Memalukan, BPJSKes MENUNGGAK Klaim RS Ratusan Juta

JOHANIS Rumat, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi NTT. Doc. CNC/marthen radja-Citra News

Program jitu ‘Indonesia Sehat’ dan ‘Indonesia Pintar’ besutan Presiden JOKOWI disinyalir sarat kepentingan untuk meraih simpati rakyat. Pasalnya setelah berhasil meraih kedudukan pemerintah berniat menaikkan iuran BPJSKes. Lagi-lagi rakyat hanya dijadikan ‘kuda tunggangan’ yang senatiasa terus dibebani.

Citra-News.Com, KUPANG – BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSKes) selaku pelaksana program ‘Indonesia Sehat’, belakangan ini sudah mulai morat-marit. Lantaran menunggak klaim bernilai ratusan juta per Rumah Sakit (RS) yang didelegasikan menangani pasien BPJSKes.

“Tapi apakah dengan rencana menaikkan iuran BPJSKes ini hanya untuk menutupi tunggakan BPJSKes terhadap klaim pihak Rumah Sakit? Hal ini yang perlu didalami lagi. Karena BPJSKes jangan beralasan karena peserta BPJSKes juga menunggak pembayaran iuran. Jangan-jangan karena manajemen BPJSKes yang tidak bagus,”jelas Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi NTT, Johanis Rumat kepada wartawan di Kupang, Selasa, 12 November 2019.

Diketahui pada hari itu, ada aksi demonstrasi kelompok mahasiswa ke gedung DPRD NTT. Para kelompok demonstran itu menyuarakan hal yang sama seperti demo-demo yang dilakukan sebelumnya. Yakni meminta pemerintah dan DPR agar TIDAK ikut menyetujui rencana kenaikan iuran BPJSKes. Atau dengan kata lain MENOLAK tanpa kompromi karena sangat memberatkan masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin.

Menjawab hasil dialog Komisi IV  dengan kelompok demonstran, John menuturkan pihak DPRD NTT menyetujui untuk ditinjau kembali terhadap renacana kenaikkan Iuran BPJSKes ini. Pemerintah pusat dan DPR RI Komisi IX harus mendalaminya dari semua aspek. Jangan hanya melihat dari sisi BPJSKes terus merugi,sehingga tidak mampu membayar klaim rumah sakit.

“Inikan situasi nasional. Tapi dampak yang paling terasa adalah hampir semua Rumah Sakit (RS) swasta maupun RS pemerintah sekalipun, dimana saat ini hampir kolaps. Kalau bicara hampir kolaps inikan mereka berpikir secara umum. Tapi skop lokalnya DPR, Gubernur, Bupati/Walikota wajib tanggap soal kesulitan-kesulitan yang dialami pihak RS sekarang,”kata John.

Hal yang paling diresahkan masyarakat adalah soal pelayanan RS, tambah John. Karena dari aspek pelayanan kepada pasien BPJSKes akan tidak optimal. Bagaimana pihak RS mau optimal melayani pasien sementara dibalik itu ada klaim ratusan juta belum dibayarkan BPJSKes.

“Berbicara soal pelayanan pasien beda dengan pelayanan Pomp bensin (SPBU, red). Begitu BBM habis dia tinggal pasang papan nama. Maaf Bensin habis. Tapi pelayanan RS tidak demikian.Tidak mungkin pihak RS katakan Maaf Obat habis,”terangnya.

Oleh karena itu peran gubernur, bupati/walikota, dan DPR-nya harus bersikap. Kalau memang berjalan panjang persoalannya di skop regional, lanjut John, maka kita minta dibuatkan Pergub untuk pnjaman dana kepada ketiga. Tapi kalau memang secara nasional pemerintah mampu menutup semua kekurangan yang ada dengan dan APBN, iya perangkat di daerah bisa berdiam diri. Tapi kalau tidak bisa peran dari perangkat daerah lah yang harus bertanggungjawab.

Kenaikan Iuran BPJSKES Bukan SOLUSI

Beredar luas informasi bahwa pada tanggal 01 Januari 2020 iuran BPJSKes mengalami kenaikan dari yang berlaku saat ini. Berdasarkan kemampuan ekonomi ada tiga kategori pembayaran iuran BPJSKes per bulan yang selama ini diberlakukan. Dengan rencana kenaikan iuran BPJSKes sebegai berikiut, untuk ekonomi Kelas I Rp 160.000, Kelas II  Rp 120.000. dan Kelas III Rp 40.000.

Menjawab soal rencana kenaikan iuran BPJSKes, menurut John,  itu bukan langkah solutif untuk menjawab permasalahan yang ada. kenaikan iuran itu kan bisa saja terjadi bagi kelompok masyarakat yang berkemampuan bagus secara ekonomi. Tapi bagi kelas ekonomi menengah kebawah, ini menjadi soal besar.

“Ini sangat membebankan bagi masyarakat kurang mampu. Dan menjadi kewajiban negara untuk hadir dengan memberikan subsidi. Kalau selama ini dikatakan ada subsidi silang tapi faktanya banyaknya tunggakan peserta BPJSKes menjadikan klaim RS tidak mampu dibayarkan BPJSKes. Ini juga menjadi tanda tanya apakah kesalahan ada di manajemen atau ada dimana kita juga tidak tahu,”katanya.

Dari pemberitaan media massa bahwa dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi IX DPR RI, anggota dewan mengingatkan agar subsidi silang itu benar-benar dijalankan. Tidak berarti kelompok masyarakat kelas atas yang mampu (Kelas I, red) ikut memberikan subsidi.  Karena subsidi ini salah satu jalan dari masyarakat mampu membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu.

JOHANIS Rumat,

Dengan kata lain, tambah John, kalau boleh pemegang kartu BPJSKes dari warga kurang mampu (Kelas III, red) tidak perlu dinaikkan iurannya. “Kita belum tahu kebijakan lanjutannya seperti apa tentang hal ini. Apakah semua kategori ikut dinaikkan atau keniakan iuran BPJSKes itu hanya berlaku bagi kelompo masyarakat kelas atas yang mampu,”tandasnya.

Sembari menawarkan solusi yang paling baik itu mencaritahu kelemahan RS itu apa. Kelemahan di BPJSKes itu apa. Tidak semata-mata bahwa ini adalah tanggung jawab BPJSKes. Lalu tidak semata-mata juga menjadi tanggung jawab RS terhadap pasiennya. Harus check and balance. Kalau kesalahan ini sifatnya sudah mengancam keberlanjutan tentang kesehatan masyarakat maka polisi, jaksa, KPK harus masuk. Karena kedua pihak ini diduga salah urus.

“Tapi kalau negara mau hadir dengan subsidi dan bersedia menutupi kekurangan yang dialami BPJSKes dengan pinjaman-pinjaman negara, maka ini yang dimaksudkan dengan negara hadir untuk memajukan kesejahteraan umum,”pungkasnya. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *