NTT Harus Punya TENAGA Kerja BERKUALITAS

Wagub Josef : Kondisi tenaga kerja migran dari NTT sejauh ini juga masih memprihatinkan.   Perlu dilakukan pengawasan secara baik terhadap proses rekrutmen. Bila ada yang merekrut anak-anak kita tanpa melalui prosedur yang jelas maka langsung kita stopkan.

Citra News.Com, KUPANG – WAKIL Gubernur Nusa Tenggara Timur (Wagub NTT) Drs. JOSEF A. Nae Soi,MM mengatakan pentingnya memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki kompentensi yang bermutu.

Hal tersebut diungkapkannya saat membuka Workshop Penatalaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Pasca Moratorium Provinsi NTT, di Aula Fernandez Gedung Sasando, di bilangan Jl.El Tari Oebobo Kota Kupang, Timor Provinsi NTT, Rabu 08 Mei 2019.

Menurut Wagub Josef, dilihat dari kualitas kompetensi, tenaga kerja kita masih memprihatinkan. Rata-rata, kita masih belum mampu memenuhi kompetensi kerja yang ada pada lowongan kerja. Maka, kita perlu memberikan pembekalan kepada para tenaga kerja, sehingga bisa meningkatkan kompetensi mereka.

“Kita juga perlu membekali diri mereka dengan enam dimensi kompetensi. Pertama adalah pemahaman kognitif, pengetahuan, skill atau keterampilan, minat, sikap atau attitude dan memiliki nilai. Bila kita punya semua itu, maka NTT tentu punya tenaga kerja yang hebat-hebat. Bapa ibu yang ada di bidang ketenagakerjaan supaya bisa berdayakan itu dengan baik,” tegasnya.

Wagub Josef juga menjelaskan perlunya pengawasan terhadap proses rekrutmen. Bila ada yang merekrut anak-anak kita tanpa melalui prosedur yang jelas maka langsung kita stop. Kondisi tenaga kerja migran dari NTT sejauh ini juga masih memprihatinkan.

“Kemarin para aktivis unjuk rasa di sini, mereka mengatakan bahwa tahun ini sudah menerima 41 jenazah TKI asal NTT yang meninggal di luar negeri. Tentu ini menjadi perhatian serius. Kita tidak boleh main-main dengan masalah ketenagakerjaan seperti ini. Tugas kita melihat, mendengar, mengawasi mereka yang berkeliaran di desa atau kelurahan, yang berniat buruk hendak mengambil anak-anak kita. Kita, melalui Dinas Nakertrans juga harus mengawasi anak-anak kita, mulai dari desa atau kelurahan hingga penempatan di tempat kerjanya,”pinta Josef.

Sementara itu Staf ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Ketenegakerjaan RI, Irianto Simbolon pun mendukung pernyataan Wakil Gubernur NTT terkait dengan peningkatan kualitas tenaga kerja.

“Pemerintah sejauh ini juga menjadikan pengembangan tenaga kerja sebagai prioritas utama. Pengembangan tersebut diantaranya dengan mengadakan profesional training, sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi pekerja,”ujar Irianto.

Adapun mengenai Layanan Terpadu Satu Atap atau LTSA, tambah Irianto, sebagai pusat untuk mewujudkan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja, yang efisiensi dan transparan dalam pengurusan dokumen dan percepatan peningkatan kualitas pekerja Indonesia.

Irianto juga menjelaskan bahwa calon pekerja migrasi harus menyiapkan diri secara baik dengan cara meningkatkan soft skill, agar bisa bekerja sesuai kompetensi. Bisa juga dengan mengikuti workshop seperti ini. Harapannya, bisa tercipta kinerja yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja.

Dra. SISILIA Sona. Doc foto : CNC/marthen radja

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT (Kop Nakertrans), Dra. Sisilia Sona menyampaikan bahwa tujuan dan kegiatan workshop ini adalah untuk membangun kesepakatan bersama pembentukan Pokja Pelayanan Terpadu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, pasca moratorium.

Diketahui, dalam Workshop Penatalaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Pasca Moratorium Provinsi NTT yang berlangsung selama sehari itu juga dihadiri oleh para Bupati dari seluruh Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur.

Banyak Perusahaan Bayar Gaji Dibawah Standar UMP

Pada kesempatan terpisah, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, Jimmy Sianto mengatakan, menjadi motivasi bagi para tenaga kerja asal NTT bekerja di luar NTT atau luar negeri adalah pengupahan atau gaji (salary). Hanya saja rekruitmennya yang unprocedural (tidak melalui prosedur yang jelas) sehingga menimbulkan permasalahan. Tapi soal gaji hampir pasti sesuai standar atau bahkan diatas rata-rata.

Rapat Komisi 5 DPRD NTT bersama Dinas Kop Nakertrans dan Satpol PP di Ruang  Rapat Pimpinan Gedung DPRD Provinsi NTT, Kupang, Sabtu 25 Mei 2019. Doc foto : CNC/marthen radja 

“Banyak pekerja kita yang migrasi ke luar NTT karena upah dibawah standar. Di Kota Kupang saja baru berhasil kami Sidak (inspeksi mendadak) ada 12 perusahaan. Ke-12 perusahaan ini membayar gaji sangat jauh dibawah standar UMP. Bayangkan saja rata-rata hanya 300 sampai 500 ribu sebulan. Padahal UMP (Upah Minimum Provinsi) sudah berada di kisaran Rp 1.850.000. Belum lagi tidak ada kartu jaminan dari BPJS Kesehatan dan BPJS  Ketenagakerjaan. Itu seperti Lippo Grup dan Hotel NAKA (Nanda Karya),”ungkap Jimmy dalam rapat bersama Komisi 5 dengan Dinas Kop Nakertrans dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) di gedung DPRD Provinsi NTT, Senin 20 Mei 2019.

Menurut Jimmy, tujuan diberikan ijin membuka ruang usaha bagi perusahaan-perusahaan yang ada adalah untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan upah yang layak. Bukannya mempekerjakan anak-anak NTT dan mengumpulkan kekayaan lalu dibawah keluar NTT. Tujuan kita supaya roda perekonomian NTT lebih maju dan bisa mensejahterahkan rakyat NTT.

“Mohon agar Dinas Kop Nakertrans mendata secara detail perusahaan-perusahan yang ada di NTT dengan masing-masing kategorinya. Sehingga memudahkan para pihak untuk melacaknya. Jika ada perusahaan yang tidak mengindahkan kewajibannya DPR bisa merekomendasikan agar ditutup saja,”tegas Jimmy.

Awak citra-news.com berhasil menghimpun data temuan Tim Terpadu ketika melakukan Sidak di 12 nama perusahaan yang ada di Kota Kupang tersebut. Diantaranya Putra Gemilang Karya Perkasa (Hotel NAKA). Sementara ada 8 (delapan) anak perusahaan dibawah naungan LIPPO GRUP yakni LIPPO PLAZA, masing-masing PT Bumi Sarana Sejahtera, PT Cipta Agung Mandiri Jaya, PT Security Phicic Dinamic, PT Citra Bangun Prakarsa, PT Ace Hardwear, Berty Cell (HP Oppo), dan PT Nusa Abadi, serta Krisolus Jaya Mandiri (RS Siloam Kupang).

Sedangkan 3 (tiga) perusahaan lainnya yakni PT Wahana Artharetelindo, PT Federal Internasional Finance (FIF), dan PT World Innovative Telecomunication. Ketiga perusahaan ini membayar upah dibawah UMP. Dan umumnya perusahaan kurang memahami tentang norma hubungan kerja. Juga minimnya kepatuhan terhadap pelaksanaan UU di bidang ketenagkerjaan. Serta belum melaporkan keseluruhan tenaga kerja kedalam program BPJS atau belum melaksakanakan wajib lapor ketenagakerjaan. +++ marthen/citra-news.com/humas setda ntt.

Gambar utama : Wakil Gubernur NTT, Drs. JOSEF A.Nae Soi,MM dalam Workshop Ketenagakerjaan, di Aula Fernandez Gedung Sasando, di bilangan Jl.El Tari Oebobo Kota Kupang, Timor Provinsi NTT, Rabu 08 Mei 2019. Doc.foto : CNC/humas setdantt

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *