Grace berharap ketimpangan pelaksanaan program GEMARIKAN pada masa lalu tidak terulang kembali di era Gubernur Viktor Laiskodat. Pasalnya, gelontoran dana dari pemerintah pusat bukannya untuk pengembangan kelompok UMKM ‘Gemar Ikan’. Namun menyasar ke pelaku usaha yang adalah ASN dan atau oknum pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Itu sama dengan masyarakat yang gemar makan ikan tapi oknum pejabat yang gemar ‘makan uang’ bukan?
Kupang, citra-news.com – GEMARIKAN atau Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, yang digelorakan pemerintah pusat hingga saat ini terus menggema ke pelosok nusantara. Sadar bahwa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah miniaturnya Indonesia, maka ‘Gemarikan’ menjadi program dari proyek andalan dinas kelautan dan perikanan.
Terkait proyek nasional ini, di era kepemimpinan FRENLY- Frans Lebu Raya dan Alexander Benny Litelnony (Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2013-2018) mematoknya sebagai salah satu tekad program. Yakni pembangunan, pengembangan, dan peningkatan sumber daya kelautan dan perikanan, secara masiv dan berkelanjutan. Bahkan jauh sebelumnya di era Gubernur Piet Alexander Tallo (Almarhum) dan Wakilnya Johanis Pake Pani membesut program serupa bernama GEMALA – Gerakan Masuk Laut.
GRACE F.P Ndoen, SH mengatakan, memandang program sebagai proyek, berimplikasi pada minimnya kolaborasi program antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Apakah alasan otonomisasi sehingga sinergisitas dan kolaborasi program antar pemerintah menjadi minim bahkan tidak terlaksana dengan baik.
“Sesungguhnya semua program pembangunan sasarannya untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah entah di eranya siapa program pembangunannya terus berkelanjutan. Hanya sayangnya program Gemarikan ini pada waktu lalu, belum banyak menyentuh ke semua elemen masyarakat. Sasaran program itu lebih mempriotaskan kelompok masyarakat pesisir saja. Artinya pada kabupaten yang mayoritas masyarakatnya mendiami wilayah yang dekat dengan laut atau perairan,”beber Grace F.P.Ndoen, SH saat ditemui citra-news.com Jumat 01 Maret 2019 di Kupang.
Grace yang adalah Pegiat Gemar Ikan dan memiliki kelompok UMKM bernama Ina Bo’I sekaligus pengelola RUN (Rumah Usaha Niaga) milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT (DKP NTT). Hampir pasti Grace cukup mengetahui sepak terjang soal RUN.
Menurut dia, pengelolaan program pemerintah di DKP NTT ibarat kios dalam toko. Pasalnya, oknum-oknum ASN terutama kepala bidang di dinas ini yang adalah juga jadi pelaku UKM. Jadi sejumlah dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk program Gemarikan dipandang sebagai proyek untuk meraup keuntungan pribadi dan kroni-kroninya.
Dia mencontohkan, RUN yang sesungguhnya menampung produk dari bahan ikan dan hasil laut, mestinya dapat memberikan laba bagi anggota kelompok UMKM yang tersebar di kabupaten/kota. Bukan untuk pengelola UMKM yang adalah ASN atau pejabat pemerintah. Sehingga adalah pantas tidak adanya kolaborasi dan sinergisitas program antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Karena egoistis dari masing-masing pihak. Apalagi berhubungan dengan pengelolaan dana bantuan modal bagi kelompok UMKM, oknum ASN dinas terkait ’gemar’ juga mengelolanya, beber Grace.
