BUPATI Korinus Mengaku TIDAK TAHU Ada Proyek KAT

Gagal total Proyek Pekerjaan Pemberian Bantuan Stimulan Permukiman Sosial bagi Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang. Lantaran dililit sejumlah masalah proyek APBN tahun  2018 ini dinyatakan cut off  sejak 20 September 2018. Ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula, bukan?

Kupang, citra-news.com – BUPATI Kabupaten Kupang, Drs. Korinus Masneno mengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya sejumlah pekerjaan proyek dari Kementerian Sosial RI yang terlaksana di wilayah administratif Kabupaten Kupang.

“Saya belum tahu kalau ada proyek KAT yang gagal di Kabupaten Kupang. Ini dilaksanakan Dinas Sosial provinsi NTT, bukan? Tidak…tidak, Itu proyek saya saya tidak tahu. Nanti saya koordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Kupang kalau memang ada proyek KAT itu,”tegas Korinus di Rumah jabataban Bupati Kupang di bilangan Kota Baru Kota Kupang Timor Provinsi NTT, Minggu petang 7 April 2019.

Saat ini terendus kabar akibat gagalnya proyek KAT di Desa Letkole Kabupaten Kupang ini telah menyeret sejumlah oknum pejabat di Dinas Sosial Provinsi NTT, ke kursi pesakitan. “Ini proyek KAT di Desa Letkole, KPA dan PPK dari Proyek Pekerjaan Pemberian Bantuan Stimulan Permukiman Sosial bagi Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) tahun 2018, sedang diperiksa pihak Tipikor. Termasuk Kontraktor pelaksana dan beberapa pihak yang terlibat langsung pada pekerjaan itu,”kata sumber yang meminta namanya tidak dipublikasi.

Menurut sumber yang adalah oknum ASN di Dinas Sosial Provinsi NTT ini, ada sejumlah proyek di dinas itu bermasalah. Proyek KAT Desa Letkole salah satunya. Termasuk proyek fisik pembangunan rumah panti Budi Agung Kupang. Ada  lagi persoalan di beberapa UPT yang ada di kabupaten. Diantaranya di Kabupaten Sikka yakni di UPT Padu Wau.

Khususnya proyek KAT, tambah dia, lebih jelas ditanyakan ke kepala bidang. Walaupun di tahun 2018 gagal proyek KAT di Kabupaten Kupang, akan tetapi untuk tahun anggaran 2019 ada lagi proyek KAT tapi bukan di desa Letkole. Ada salah satu desa di Kecamatan Amfong Tengah Kabupaten Kupang.

“Saat ini saya lagi corat-coret soal proses pelelangan pekerjaan fisiknya. Kalau untuk perencanaan dan pengawasan mungkin saja dilakukan penunjukan langsung. Proyek KAT kali ini kami upayakan lebih transparan,”ungkap dia.

Terkait amburadulnya proyek KAT di Desa Letkole Kabupaten Kupang, citra-news.com beberapa waktu lalu berhasil mengkonfirmasi Kepala Dinas Sosial WELEM Foni (saat ini Non Job) dan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi NTT, STANISLAUS Jawang (saat kepala UPT Padu Wau Maumere).

Berikut beberepa penjelasan Welem Foni saat diwawancarai citra-news.com di Gedung DPRD Provinsi NTT, Senin 8 Oktober 2018.

Memang benar kontraktor pelaksana proyek KAT di Desa Letkole Kabupaten Kupang adalah CV Bina Karyda, kata Welem. Kuasa Direktur CV Bina Karyda adalah Lamber Lay. Akan tetapi ini ada soal yaitu pekerjaan proyek rumah KAT  jadi amburadul. Karena Lamber Lay tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Iya kita PHK-kan dia. Padahal dia (Lamber Lay) sudah mengambil uang muka sebesar Rp 410 juta.

“Kita tidak tahu uang muka yang dia (Lamber Lay) sudah terima itu untuk apa. Tetapi yang kita lihat adalah realisasi pekerjaan di lapangan tidak benar. Dia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai aturan. Makanya kita PHK dia. Padahal uang muka yang dia sudah ambil itu sebesar Rp 410 juta dari total nilai proyek sebesar Rp 1,3 miliar lebih,”jelas Welem.

Dalam kaitannya dengan tidak dilaksanakan kewajibannya itu, lanjut Welem, maka kami (Dinas Sosial Provinsi NTT) selaku pemilik pekerjaan berwenang untuk memberikan sanksi kepada kontraktor/rekanan hasil pelelangan yang dilakukan pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT.

“Mestinya per tanggal 10 Oktober 2018 CV Bina Karya harus sudah menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah warga KAT di Desa Letkole Kabupaten Kupang. Akan tetapi setelah terima uang Rp 410 juta saudara Lamber Lay selaku Kuasa Direktur CV Bina Karyda tidak melaksanakan kewajibannya. Karena itu Dinas Sosial Provinsi NTT selaku pemilik pekerjaan mem-PHK-kan Lamber Lay selaku Kuasa Direktur CV Bina Karyda, setelah tiga kali kita melayangkan surat teguran,”tegas Welem.

Sementara Stanis Jawang menyatakan, CV Bina Karyda sudah di-PHK-kan oleh pihak Dinas Sosial Provinsi NTT karena tidak melaksanakan pekerjaan sesuai aturan.  “Kami selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) sekaligus pemilik proyek KAT 2018, terpaksa melakukan PHK terhadap saudara Lamber Lay selaku Kuasa Direktur CV Bina Karyda setelah beberap kali melayangkan teguran secara tertulis,”jelas Stanis saat ditemui citra-news.com di ruang kerjanya, Kupang, Selasa, 23 Oktober 2018.

Menurut Stanis, ada beberapa kejanggalan yang ditemui dari pihak kontraktor pelaksana. Dalam kontrak kita itu tidak ada sub kontraktor. Dalam kontrak itu hanya ditandatangani antara saya (Stanis Jawang) selaku PPK dengan dia (Lamber Lay) saja. Tidak ada sub kontraktor. Kalau di lapangan dia menggunakan tenaga kerja, tukang, mandor dan lain-lain itu sah-sah saja. Karena tidak mungkin dia sendiri campur semen atau pergi beli material sendiri. Dan itu tidak dinamakan sub kontraktor, ucap Stanis.

Lebih auh Stanis membeberkan, bahwa pekerjaan proyek KAT di Letkole, Desa Letkole, Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang Provinsi NTT, sejak dilakukan penandatangan kontrak pada tanggal 18 Mei 2018. Dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari kerja terhitung sejak 18 Mei sampai dengan 13 November 2018. Namun dalam perjalanan tidak dilaksanakan sesuai mekanisme maka proyek KAT di Desa Letkole ini sudah cut off sejak tanggal 20 September 2018.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, kata Stanis, pihaknya selaku PPK terus memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pekerjaan. Juga berdasarkan hasil laporan pendamping di lokasi dan konsultan pengawas dari CV Komodo Design. Dimana secara rutin memberikan laporan-laporan secara periodik perkembangan pekerjaan di lapangan.

Laporan dari Konsultan Pengawas pertama, tambah dia, kami (Dinas Sosial Provinsi NTT) terima tanggal 12 Juli 2018.  Dalam mana kemajuan (progress) pekerjaan yang semestinya capai target 14 (empat belas) persen. Akan tetapi Kontraktor Pelaksana dalam hal ini CV BINA KARYDA hanya mencapai 1 (satu) persen saja. Artinya terdapat minus 13 persen.

Dasar itu kami melakukan evaluasi keterlambatan sekaligus memberikan SP 1 (Surat Peringatan pertama) pada tanggal 16 Juli 2018. Kami menginginkan adanya perbaikan atau perubahan karena menjadi tujuan program ini adalah masyarakat. Mereka bisa menerima manfaat dari program ini.

“Iya tentunya mereka mendapat rumah baru yang layak huni dan manfaat lainnya. Karena sebelumnya kelompok masyarakat yang ada ini tinggal di hutan-hutan. Dengan adanya program pemberdayaan social ini membawa mereka datang ke kampung agar mereka bisa bersoalisasi dan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Itu tujuan dari proyek KAT ini,”ucap Stanis.

Kemudian pada tanggal 3 Agustus 2018, beber dia,  dengan target progress semestinya capai 25 (duapuluh lima) persen. Akan tetapi Konsultan Pengawas menyampaikan laporan lagi bahwa progress pekerjaan baru mencapai target 9 persen. Berarti minus lagi 26 persen. Kemudian kita melakukan rapat lagi di tanggal 7 Agustus 2018 sekaligus mengeluarkan teguran SP 2.

CV Bina Karyda GAGAL Lakukan Upaya Cepat

Dalam rapat itu dari PPK Dinas Sosial Provinsi NTT juga menyampaikan agar CV Bina Karyda harus lakukan langkah-langkah cepat. Kami sarankan sesuai dengan pengalaman di beberapa pekerjaan lain jika menemui permasalahan keterlambatan seperti ini, harusnya dilakukan upaya cepat. Saat itu Lambert Lay, Kontraktor Pelaksana CV Bina Karyda menyatakan SIAP untuk dilakukan upaya cepat. Tetapi pada kenyataan di lapangan, tidak jalan juga alias gagal.

Stanis mengatakan, sesungguhnya sesuai hasil laporan Konsultan Pengawas dan Pendamping KAT di lapangan menyatakan sejak tanggal 3 Agustus 2018 sudah tidak ada aktivitas lagi. Akhirnya pihak dinas memanggil rapat lagi tanggal 27 Agustus 2019.

“Kami rapat di Ruangan ini (ruang kerja Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial). Juga dengan permintaan yang sama bahwa progress pekerjaan harus dilaksanakan sesuai rencana. Tapi nyatanya CV Bina Karyda tidak mengindahkan himbauan kami,”kata Stanis.

Kemudian, lanjut Stanis,  saya undang lagi rapat pada tanggal 3 September 2018. Dalam rapat itu saya memutuskan pada tanggal 15 September 2018 kami turun ke lokasi di Letkole. Tim yang turun ke lokasi saat itu diantaranya, Konsultan Pengawas, Direksi Teknis, Inspektorat, dan PPK (Pejabat Pembuat Komiten). Kami turun ke lokasi sekaligus lakukan rapat di lapangan. Yang turut hadir kepala desa Letkole dan tokoh masyarakat, serta kepala keluarga penerima manfaat. Faktanya progress pekerjaan tidak ada karena memang benar tidak ada aktivitas sesuai laporan Konsultan Pengawas.

“Dalam rapat tanggal 15 September itu saya sudah bicara langsung dengan pak Lamber Lay. Bahwa perikatan pekerjaan ini antara saya dengan pak Lamber. Tidak ada orang lain. Kalau dalam perjalanan paka Lamber suruh siapa bukan masuk dalam perikatan ini. Ada apa-apa kita dua ini dibawa kemana-mana. Jadi tolonglah untuk bisa bekerjasama dan selesaikan pekerjaan ini sesuai aturan dengan target-target yang ada dalam perjanjian kontrak kita,” terang dia.

Kemudian tanggal 17 September 2018 Konsultan Pengawas berikan laporan lagi bahwa progress pekerjaan yang mestinya capai 94 (Sembilan puluh empat) persen hanya mencapai 12 persen. Artinya minus 82 persen an kami berikan SP 3. Menghadapi kondisi sepeti ini kami berkoordinasi dengan pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) untuk bisa melihat dari dekat. Dan Direktur bersama stafnya datang ke Kupang untuk melihat dari dekat.

Tanggal 20 September 2018 itu kami rapat bersama di ruang kerja Kepala Dinas Sosial NTT. Dimana dihadiri Direktur KAT dari Kemensos RI, Konsultan Pengawas, Direksi Teknis, Inspektorat, pihak PHO (project hand over), dan beberapa lainya. Pokoknya seluruh (komplit) kami hadir.

Dalam Berita Acara rapat itu disampaikan ke Lamber Lay selaku kuasa direktur, untuk melakukan aktivitas yang Luar Biasa. Batas waktu toleransinya sampai dengan tanggal 25 September 2018, kalau tidak salah. Bahwa harus ada perjanjian hitam diatas putih seluruh dokumen. Dimana pihak dinas Sosial bisa memberikan kelonggaran waktu. Dengan catatan sampai dengan tanggal 25 September itu pak Lamber Lay tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya maka seluruh aktivitas proyek KAT Letkole dihentikan.

“Akan tetapi sampai dengan tanggal 25 September 2018 saya tunggu sampai dengan selesai jam kantor juga tidak ada laporan dari pihak Kontraktor Pelaksana dalam hal ini pak Lamber Lay. Itu berarti Surat PHK yang sudah disepakati pada rapat tanggal 20 September 2018, itulah yang terjadi. Hingga saat ini semua kegiatan cut off (berhenti total) atau meminjam istilah dipasang garis police line,”ungkap Stanis. +++ marthen/citra-news.com

Gambar : Bupati Kupang, Drs. Korinus Masneno, saat temu pers di Rujab Bupati di bilangan Kota Baru, Kupang Timor Provinsi NTT, Minggu 7 April 2019.

Foto : Doc. CNC/marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *