Bergesernya fraksa ’Pergeseran Siluman’ ke ‘Pergeseran APBD’ seyogianya bergeser juga pemahaman public. Catatan kritis FPD itu sudah tidak ada artinya lagi, niscaya asumsi-asumsi public pun beragam. Indicatornya sudah bisa diukur dengan penggunaan fraksa kata bahasa Indonesia. Tapi sayang asumsi-asumsi beragam dari public ini sulit dibuktikan secara hukum. Apalagi rakyat tidak mau sibuk dengan urusan-urusan di tataran elit politik. Walaupun rakyat juga paham ruang gerak kelompok elitis di pemerintahan. Namun rakyat akar rumput sadar kalau mereka hanya bagian bagian dari kelompok ‘voice but voiceless’– suara tapi tidak bersuara.
Urusan politik yang Transformasional-lah yang dibutuhkan rakyat. Dengan kata lain ‘bonum commune’ atau politik yang mampu mentransformasi kebutuhan-kebutuhan akan kesejahteraan rakyat banyak. Dan BUKAN politik Transaksional yang syarat dengan hitungan-hitungan untung rugi dan kepentingan pribadi dan atau kelompok.
Ada sejumlah elemen masyarakat beranggapan, kalau FPD sengaja menggulirkan bola panas ‘pergeseran siluman’ hingga terbentuknya Tim PANSUS (Panitia Khusus) untuk menambah pundi-pundi kesejahteraan. Lantaran jelang masa akhir jabatan anggota DPRD NTT periode 2014-2019 yang tinggal menghitung hari saja. Bahkan bagi anggota dewan yang gagal Pileg biaya Pansus sebagai Kado Terakhir pendapatan (gaji tambahan) mereka.
Juru Bicara RENI Marlina Un, SE,MM, membacakan naskah pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat di Sidang Paripurna, Jumat malam 21 Juni 2019. Doc.CNC/marthen radja.
Berbeda dengan perihal yang sama sebelumnya, malam itu Jumat 21 Juni 2019, peserta sidang tampak hening mengikuti pemaparan materi FPD dari sang Jubir (Juru Bicara). Tidak terkecuali Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (Wagub NTT), Drs. JOSEF A. Nae Soi, M.Si dan Sekda BENEDIKTUS Polo Maing dan beberapa pimpinan OPD.
Bila merujuk pada awal menggelindingnya bola panas ‘pergeseran siluman’ maka ia kini tidak digunakan lagi oleh FPD. Di Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat itu, kata “Siluman” diganti dengan kata“APBD”. Fraksa kata ‘Pergeseran Siluman’ telah bergeser ke ‘Pergeseran APBD’.
Dari nilai rasa bahasa (diksi) akan fraksa kata ini jelas berbeda pemaknaannya. Namun menjadi tanda tanya public, apakah FPD melahirkan sebutan ’pergeseran siluman’ ini memang apa adanya karena didukung data dan fakta. Akan tetapi pemaknaannya menjadi bergeser ketika FPD menyebutnya dengan ‘pergeseran APBD’. Ditambah lagi dengan terbentuknya Tim Pansus menjadikan teka-teki public juga semakin bergeser liar. Jangan-jangan sudah ada apa-apanya.
Terkait ’pergeseran siluman’ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (Wagub NTT), Drs. JOSEF A. Nae Soi, MM menegaskan, Tidak Ada Siluman.
Tampak pimpinan OPD duduk mengantuk saat Wagub JOSEF memberikan sambutan pada Sidang Paripurna Pendapat Akhir FPD Atas Laporan Pertanggungjawabkan (LPJ) Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi NTT TA 2018, di Ruang Kelimutu Gedung 2 DPRD Provinsi NTT, Jumat malam 21 Juni 2019. Doc.CNC/marthen radja.
“Prinsipnya semuanya kita lakukan untuk kesejahteraan bersama (bonum commune). Itu prinsipnya. Tidak ada siluman. Kalau siluman itu, iya.. yang tidak ada kita adakan, yang ada kita hilangkan,” jelas Wagub Josef.
Menurut orang Nomor Dua di Provinsi NTT ini, dalam melaksanakan pembangunan ada prioritas-prioritas kebutuhan. Ada bagian mana yang harus menjadi prioritas dan di bagian mana sedikit tertunda pembangunannya. Ini semua dilakukan untuk kesejahteraan bersama –bonum commune, itu prinsipnya. Jadi tidak ada yang disebut siluman-siluman itu, tegasnya.
Menjawab soal Tim PANSUS (Panitia Khusus) dewan untuk menelisik perihal ‘pergeseran siluman’ APBD 2018, Wagub Josef enteng mengatakan, “Itu hak dewan. “Bentuk Tim Pansus itu kan hak dewan koq. Nggak apa-apa. Kami harus bisa menjawab. Masa kita tidak siap? Iya tergantung argumentasinya bagaimana”.
Kalau seputar ‘pergeseran siluman’ kira-kira seperti apa jawaban eksekutif? Tohok citra-news.com. “Lho, arumentasinya belum tahu jawaban mereka bagaimana. Ini kan baru Pansus, apa yang mau ditanyakan. Mesti ditanya dong ke mereka dewan’. +++ marthen/citra-news.com
