ALOYSIUS Mila Ladi, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT
Menurut anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, melakukan pinjaman ke bank milik pemerintah daerah itu baik adanya. Karena dalam kerangka untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan provinsi. Bahwa banyak ruas jalan provinsi yang ada di kabupaten/kota di NTT belum terbangun secara baik. Namun harus diperhitungkan soal pengembaliannya nanti.
Bila memperhitungkan masa pemerintahan saat ini (2018-2023) dengan masa pengembalian kredit yang dimulai tahun 2020 maka klop hanya selama 3 (tiga) tahun saja. Menjadi persoalan jikalau pemerintah tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai target yang disetujui pimpinan DPRD NTT apakah itu tidak menyalahi aturan?
“Iya yang ikut salah kan pimpinan DPRD NTT karena turut menyetujui atau menyepakati pinjaman daerah yang dilakukan pemerintah. Ah, ini siapa yang mau hidup di hotel pordeo (penjara,red) di Lapas Penfui sana hanya karena ikut tanda tangan persetujuan pinjaman 900 miliar tersebut,”tandasnya.
Oleh karena itu, kami para pimpinan DPRD NTT perlu duduk bersama melakukan kajian mendalam tentang hal ini. Sudah tentu bersama Komisi yang menangani bidang Infrastruktur jalan. Sebab yang memberatkan adalah soal pengembaliannya nanti karena kondisi PAD (pendapatan asli daerah) kita setiap tahunnya juga kecil.
Tapi ini belum terlambat, tambah dia, karena baru pembahasan RAPBD. Masih ada proses selanjutnya hingga tahapan penetapannya nanti, tandasnya.
Penerimaan Pembiayaan Daerah Bertambah
