Memperhatikan kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah tinggi namun kemampuan keuangan yang terbatas maka pemerintah merencanakan untuk melakukan pinjaman daerah pada PT Bank NTT dengan mekanisme stand by loan. Dengan besaran pinjaman senilai Rp 900.000.000.0000,- Besaran pinjaman daerah tersebut akan dialokasikan selama 2 (dua) tahun anggaran, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
Untuk tujuan ini pemerintah telah mengajukan permohonan persetujuan Pinjaman Daerah kepada pimpinan DPRD. Dengan surat Nomor: BU.900/89/2019 tanggal 9 Oktober 2019, Perihal: Permohonan Pengajuan Pinjaman Daerah, beserta dokumen pendukung untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme perundangan-undangan yang berlaku.
Dalam buku Nota Keuangan Atas RAPBD TA 2020 (hal. 41) menyebutkan, estimasi Pembiayaan Daerah untuk Penerimaan Pembiayaan daerah pada RAPBD TA 2020 direncanakan sebesar Rp 157.582.090.250. Yang bersumber dari SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) tahun 2018 sebesar Rp 150.000.000.000,- Dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen sebesar Rp 7.582.090.250,-
Sehubungan dengan rencana kebijakan pinjaman daerah tersebut apabila dewan menyetujui rencana pinjaman daerah dimaksud maka akan terjadi perubahan struktur APBD. Antara lain pada pembiayaan daerah yaitu pada komponen Penerimaan Pembiayaan menjadi bertambah sebesar Rp 450.000.000.000,-
Sedangan pada Belanja Daerah yaitu pada kelompok Belanja Tidak Langsung dan jenis Belanja Bunga bertambah sebesar Rp 51.750.000.000,- Untuk komponen Belanja Langsung di jenis Belanja Modal bertambah sebesar Rp 398.250.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT yang diarahkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Dan pada komponen Pengeluaran Pembiayaan daerah pada RAPBD TA 2020 direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,- untuk Penyertaan Modal pada PT JAMKRIDA NTT.
ALOYSIUS Mila Ladi, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT
Wakil Ketua DPRD NTT dari Dapil Sumba itu menambahkan, kajian mengenai permohonan pemerintah agar DPRD menyetujui pinjaman tersebut, akan dilakukan setelah 65 oang anggota DPRD Provinsi NTT kembali tugas Bimtek (bimbingan teknis).
