BPKP Diajak Kawal AKUNTABILITAS Keuangan dan Pembangunan

Wakil Gubernur, JOSEF A. Nae Soi dan Sekretaris Utama melakukan pengguntingan pita peresemian Gedung BPKP NTT di bilangan Jalan W.J Lalamentik Oebobo Kota Kupang, Timor NTT, Senin 24 Juni 2019. Doc. CNC/humas dan protokol setdantt

BPKP hadir di NTT untuk mengawal upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan dan pembangunan di daerah. Baik yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dan desa se-Provinsi NTT.  

Citra-News.Com, KUPANG – WAKIL GUBERNUR NusaTenggara Timur (Wagub NTT) Drs.JOSEF A. Nae Soi, MM mengajak BPKP untuk saling membantu dan saling mengisi. Dalam artian membantu hal-hal yang positif. Serta memberikan catatn-catatan yang bersifat konstruktif.

“Mari kita saling mengisi dan saling membantu. Tapi membantu dalam arti yang positif dan bukan negative, seperti spoil system (sistem kekeluargaan atau nepotisme). Membantu harus dalam arti merubah sesuatu yang tidak baik, jadi baik. Yang baik ditingkatkan. Itulah fungsi dari auditor,” ungkap Wagub Nae Soi dalam sambutannya pada acara Peresmian Gedung A dan Aula BPKP Perwakilan NTT di halaman kantor BPKP NTT, Senin 24 Juni 2019.

Menurut mantan anggota DPR RI ini, kehadiran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT sejak tahun 1981 adalah untuk mengawal upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan dan pembangunan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa se-NTT. Sekaligus memberikan catatan-catatan yang bersifat konstruktif bagi tata kelola pemerintahan yang baik.

Hubungan antara Pemerintah Provinsi NTT dengan semua komponen (instansi) vertikal termasuk BPKP sudah sangat baik. Dan hubungan ini mengedepankan aspek kolaborasi dan bukannya koordinasi.

“Fungsi auditor adalah kolaborasi. Kemudian melakukan ‘plan’ (perencanaan), ‘do’ (pelaksanaan), ‘check’ (pengawasan) dan ‘action’ (aksi) kepada yang melakukan audit itu. Ke depan kita harus semakin meningkatkan kolaborasi, integrasi dan sinergisitas antara kita agar Pembangunan di Provinsi NTT semakin terarah,”jelas Wagub Josef.

Keberadaan sarana prasarana yang baik, lanjut politisi Golkar ini, merupakan salah satu bagian dari tiga unsur pembentuk manajemen modern. Dua lainnya adalah sumberdaya manusia sebagai komponen dasar serta unsur sistem atau kesisteman.

“Gedung merupakan wujud nyata sarana prasarana. Tanpa manusia, gedung ini tidak akan ada dan tidak punya arti. Gedung ini harus jadi tempat di mana manusia dapat melahirkan ide-ide baru, sebagai tempat untuk menghasilkan kinerja baru dan hasilkan outcome serta ouput yg lebih efektif dan efisien. Semoga gedung baru dapat jadi sumber inspirasi untuk pengawasan yang lebih berkualitas,” pungkasnya.

Prinsip Akuntabel dan Berkelanjutan

Sekretaris Utama BPKP, Dadang Kurnia dalam sambutannya berharap gedung baru sungguh memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja para pegawai dalam melayani mitra. Sebagai lembaga Pemerintah Non Departemn (LPND) yang berada langsung dibawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP harus memastikan agar belanja pemerintahan dan pemanfaatan aset negara bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan prinsip akuntabel dan berkelanjutan.

“BPKP siap menjadi mitra kerja instansi pemerintah daerah, BUMN serta unit vertikal lainnya di NTT dalam bangun akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Berperan sebagai trusted advisor bagi seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) di NTT. Dengan mengedepankan nilai-nilai pionir, profesional, integritas, orientasi kepada pengguna, nurani, akal sehat, independen dan bertanggung jawab,”tuturnya.

Wakil Gubernur, JOSEF A. Nae Soi foto bersama usai melakukan pengresmian Gedung BPKP NTT, di halaman kantor BPKP NTT, Senin 24 Juni 2019.

Sementara Kepala BPKP NTT, Hasoloan Manalu dalam laporannya mengungkapkan, BPKP NTT melayani instansi pusat di daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTT. Termasuk perangkat daerahnya, BUMN, BUMD,RSUD, lembaga penyidik kepolisian dan kejaksaan, serta pemerintah desa. Jumlah seluruh mitra kerja BPKP mencapai sekitar 4.000 entitas.

“Termasuk di dalamnya melayani pemerintah desa sejumlah 3.026 desa. Interaksi dengan mitra dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi model-model pengawasan termasuk klinik dan konsultasi,” jelas Manalu.

Diketahui, sejak kehadirannya di NTT tahun 1981, BPKP NTT ditunjang oleh dua unit gedung kantor yakni gedung A dan B yang masing-masing dibangun pada tahun 1982 dan 1984. Tahun 2001 dibangun gedung C.

Renovasi dan peningkatan gedung A dan B menghabiskan biaya Rp 3.126.763.000. Dianggagarakan dalam DIPA BPKP 2018. Proses renovasi ini selesai dikerjakan pada 3 Desember 2018.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Biro Umum BPKP RI, Kapolda NTT, perwakilan unsur Forkopimda Provinsi NTT, Walikota Kupang JEFRY Riwu Kore, Kepala BPK NTT, Kepala OJK NTT, para pegawai BPKP NTT, insan pers dan undangan lainnya. +++ citra-news.com/humas dan protokol setdantt.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *