Satpol PP Siap EKSEKUSI Asset MILIK Pemerintah

Kasat Pol PP Provinsi NTT, Ir. CONELIS Wadu (ketiga dari kiri) didampingi para Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda dan PP, Ir. ANDRE R. Balle (kiri); Kabid Linmas SEPRIANUS Bilaut SH (ke-2 dari kiri); dan Ir JOHN da Costa, Kabid Trantibum. Doc. CNC/marthen radja.

Renegosiasi nilai asset yang dikontrakan tidak berlaku mundur. Artinya harga kontrakan lebih tinggi dari harga sebelumnya, meski sudah ada perjanjian sebelumnya.

Citra-News.Com, KUPANG – KEPALA SATUAN Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kasat Pol PP Prov. NTT), Ir. CORNELIS Wadu menegaskan, terkait penertiban asset milik pemerintah Satpol PP siap mengeksekusi kebijakan pemerintah.

“Bila ada rekomendasi dari OPD (organisasi perangkat daerah) selaku pemilik asset melaui Sekda (Sekretaris Daerah) maka Satpol PP siap mengeksekusinya. Jadi kami siapkan tertibkan dengan cara mengeksekusi setiap ada rekomendasi tertulis,”ucap Cornelis.

Ada beberapa contoh kasus yang sudah dilakukan Satpol PP berkaitan dengan penertiban asset milik pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini pemerintah provinsi. Seperti yang pernah kami lakukan terhadap pembangunan gedung Monumen Pancasila di Tenau Kupang.

Asset tanah memang milik perorangan yang diserahkan ke pemerintah provinsi, jelas Cornelis. Akan tetapi nilai uang dari dana APBD Provinsi yang digunakan untuk belanja material bangunan adalah asset pemerintah. Itu yang kami tertibkan dengan menyetop pekerjaan atau aktivitas yang ada. Dan ini atas surat perintah dari Gubernur NTT melalui Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Sehingga pada tanggal 26 Juli 2019 Satpol PP NTT menutup kegiatan pembangunan Monumen Pancasila tersebut.

Menurutnya, asset tanah adalah barang Negara yang diberikan untuk kemakmuran rakyat dengan cara kepemilikan sertifikat. Tanah ulayat atau hak kesukuan jika dimanfaatkan untuk kepentingan umum maka akan diambil Negara dan dikelola pemerintah. Sehingga bila ada pemilik tanah ulayat melakukan ocupasi maka adalah pelanggaran hak atas tanah tersebut. Contohnya seperti tanah milik Pemprov NTT di Besipae Kabupaten TTS. Dan banyak lainnya yang ada di NTT maupun diluar NTT, beber Cornelis diamini Kepala Bidang Penertiban Perda dan Peraturan Pemerintah (PP), Ir. Andre R. Balle.

Terkait dengan barang daerah, lanjut Cornelis, ditetapkan melalui Pearturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). “Itu Permendagri Nomor 19 tahun 2016 kalau tidak salah. Bila sudah diluar dari aturan yang ada maka disini Satpol PP berperan,”tuturnya.

Kasat Pol PP Provinsi NTT, Ir. CONELIS Wadu (ketiga dari kiri) didampingi para Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda dan PP, Ir. ANDRE R. Balle (kiri); Kabid Linmas SEPRIANUS Bilaut SH (ke-2 dari kiri); dan Ir JOHN da Costa, Kabid Trantibum. Doc. CNC/marthen radja.

Dalam kaitannya dengan kontrak tanah milik pemerintah, yang berwenang adalah Badan Asset dan Biro Hukum untuk mengkajinya secara hkum. Larena ada sanski-sanksi hukum jika ada pihak yang melanggar.

“Jadi upaya Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT melakukan Renegosiasi dengan beberapa pihak soal harga sewa atau kontrak, tujuannya supaya ada ‘win win solution’ atau sama-sama menguntungkan. Karena prinsip kita dalam penertiban asset adalah untuk peningkatan PAD kita. Sehingga spirit NTT Bangkit Menuju Rakyat Sejahtera bisa terwujud. Dan perlu diingat sanksi yang diberikan harus punya dasar hokum,”kata Cornelis.

Tanah Kosong Ada 13 Bidang

Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Pendapatan dan Aset daerah Provinsi NTT, Dr. SONNY Libing mengatakan, sedikitnya ada 13 bidang tanah milik Pemprov NTT. Beberapa diantaranya sedang dikontrakan atau disewakan oleh pihak ketiga atau pihak pengusaha. Renegosiasi yang kita lakukan terhadap penyewaan asset tanah milik Pemprov NTT ini dalam kerangka peningkatan PAD kita.

Terhadap asset asset yang ada, beber Sony, kita punya  dua konsep besar. Yaitu dengan menatausahakan asset-asset itu dengan mengidentifikasi dan mencatat asset-asset itu. Nilainya, produk hukumnya (dasar hukumnya), lokasi ada dimana saja, serta luasannya.

“Itu yang kami sedang kembangkan. Mengidentifikasi kembali asset-aset baik tanah maupun bangunan milik Pemrov NTT yang tersebar di mana-mana di tanah air. Kemudian langkah kedua kita bersama Sat Pol PP menertibkan dan memanfatkan dengan menyewakan kepada pihak ketiga,”kata Sonny.

Dr. SONNY Libing (kanan) saat ditemui awak media citra-news.com di gedung Sasando Kantor Gubernur NTT. Kupang, Jumat 23 Agustus 2019. Doc. CNC/marthen radja.

Lagi-lagi menurut Sonny, harga sewa tanah yang sudah dikerjasamakan selama ini sangatlah murah. Dengan menyesuaikan perkembangan harga yang setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, makanya dengan renegosiasi ini kita menaikkan harga sewanya sehingga bisa menambah PAD (pendapatan asli daerah).

“Asset tanah yang sudah disewakan atau dikerjasamakan sangatlah murah. Kami melakukan renegosiasi dengan Lippo Group dan Suba Suka di Kota Kupang, dan PT.SIM di Kabupaten Manggarai Barat. Agar harga sewanya dinaikkan sesuai dengan perkembangan harga saat ini,”pungkasnya. +++ marthen/citra-news.com

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *