Siflan Angi : “…Bupati minta akomodir dana Rp 76 miliar untuk bangun air bersih? Saya rasa geli. Seolah-olah ada uang tapi DPRD Kabupaten Sikka TIDAK setuju. Emang-nya akomodir angin apa? Tidak ada uang koq, bicara ngawur sekadar pencitraan saja. Stop sudah…”
Maumere, citra-news.com – BELUM sebulan duduk di kursi Bupati, ROBY Idong sudah melakukan beberapa gebrakan. Masyarakat Kabupaten Sikka khususnya berbangga akan kebijakan Bupati Fransiskus Roberto Diogo atau akrab disapa ROBY Idong ini.
Paling tidak dalam 100 hari kerja, terhitung sejak dilantik 20 September 2018, beberapa upaya kerja nyata sudah dibuktikan oleh Bupati ROBY dan Wakilnya ROMANUS. Selain mengalokasikan anggaran sebesar Rp 76 miliar untuk merevitalisasi pembangunan air bersih di Kabupaten Sikka. Juga menggratiskan pedagang masuk berjualan di Pasar Alok.
Pasangan dengan tagline ROMA dari tiga pasangan kontestasi Pilkada Serentak 27 Juni 2018 ini ingin memberi bukti dari janji-janji mereka saat kampanye. Terungkap fakta diantaranya, Merubah status Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi PPT (Pasar Pagi Terbatas); Menggratiskan pedagang masuk berjualan di Pasar Alok alias tanpa memungut bea. Juga merevitalisasi pembangunan air bersih dan kelistrikan di Kabupaten Sikka; Serta Mere-design drainase di beberapa titik genangan sampah di seputar Kota Maumere.
Sayangnya beberapa kebijakan Bupati ROBY Idong ini dipandang sebagai ‘besar pasak daripada tiang’. Betapa tidak? Menurut salah satu anggota DPRD Kabupaten Sikka, SIFLAN ANGI, bahwa sebuah kebijakan jika tidak ditopang dengan dana yang cukup maka hasilnya sia-sia. Contohnya kebutuhan dana untuk membangun air bersih senilai Rp 76 miliar itu.
“Bupati minta akomodir dana Rp 76 miliar untuk bangun air bersih? Saya rasa geli. Seolah-olah ada uang tapi DPRD Kabupaten Sikka TIDAK setuju. Padahal sesungguhnya uang tidak ada,”tulis Siflan dalam content WhatsApp yang diterima citra-news.com, Sabtu 6 Oktober 2018.
SIFLAN yang juga Ketua Fraksi NASDEM di DPRD Kabupaten Sikka itu membeberkan, APBD Kabupaten Sikka setiap tahun sangat kurang jika focus membangun hal-hal yang erat kaitannya dengan janji-janji kampanye mereka sebelumnya.
“Untuk biaya operasional PDAM termasuk gaji karyawan senilai Rp 76 miliar itu, terus Bupati bicara DPRD harus akomodir? Bicara asal bunyi saja. Emang-nya akomodir angin apa? Tidak ada uang koq bicara ngawur hanya untuk pencitraan saja. Iya stop sudah. Pilkada sudah selesai,”ungkap anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kabupaten Sikka itu.
Menurut Siflan, kebijakan Bupati Roby Idong untuk beberapa hal dalam program 100 hari kerja pasca dilantik 20 September 2018 lalu, adalah kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan main. Membuktikan janji-janji kampanye adalah baik namun harus dibarengi dengan kemampuan dana APBD Kabupaten Sikka. Jangan tidak ada uang di APBD lalu larinya ke DPRD. Seolah-olah DPRD tidak setuju. Itu ngawur namanya.
