Adapun mengenai Layanan Terpadu Satu Atap atau LTSA, tambah Irianto, sebagai pusat untuk mewujudkan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja, yang efisiensi dan transparan dalam pengurusan dokumen dan percepatan peningkatan kualitas pekerja Indonesia.
Irianto juga menjelaskan bahwa calon pekerja migrasi harus menyiapkan diri secara baik dengan cara meningkatkan soft skill, agar bisa bekerja sesuai kompetensi. Bisa juga dengan mengikuti workshop seperti ini. Harapannya, bisa tercipta kinerja yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
Dra. SISILIA Sona. Doc foto : CNC/marthen radja
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT (Kop Nakertrans), Dra. Sisilia Sona menyampaikan bahwa tujuan dan kegiatan workshop ini adalah untuk membangun kesepakatan bersama pembentukan Pokja Pelayanan Terpadu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, pasca moratorium.
Diketahui, dalam Workshop Penatalaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Pasca Moratorium Provinsi NTT yang berlangsung selama sehari itu juga dihadiri oleh para Bupati dari seluruh Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur.
Banyak Perusahaan Bayar Gaji Dibawah Standar UMP
Pada kesempatan terpisah, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, Jimmy Sianto mengatakan, menjadi motivasi bagi para tenaga kerja asal NTT bekerja di luar NTT atau luar negeri adalah pengupahan atau gaji (salary). Hanya saja rekruitmennya yang unprocedural (tidak melalui prosedur yang jelas) sehingga menimbulkan permasalahan. Tapi soal gaji hampir pasti sesuai standar atau bahkan diatas rata-rata.
