“Saya sudah bertanya ke pejabat di Kementerian Dalam Negeri Bagian Keuangan Daerah, dia bilang boleh. Asal tidak boleh dianggarkan dobel. Jadi gratifikasi itu kecuali dia melakukan plesiran pribadi pake uang negara. Kemudian tidak ada hubungan dengan tugas-tugas DPR itu gratifikasi namanya. Ini jalan sama-sama rombongan, resmi koq. Masyarakat saja ada jalan masa DPR tidak? Kan yang jalan keluar negeri itu komisi terkait juga,”tuturnya. +++ marthen/citra-news.com
Anwar : TUTUP Kawasan TNK Itu Baru Sebatas WACANA
CitraNews
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
Menurutnya, BPJN tidak menentukan prioritas pembangunan secara sepihak karena pemerintah daerah merupakan pihak yang paling…
Pesan lainnya terlihat dari perhatian terhadap kualitas dan kesehatan hewan kurban yang telah melalui proses…
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan NTT, Triyantoro, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan setelah melalui pemeriksaan…
Wamenpora Taufik bahkan memberi arahan agar jajaran teknis di Kemenpora dapat langsung berkoordinasi dengan Pemerintah…
Dalam rapat tersebut, juga disepakati penambahan modal dari sejumlah pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi NTT menambah…
Buah Dari Kerja Kolektif Ia menyebut penghargaan itu bukan hasil kerja satu orang, melainkan buah…