MENELIKUNG di Fraksa ‘Pergeseran SILUMAN’ ke APBD, Ada Apa? (Jilid 3)

Foto Wakil Gubernur NTT, Drs. JOSEF A. Nae Soi, MM diabadikan usai Sidang Paripurna di Ruang Kelimutu Gedung 2 DPRD NTT, Jumat 21 Juni 2019. Doc.CNC/marthen radja.

Wagub JOSEF : “Tidak ada Siluman. Kalau siluman itu, iya…yang tidak ada kita adakan, yang ada kita hilangkan. Ada bagian yang menjadi prioritas dan ada sedikit terunda pembangunannya. Ini semua dilakukan untuk kesejahteraan bersama (bonum commune). Itu prinsipnya. Jadi tidak ada yang disebut siluman-siluman itu…”.

Citra-News.Com, KUPANG – LILITAN benang kusut seputar ‘Pergeseran Siluman’ versi Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Provinsi NTT terhadap alokasi APBD Provinsi tahun 2018, kini terus mengurai. Kebekuan pemahaman (gagal paham) itu sudah mencair. Paling tidak dengan bergesernya penggunaan fraksa kata ‘pergeseran siluman’ ke fraksa ‘pergeseran APBD’. Dari nilai bahasanya (diksi), penggunaan fraksa kata ‘pergeseran ABPBD’ lebih santun tinimbang ‘pergeseran siluman’.

Penggunaan fraksa kata ‘pergeseran APBD’ ini jelas terdengar saat Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat (FPD), RENI Marlina, Un, SE, MM membacakan narasi Pendapat Akhir FPD Atas Laporan Pertanggungjawabkan (LPJ) Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018, Jumat malam 21 Juni 2019.

Dalam naskah setebal 12 (dua belas) halaman itu (khususnya pada point IV Lain-Lain), terdapat 6 (enam) point  penting. Atau menjadi catatan kritis FPD terhadap berbagai hal terkait pemerintahan dan pembangunan daerah serta penjelasan-penjelasan pemerintah. Baik terhadap pemandangan politik fraksi maupun dalam pembahasan-pembahasan di Komisi dan Badan-Badan di lembaga DPRD Provinsi NTT.

RENI Marlina Un, SE,MM, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT. Foto diambil usai Sidang Paripurna, Jumat 21 Juni 2019. Doc.CNC/marthen radja.

Namun ada 2 (dua) point yang bersentuhan langsung dengan sebutan ‘Pergeseran Siluman’ yang digulirkan FPD saat Pemandangan Umum di Sidang Paripurna yang sama, pada Selasa 11 Juni 2019. Dalam Pemandangan Umum FPD atas LPJ Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran (TA) 2018 ini, para wakil rakyat NTT dari FPD membeberkan sejumlah pandangan politiknya. Dan pandangan politik yang sanggup merinding buluroma itu adalah ‘Pergeseran Siluman’ terhadap APBD 2018.

Ketika itu sang Juru Bicara FPD, RENI Marlina Un dengan lantang menyatakan, Fraksi Partai   Demokrat meminta penjelasan Gubernur (VIKTOR Bungtilu Laiskodat, red) terhadap pergseran anggaran sebesar Rp 60 miliar lebih bagi sejumlah item program maupun proyek  pembangunan yang TIDAK melalui pembahasan bersama DPRD. Bahkan kabarnya sudah melalui tender dan sedang dikerjakan.

Hal ini terjadi antara lain, sebut Reni (a) Alokasi anggaran untuk segmen pembangunan ruas Jalan Provinsi di Selatan Kabupaten Sumba Timur  yang telah disepakati di Badan Anggaran (Banggar) Eksekutif dan Legislatif sebesar Rp 74 Miliar lebih. Namun pada Perda APBD berubah berkurang atau turun menjadi Rp 46 Miliar. (b) Hal yang berbeda justeru pada segmen pembangunan ruas jalan Bokong-Lelogama Kabupaten Kupang yang disepakati sebesar Rp 155 Miliar lebih. Lalu berubah atau meningkat menjadi Rp 185 miliar lebih. (c) Dan saat ini muncul lagi alokasi anggaran untuk jalan di poros tengah Pulau Semau Kabupaten Kupang dengan alokasi Rp 10 Miliar lebih dan sudah mulai dikerjakan sesuai pemberitaan media massa.

Winston Neil Rondo, S.Pt (ke-2 dari kanan) bersama anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT dalam temu pers, Kamis 13 Juni 2019. Doc.CNC/marthen radja.

“Ada banyak hal yang menjadi sorotan di pandangan politik Fraksi kami. Namun yang paling utama terjadi di ketiga hal tersebut diatas. Anehnya pimpinan Komisi IV yang membidangi infrastruktur menyatakan mereka tidak tahu adanya pergeseran alokasi dana APBD yang kami FPD sebut sebagai ‘pergeseran siluman’ ini,” kata Winston Neil Rondo, S.Pt, Ketua FPD dalam temu pers di ruang fraksinya, Kamis 13 Juni 2019.

Ibarat luka borok yang sudah menahun dan tiba-tiba pecah lalu aroma bau busuknya berkeliaran kemana-mana. Pasca Sidang Parpipurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Selasa 11 Juni 2019 atau pasca FPD melejitkan perihal ‘pergeseran siluman’. Baik pimpinan Komisi IV dan pimpinan dewan juga Banggar (Badan Anggaran) legislative kebakaran jenggot.

Para pimpinan ini intens bertemu. Entah kapan dan dimana saja, baik secara face to face (bertatap muka secara langsung) maupun by phone. Tapi yang pasti pertemuan antarpimpinan pada tempat yang layak karena bertemu dengan anggota dewan yang terhormat.  Tidak terkecuali juga pertemuan intens dengan Banggar Eksekutif dan pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) yang ada.

Dan bahkan sebelum paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi, pertemuan demi pertemuan sudah dilakukan antarpimpinan Banggar Eksekutif dan Legislatif. Hasilnya tidak disampaikan ke anggota Fraksi dan atau anggota dewan yang lainnya. Juga tidak termuat dalam Risalah DPRD. Hal-hal semacam ini oleh FPD berpandangan sebagai pelanggaran etika kemitraan. Pelanggaran ini sekaligus juga menggambarkan rendahnya hubungan kemitraan ksekutif terhadap Hak Budgeting DPRD yang merupakan perintah Undang Undang.

MAKSI Nenabu, Plt Kadis PUPR Provinsi NTT, saat ditemui citra-news.com di ruang kerjanya, Jumat 28 Juni 2019. Doc.CNC/marthen radja.

PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT, MAXI Nenabu mengakui, pihaknya dari jauh-jauh hari sudah melakukan pertemuan dengan pimpinan komisi dan pimpinan DPRD NTT.

“Kita sudah bicarakan bersama hal-hal yang menyangkut item pekerjaan yang menjadi kewenangan dinas. Sebutan ‘pergeseran siluman’ oleh Fraksi Demokrat ini yang perlu diluruskan. Sehingga antara eksekutif dan legislative kita punya pemahaman yang sama,”ungkap Nenabu saat ditemui citra-news.com di gedung DPRD NTT, Selasa 18 Juni 2019. Sembari mengatakan kalau dirinya baru selesai bertemu dengan pimpinan dewan di ruang kerja Ketua DPRD NTT.

David Wadu : Oh, Kita TIDAK Tahu

Pernyataan Nenabu bahwa pihaknya sudah dari jauh-jauh hari melakukan pertemuan bersama pimpinan dewan ini, seolah-olah dibantah Ketua Komisi IV, David Wadu. Persisnya pada Rabu 12 Juni 2019 kepada sejumla wartawan David yang didampingi Jefry Banunaek di ruang Komisi IV menyatakan, ‘kami (Komisi IV, red) tidak tahu’. Bahwa ‘pergeseran siluman’ yang dimaksudkan Fraksi Partai Demokrat (FPD) adalah terkait proyek atau item pekerjaan infrastruktur ruas jalan di lintas Selatan Kabupaten Sumba Timur dengan total biaya sebesar Rp 74 Miliar lebih. Namun pada Perda APBD berubah berkurang atau turun menjadi Rp 46 Miliar lebih. Berkurangnya pembiayaan ini FPD duga bergeser ke item pekerjaan yang sama pada segmen pembangunan ruas jalan Bokong-Lelogama Kabupaten Kupang yang disepakati sebesar Rp 155 Miliar lebih. Lalu berubah atau meningkat menjadi Rp 185 miliar lebih.

Sayangnya David Wadu selaku Ketua Komisi IV yang bermitra dengan Dinas PUPR Provinsi NTT, mengaku kalau pihaknya tidak mengetahui hal itu. Lucu bukan? Kepada sejumlah wartawan yang menanyakan hal itu, David melontarkan pernyataan-pernyataan kontraproduktif. Terutama pengakuan Plt. Kadis PUPR NTT Maxi Nenabu bahwa pihaknya sudah jauh-jauh hari sudah melakukan rapat bersama antar pimpinan dewan.

Demikian penjelasan David, anggota DPRD NTT dari PDIP itu: Oh kita tidak tahu juga apakah biaya item pekerjaan ruas jalan di Sumba Timur itu masuk kesana (ruas jalan Bokong-Lelogama, red). Kan begini,  kalau dalam penjelasan KUA PPS sampai kita bahas di Komisi ini. Memang waktu itu sampai ke Banggar Rp 74 miliar lebih untuk Sumba Timur. Tetapi ketika mau sosialisasi Perda tiba-tiba terjadi pengurangan, menjadi Rp 46,6 miliar.

Jadi waktu kita sosialisasi Perda saya kan sempat tanya ke pimpinan, kenapa terjadi pengurangan kita tidak pernah bahas. Padahal kesepakatan awalnya kan Rp 74 miliar lebih untuk yang ruas jalan provinsi di Sumba Timur. Sementara untuk ruas jalan Bokong – Lelogama setahu kami (seingat saya) itu sebesar Rp 155 miliar lebih, tiba-tiba naik menjadi Rp 185 miliar lebih. Nah, waktu kesibukan Pileg (pemilihan legislative) di Pemilu Serentak kemarin itu (17 April 2019, red) kami juga tidak…mungkin ada deficit (pengurangan) atau ada rapat dengan pimpinan menyangkut itu, kami juga tidak tahu. Makanya sampai disini kami tanya ke pimpinan. Lalu dibuatkan jadwal oleh pimpinan dan dilakukan rapat bersama dengan Sekda (Benediktus Polo Maing,red) dan Plt Kadis PUPR NTT (Maksi Nenabu, red). Waktu itu kami tanyakan mengapa terjadi deficit dan penambahan di item pekerjaan jalan di Sumba Timur dan ruas Bokong Lelogama di Kabupaten Kupang.

Jawaban Sekda waktu itu, lanjut David, ini terjadi karena ada pelebaran badan jalan di ruas Bokong Lelogama. Pelebaran dimaksudkan mengingat ruas tersebut merupakan satu kesatuan ruas jalan negara dari dan ke obyek Observatorium Timau dan perbatasan antar negara Timor Leste dan Indonesia. Jadi ada rasionalisasinya dari penjelasan Sekda NTT.

DAVID Wadu (kanan) didampingi JEFRY Banunaek saat ditemui citra-news.com di Gedung 2 DPRD Provinsi NTT, Rabu 12 Juni 2019. Doc.CNC/marthen radja.

Kalau menyangkut status jalan, tegas David justru kami pertanyakan. Karena ruas Bokong Lelogama itu merupakan ruas jalan Kabupaten Kupang. Di sosialisasi Perda tidak ada yang menyebutkan bahwa ada peningkatan status jalan dari jalan kabupaten ke jalan provinsi. Kami memang tidak tahu kalau ada pergeseran dana itu akibat alasan ini. Kami baru tahu di sidang pemandangan umum oleh Fraksi Demokrat menyebutnya sebagai ‘pergeseran siluman’ untuk item ruas jalan provinsi yang ada di Sumba Timur ke ruas jalan Bokong-Lelogama di Kabupaten Kupang, beber anggota DPRD NTT dari Dapil Sumba itu

Bahkan dalam mempertegasnya, David saat itu menunjuk Boni Jebarus (anggota Fraksi  Partai Demokrat) yang adalah juga anggota Komisi IV. Jadi pergeseran dana  yang dimaksud Fraksi Demokrat, tambah David, apakah juga sudah diketahui sebelumnya oleh pimpinan DPRD NTT, saya juga tidak tahu. (Baca juga: MERENDA Tambal Sulam di APBD Provinsi NTT (Jilid Satu) diposting 20 Juni 2019)

Kata ‘SILUMAN’ Sudah Bergeser Jadi ‘APBD?

Bola panas ‘pergeseran siluman’ yang digelindingkan Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan menjadi catatan kritis nan prinsip ini, laksana panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Sebutan ‘pergeseran siluman’ yang menjadi hot issue dan trading topic di sejumlah media masa cetak dan elektronik, pun melemah deras tensi argumentative politiknya. Hot Issue yang awalnya sanggup memantik amarah sejumlah pihak (jajaran  eksekutif dan legislatif) selaku mitra, ia kini sudah jadi Cool Issue alias tenang dan adem. Simpul-simpul yang dipandang FPD melanggar tatakelola keuangan pemerintahan itu, belakangan mulai terurai. Ada apa??

Bergesernya fraksa ’Pergeseran Siluman’ ke ‘Pergeseran APBD’ seyogianya bergeser juga pemahaman public. Catatan kritis FPD  itu sudah tidak ada artinya lagi, niscaya asumsi-asumsi public pun beragam. Indicatornya sudah bisa diukur dengan penggunaan fraksa kata bahasa Indonesia. Tapi sayang asumsi-asumsi beragam dari public ini sulit dibuktikan secara hukum. Apalagi rakyat tidak mau sibuk dengan urusan-urusan di tataran elit politik. Walaupun rakyat juga paham ruang gerak kelompok elitis di pemerintahan. Namun rakyat akar rumput sadar kalau mereka hanya bagian  bagian dari kelompok ‘voice but voiceless’suara tapi tidak bersuara.

Urusan politik yang Transformasional-lah yang dibutuhkan rakyat. Dengan kata lain ‘bonum commune’ atau politik yang mampu mentransformasi kebutuhan-kebutuhan akan kesejahteraan rakyat banyak. Dan BUKAN politik Transaksional  yang syarat dengan hitungan-hitungan untung rugi dan kepentingan pribadi dan atau kelompok.

Ada sejumlah elemen masyarakat beranggapan, kalau FPD sengaja menggulirkan bola panas ‘pergeseran siluman’ hingga terbentuknya Tim PANSUS (Panitia Khusus) untuk menambah pundi-pundi kesejahteraan. Lantaran jelang masa akhir jabatan anggota DPRD NTT periode 2014-2019 yang tinggal menghitung hari saja. Bahkan bagi anggota dewan yang gagal Pileg biaya Pansus sebagai Kado Terakhir pendapatan (gaji tambahan) mereka.

Juru Bicara RENI Marlina Un, SE,MM, membacakan naskah pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat di Sidang Paripurna, Jumat malam 21 Juni 2019. Doc.CNC/marthen radja.

Berbeda dengan perihal yang sama sebelumnya, malam itu Jumat 21 Juni 2019, peserta sidang tampak hening mengikuti pemaparan materi FPD dari sang Jubir (Juru Bicara). Tidak terkecuali Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (Wagub NTT), Drs. JOSEF A. Nae Soi, M.Si dan Sekda BENEDIKTUS Polo Maing dan beberapa pimpinan OPD.

Bila merujuk pada awal menggelindingnya bola panas ‘pergeseran siluman’ maka ia kini tidak digunakan lagi oleh FPD. Di Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat itu, kata “Siluman” diganti dengan kata“APBD”. Fraksa kata ‘Pergeseran Siluman’ telah bergeser ke ‘Pergeseran APBD’.

Dari nilai rasa bahasa (diksi) akan fraksa kata ini jelas berbeda pemaknaannya. Namun menjadi tanda tanya public, apakah FPD melahirkan sebutan ’pergeseran siluman’  ini memang apa adanya karena didukung data dan fakta. Akan tetapi pemaknaannya menjadi bergeser ketika FPD menyebutnya dengan ‘pergeseran APBD’. Ditambah lagi dengan terbentuknya Tim Pansus menjadikan teka-teki public juga semakin bergeser liar. Jangan-jangan sudah ada apa-apanya.

Terkait ’pergeseran siluman’ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (Wagub NTT), Drs. JOSEF A. Nae Soi, MM menegaskan, Tidak Ada Siluman.

Tampak pimpinan OPD duduk mengantuk saat Wagub JOSEF memberikan sambutan pada Sidang Paripurna Pendapat Akhir FPD Atas Laporan Pertanggungjawabkan (LPJ) Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi NTT TA 2018, di Ruang Kelimutu Gedung 2 DPRD Provinsi NTT, Jumat malam 21 Juni 2019. Doc.CNC/marthen radja.

“Prinsipnya semuanya kita lakukan untuk kesejahteraan bersama (bonum commune). Itu prinsipnya. Tidak ada siluman. Kalau siluman itu, iya.. yang tidak ada kita adakan, yang ada kita hilangkan,” jelas Wagub Josef.

Menurut orang Nomor Dua di Provinsi NTT ini, dalam melaksanakan pembangunan ada prioritas-prioritas kebutuhan. Ada bagian mana yang harus menjadi prioritas dan di bagian mana sedikit tertunda pembangunannya. Ini semua dilakukan untuk kesejahteraan bersama –bonum commune, itu prinsipnya. Jadi tidak ada yang disebut siluman-siluman itu, tegasnya.

Menjawab soal Tim PANSUS (Panitia Khusus) dewan untuk menelisik perihal ‘pergeseran siluman’ APBD 2018, Wagub Josef enteng mengatakan, “Itu hak dewan. “Bentuk Tim Pansus itu kan hak dewan koq. Nggak  apa-apa. Kami harus bisa menjawab. Masa kita tidak siap? Iya tergantung argumentasinya bagaimana”.

Kalau seputar ‘pergeseran siluman’ kira-kira seperti apa jawaban eksekutif? Tohok citra-news.com. Lho, arumentasinya belum tahu jawaban mereka bagaimana. Ini kan baru Pansus, apa yang mau ditanyakan. Mesti ditanya dong ke mereka dewan’. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *