapa guru SMKN 5 ini hanya kamuflase saja. Kami duga sudah ada kongkalingkong antara PLT Kasek dan kroninya dengan Kabid Dikmen,”tandasnya.

Karena ada dana BOS, beber dia, yang salah satu pointnya untuk belanja peralatan persiapan UN. Besarnya sekitar Rp 100 juta. Dan sesuai informasi yang kami peroleh, PLT Kasek ada SMS dari Kabid SMA/SMK (sekarang Kabid Dikmen Dinas P dan K Provinsi NTT) minta supaya habiskan saja dana BOS 100 juta itu sebelum tahun anggaran (TA) 2019. Karena itu dana BOS untuk UKK di SMKN 5 Kota Kupang konon sudah dihabiskan sejak Desember 2018.

Dikatakannya, masih ada banyak point ketimpangan yang terjadi di SMKN 5 Kota Kupang. Sembari berharap sudah ada pergantian jabatan Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT, oknum-oknum penatalaksana pendidikan di NTT yang bermental korupsi disingkirkan saja. Jika perlu tidak usah dikasih jabatan lagi. Kalau Gubernur dan Wakilnya saat ini melalui kepala dinas masih ‘pake’ wajah-wajah lama di lima atau sepuluh tahun lalu maka tuntutan peningkatan mutu SDM sesuai dengan visi/misi pemerintah saat ini, itu ibarat jauh panggang dari api. +++ cnc1

Gambar : Beberapa Siswa Jurusan Bangunan di ruang praktek SMKN 5 Kota Kupang, Sabtu 23 Pebruari 2019.

Foto : Doc. CNC/marthen radja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *