Dewan KAGET Alokasi APBD RAIB 32 Miliar di Sektor Kehutanan

Tampak beberapa  anggota Fraksi Demokrat DPRD NTT dalam Temu Pers di ruang Rapat Fraksi, Kamis 13 Juni 2019. Doc.CNC/marthen radja

Fraksi Demokrat menyatakan ‘pergeseran anggaran siluman’ Rp 60 milyar merupakan tindakan kriminal/kejahatan anggaran. Gayung bersambut datang dari FKP DPRD Provinsi NTT. Fraksi ini mempertanyakan, kemana rimbanya alokasi APBD tahun 2018 sebesar Rp 32 untuk pembangunan Sector Kehutanan. Inikah gambaran keretakan hubungan kemitraaan antara eksekutif dengan legislative?

Citra-News.Com, KUPANG – RAPAT-RAPAT Fraksi di DPRD Provinsi NTT dengan mitranya secara marathon dilakukan. Semenjak Gubernur NTT memberikan Tanggapan Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Pengantar LPJ Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018, pada Kamis 13 Juni 2019.

Mirisnya, dari 9 (Sembilan) Fraksi yang ada hampir semuanya memberikan catatan-catatan miring atas LPJ tersebut. Bahkan Komisi II DPRD NTT menemukan dugaan raibnya alokasi anggaran sekitar Rp 32 milyar yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

Dugaan raibnya alokasi anggaran Bidang Kehutanan tersebut terungkap dalam rapat Komisi II DPRD NTT dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT (merger Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup) di ruang Komisi II DPRD NTT pada Jumat 14 Juni.

Seperti dilansir citranusaonline.com di gedung DPRD NTT usai rapat, Senin 17 Juni 2019, Sekretaris Komisi II DPRD NTT, Ir. Oswaldus membenarkan raibnya alokasi anggaran Rp 32 milyar tersebut.

Ir. Oswaldus, Sekretaris Komisi II DPRD NTT-

Menurutnya, dalam rapat yang membahas tentang Laporan Pertanggungjawaban Gubernur NTT tahun 2018 tersebut, Komisi II DPRD NTT juga meminta penjelasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT tentang sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran sekitar Rp 32 milyar (yang telah disepakati dalam pembahasan Komisi II dan telah ditetapkan dalam Paripurna DPRD NTT, red) Tahun Anggaran 2018.

“Namun dari penjelasan Kepala Dinas Fredy Kapitan, dari lokasi anggaran yang telah ditetapkan sekitar Rp 32 M, hilang menjadi nol. Fredy Kapitan menyatakan bahwa tidak ada lagi alokasi dana di bidang kehutanan (Dinas Kehutanan sebelum dimerger, red). Padahal telah dibahas dan ditetapkan dalam APBD NTT anggaran sekitar Rp 32 milyar pada Dinas Kehutanan (sebelum dimerger, red). Dari alokasi anggaran sekitar Rp 32 milyar menjadi nol,”beber Oswaldus.

Mendengar penjelasan Kadis Fredy tersebut, lanjut Oswaldus, para pimpinan dan anggota Komisi II DPRD NTT tampak kaget dan terus mempertanyakan dan mempersoalkan raibnya alokasi anggaran Bidang Kehutanan sekitar Rp 32 milyar tersebut dari APBD NTT Tahun Anggaran 2018.

“Komisi II juga mempertanyakan masalah itu kepada pemerintah dalam Laporan Komisi II besok. Kami ingin mendapat penjelasan resmi pemerintah tentang hilangnya anggaran sekitar Rp 32 milyar tersebut,” kata Oswaldus.

Timbul Kejahatan Anggaran Disinyalir Kongkalingkong Antarpimpinan

Sebelumnya diberitakan, Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD NTT dalam Pemandangan Umum-nya, yang dibacakan Reni Marlina Un, Selasa 11 Mei 2019, memandang upaya memindahkan lokasi program merupakan pelanggaran Perda yang serius. Apalagi Pergeseran Anggaran Siluman sekitar Rp 60 milyar dalam APBD NTT tahun 2018 ke 2019.

Winston Neil Rondo, S.Pt, Ketua Frakasi Demokrat DPRD NTT-

Fraksi Demokrat juga menilai Pergeseran Siluman tersebut ditetapkan tanpa dibahas atau ditetapkan melalui prosedur yang benar. Fenomena ini adalah pelanggaran tata kelola keuangan pemerintahan yang sangat serius dan harus segera dihentikan. Karena kita mengelola dan bertanggungjawab terhadap keuangan rakyat. Bukan keuangan perusahaan atau keuangan pribadi. Pelanggaran ini juga sekaligus menggambarkan rendahnya hubungan kemitraan eksekutif terhadap Hak Budgeting DPRD yang merupakan perintah Undang Undang.

“Fraksi Demokrat menilai Pergeseran Siluman tersebut sebagai pemalsuan dokumen dan kejahatan anggaran. Pergeseran ini tidak pernah di bahas di Banggar. Tidak ada dalam dokumen perencanaan. Kita telah kumpulkan bukti-buktinya. Diduga ada pemalsuan dokumen anggaran. Itu sudah pidana,” ungkap Winston Rondo, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT.

Hal senada juga dikatakan anggota Fraksi Demokrat, Leonardus Lelo, S.IP, M.Si. Bahwa Pergeseran anggaran siluman Rp 60 milyar melanggar aturan. “Ini merupakan indakan kriminal atau kejahatan anggaran,”tegas Leo dalam temu pers usai Rapat Paripurna Tanggapan Pemerintah yang disampaikan Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi, Kamis 13 Juni 2019.

Reni Marlina Un, SE, MM, anggota Fraksi Demokrat DPRD NTT

Diketahui, Fraksi Demokrat menyoroti fenomena pemindahkan lokasi program sebagai ‘pergeseran siluman’ dengan nilai APBD sebesar 60 miliar lebih bagi sejumlah item program/proyek infrastruktur jalan. Dengan tanpa melalui pembahasan bersama DPRD dan sudah ditenderkan bahkan sedang dikerjakan.

Diantaranya, alokasi anggaran untuk segmen ruas  jalan provinsi di Selatan Kabupaten Sumba Timur. Yang telah dispakati di Banggar (Badan Anggaran) sebesar Rp 74 miliar lebih. Namun pada Perda APBD berubah berkurang menjadi Rp 46 miliar lebih. Hal yang berbeda justeru pada segmen ruas jalan Bokong – Lelogama di Kabupaten Kupang yang disepakati sebesar Rp 135 miliar meningkat menjadi Rp 185 miliar lebih.

Berikut, muncul saat ini alokasi anggaran untuk jalan di Poros tengah ruas jalan Hansisi-Tanjung Meoko di Pulau Semau (tanah kelahiran Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat) di Kabupaten Kupang, dengan lokasi Rp 10 miliar lebihdan sudah dikerjakan.

Semua perubahan APBD tersebut diatas, demikian Reni Marlina Un, setahu kami belum pernah ada pembahasan sekalipun di lembaga yang erhormat ini. Termasuk peningkatan status jalan di Semau bahwa telah menjadi ruas jalan provinsi. +++marthen/citra-news.com/ian-suaraflobamora.com

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *