FANTASTIS, 900 Miliar Pemerintah Pinjam ke Bank NTT

Alo Ladi : DPRD NTT perlu melakukan kajian secara mendalam. Karena angka pinjaman daerah 900 miliar bukan sedikit nilainya. Sementara PAD NTT setiap tahunnya sangat kecil. Mampukan pemerintah mengembalikan pinjaman itu dalam tempo 3 tahun?

Citra-News.Com, KUPANG – BELUM OPTIMALNYA investasi yang dikelola oleh pihak ketiga untuk mendukung PAD, menjadikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengajukan pinjaman ke PT. Bank NTT senilai Rp 900 Miliar. Besaran pinjaman daerah ke perbankan yang juga milik pemerintah daerah tersebut dimanfatkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya peningkatan ruas jalan provinsi pada tahun 2020.

Demikian citra-news.com mengutip penjelasan pemerintah (eksekutif) tentang Nota Keuangan Atas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran (TA) 2020 saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT di Kupang, Selasa 29 Oktober 2019.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program dan kegiatan pada TA 2020 akan dilakukan dengan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif, dan Spasial.  Dengan kebijakan anggaran belanja dilakukan berdasarkan money follow priority programme (pembiayaan berorientasi pada program prioritas) untuk mencapai tujuan pembangunan.

Oleh karena pembangunan/peningkatan infrastruktur ruas jalan provinsi menjadi program prioritas. Dengan terbangunnya infrastruktur jalan yang memadai diharapkan, pertama, Dapat membuka keterisolasian daerah terpencil. Dan kedua,  Meningkatkan akses ekonomi masyarakat khususnya di bidang pariwisata, pertanian, peternakan, serta akses pendidikan dan kesehatan yang berujung pada peningkatan pelayanan public.

Pemerintah dalam penjelasannya menyatakan mekanisme pinjaman daerah jangka menengah pada PT Bank NTT dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Serta harus mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi NTT.

Terkait pinjaman daerah sebesar Rp 900 miliar ke PT Bank NTT, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, ALOYSIUS Mila Ladi kepada wartawan di ruang kerjanya mengatakan, pihak legislative harus mengkajinya secara mendalam terhadap pengajuan permohonan pemerintah untuk melakukan pinjaman tersebut.

“Hemat kami dana pinjaman kepada Bank NTT sebesar Rp 900 miliar ini bukan angka yang sedikit. Sementara masa pengembaliannya hanya 3 tahun saja. Itu berarti setahun pemerintah harus mengembalikan dana pinjaman daerah tersebut sekitar Rp300-an miliar. Apakah sumber PAD kita mampu?,”ujarnya retoris.

ALOYSIUS Mila Ladi, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT

Menurut anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, melakukan pinjaman ke bank milik pemerintah daerah itu baik adanya. Karena dalam kerangka untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan provinsi. Bahwa banyak ruas jalan provinsi yang ada di kabupaten/kota di NTT belum terbangun secara baik. Namun harus diperhitungkan soal pengembaliannya nanti.

Bila memperhitungkan masa pemerintahan saat ini  (2018-2023) dengan masa pengembalian kredit yang dimulai tahun 2020 maka klop hanya selama 3 (tiga) tahun saja. Menjadi persoalan jikalau pemerintah tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai target yang disetujui pimpinan DPRD NTT apakah itu tidak menyalahi aturan?

“Iya yang ikut salah kan pimpinan DPRD NTT karena turut menyetujui atau menyepakati pinjaman daerah yang dilakukan pemerintah. Ah, ini siapa yang mau hidup di hotel pordeo (penjara,red) di Lapas Penfui sana hanya karena ikut tanda tangan persetujuan pinjaman 900 miliar tersebut,”tandasnya.

Oleh karena itu, kami para pimpinan DPRD NTT perlu duduk bersama melakukan kajian mendalam tentang hal ini. Sudah tentu bersama Komisi yang menangani bidang Infrastruktur jalan. Sebab yang memberatkan adalah soal pengembaliannya nanti karena kondisi PAD (pendapatan asli daerah) kita setiap tahunnya juga kecil.

Tapi ini belum terlambat, tambah dia, karena baru pembahasan RAPBD. Masih ada proses selanjutnya hingga tahapan penetapannya nanti, tandasnya.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Bertambah

Memperhatikan kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah tinggi namun kemampuan keuangan yang terbatas maka  pemerintah merencanakan untuk melakukan pinjaman daerah pada PT Bank NTT dengan mekanisme stand by loan. Dengan besaran pinjaman senilai Rp 900.000.000.0000,- Besaran pinjaman daerah tersebut akan dialokasikan selama 2 (dua) tahun anggaran, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Untuk tujuan ini pemerintah telah mengajukan permohonan persetujuan Pinjaman Daerah kepada pimpinan DPRD. Dengan surat Nomor: BU.900/89/2019 tanggal 9 Oktober 2019, Perihal: Permohonan Pengajuan Pinjaman Daerah, beserta dokumen pendukung untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam buku Nota Keuangan Atas RAPBD TA 2020 (hal. 41) menyebutkan, estimasi Pembiayaan Daerah untuk Penerimaan Pembiayaan daerah pada RAPBD TA 2020 direncanakan sebesar Rp 157.582.090.250. Yang bersumber dari SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) tahun 2018 sebesar Rp 150.000.000.000,- Dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen sebesar Rp 7.582.090.250,-

Sehubungan dengan rencana kebijakan pinjaman daerah tersebut apabila dewan menyetujui rencana pinjaman daerah dimaksud maka akan terjadi perubahan struktur APBD. Antara lain pada pembiayaan daerah yaitu pada komponen Penerimaan Pembiayaan menjadi bertambah sebesar Rp 450.000.000.000,-

Sedangan pada Belanja Daerah yaitu pada kelompok Belanja Tidak Langsung dan jenis Belanja Bunga bertambah sebesar Rp 51.750.000.000,- Untuk komponen Belanja Langsung di jenis Belanja Modal bertambah sebesar Rp 398.250.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT yang diarahkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Dan pada komponen Pengeluaran Pembiayaan daerah pada RAPBD TA 2020 direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,- untuk Penyertaan Modal pada PT JAMKRIDA NTT.

ALOYSIUS Mila Ladi, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT

Wakil Ketua DPRD NTT dari Dapil Sumba itu menambahkan, kajian mengenai permohonan pemerintah agar DPRD menyetujui pinjaman tersebut, akan dilakukan setelah 65 oang anggota DPRD Provinsi NTT kembali tugas Bimtek (bimbingan teknis).

“Kami saat ini melakukan Bimtek di luar NTT. Untuk tahap pertama diberangkatkan 25 anggota DPRD NTT mengikuti Bimtek. Ketua DPRD NTT dan dua wakilnya hari ini (Selasa, 29 Oktober 2019, red) sudah berangkat. Salah satu pimpinan DPRD NTT harus stand by  di kantor. Nanti sepulangnya mereka gelombang pertama, menyusul gelombang kedua sebanyak 40 anggota DPRD NTT. Saya nanti ikut pada gelombang kedua,”jelas Alo. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *