Tindakan REPRESIF Gubernur VIKTOR Sengsarakan 38 PKL

Foto PKL 2 : JIMMY Sianto pimpin Rapat Bersama PKL di Ruang Komisi V Gedung DPRD Provinsi NTT, Kupang, Senin 26 Agustus 2019. Doc. CNC/marthen radja.

John Rumat : ‘Jangan percaya isu kalau Gubernur Viktor mengusir kalian para PKL dari Jalan Polisi Militer Kupang ini. Itu hanya hoax saja. Karena itu kembali berjualan seperti biasa. Saya nanti ada di depan kalian supaya mau lihat apa benar Gubernur nanti usir kalian”.

Citra-News. Com, KUPANG – NASIB NAAS dialami 38 PKL (Pedagang Kaki Lima) di bilangan Jalan Polisi Militer Kota Kupang, Timor Provinsi NTT. Keberadaan mereka di sepanjang area trotoar jalan itu untuk berjualan makanan dan minuman. Dan ke 38 PKL ini diberikan ijin resmi oleh  oleh Pemerintah Kota Kupang (ketika Walikota Kupang saat itu, Jonas Salean)  pada tahun 2015. Tapi di era Gubernur NTT, VIKTOR Bungtilu Laiskodat mereka diusir dari lokasi tersebut oleh Satpol PP Provinsi NTT.

 

WINSTON N. Rondo (tengah) pose bersama PMII usai Rapat Bersama PKL di Ruang Fraksi Partai Demokrat Gedung DPRD Provinsi NTT, Kupang, Senin 26 Agustus 2019. Doc. CNC/marthen radja.

“Terhadap tindakan represif  Gubernur Viktor ini Komisi V meminta dinas Perindag Provinsi NTT segera berkoordinasi dengan Dinas Perindag Kota Kupang. Para PKL ini harus dilindungi karena di belakang mereka kebutuhan ekonomi keluarga terus memuncak. Sementara anak-anak mereka di bangku sekolah darimana biayanya kalau tempat jualan mereka tidak jelas begini,”ungkap WINSTON Neil Rondo dalam Rapat Bersama OPD terkait dengan Komisi V di Gedung DPRD Provinsi NTT, Kupang, Senin, 26 Agustus 2019

Rapat mendadak digelar Komisi V DPRD Provinsi NTT ini atas desakan 38 PKL bergandengan organisasi mahasiswa dari PMII. Dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi V, JIMMY Sianto tersebut dengan agenda tunggal yakni mencari titik temu upaya solutif pemerintah provinsi terhadap nasib para PPKL yang ada.

“Kami datang jual di jalan Polisi Militer ini atas ijin dari Pemerintah Kota. Tapi belakangan Pemerintah Provinsi NTT semena-mena mengusir kami. Dengan menyediakan lokasi di belakang hotel Cendana yang sepi lalu lintas orang.  Kami punya kebutuhan anak sekolah yang bisa dijawab dengan hasil jualan kami. Tapi sejak kami digusur oleh Satpol PP kami tidak ada pendapatan lagi,”beber seorang PKL.

YOHANES Rumat (kiri) pada Rapat Bersama PKL di Ruang Komisi V Gedung DPRD Provinsi NTT, Kupang, Senin 26 Agustus 2019. Doc. CNC/marthen radja.

Keluhan senada datang dari beberapa orang PKL, meskipun ada alternatif-alternatif sudah ditawarkan Komisi V DPRD Provinsi NTT.

“Begini saja coba kalian bentuk kelompok usaha semacam KUBE (Kelompok Usaha Bersama) PKL. Kemudian usulkan ke pemerintah bantuan dana untuk membangun lapak-lapak untuk menggelar dagangan. Dan lokasinya  di belakang Hotel Cendana itu. Daripada kalian bertahan di jalan PM sampai dengan masa kontrakan berakhir Maret 2020. Daripada setelah akhir masa kontrakan kalian tidak punya tempat usaha maka alternatifnya di lokasi ada di belakang Hotel cendana itu,”jelas Jimmy.

Sementara anggota Komisi V lainnya, YOHANES Rumat menyatakan, selama ada suruhan Gubernur Viktor secara lisan kepada Sat Pol PP dan Dinas Perindag untuk mengusir kalian PKL dari tempat yang lama, jangan percaya itu.

YOHANES Rumat (ke-5 dari kiri) didampingi Kirenius Tallo dari Dinas Perindag Prov NTT dan Kasat Pol PP, Ir. CORNELIS Wadu pada Rapat Bersama PKL di Ruang Komisi V Gedung DPRD Provinsi NTT, Kupang, Senin 26 Agustus 2019. Doc. CNC/marthen radja.

“Itu isu hoax. Kalau kalian mau mari kita sama-sama saya berada di depan kalian. Kita mau lihat apa benar Gubernur usir kalian. Kembali berjualan di tempat yang saja,”ajak Jhon.

Sementara Wisnton Rondo menambahkan, rentang waktu jangan terlalu lama untuk negoasiasi antar pemerintahan Provinsi dengan Pemerintah Kota atau G to G.  Pemerintah harus mengayomi masyarakat dan bukan menelantarkan masyarakat, tegasnya.

“Saya harap paling lama dua minggu ke depan kordinasi G to G ini sudah kelar. Sehingga para PKL kembali berjualan secara normal. Harus ada kepastian waktu kapan memulainya dan berapa lama penyelesaiannya. Kasihan mereka PKL. Dari hasil jualan itu mereka harus menghidupi keluarga, mana makan minum, biaya anak-anak sekolah, dan lainnya. Itu harus ada di benak pemerintah,”pinta Winston. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *