Litani ratapan anak negeri terindah toleransi (NTT) khususnya yang berada di sepanjang jalan kenangan buruk dan sangat buruk inilah mengundang solusi progresif. Mesti harus mengalami dinamika tajam pada rapat pembahasan Nota Pengantar Keuangan TA 2020, namun karena tekad kuat pemerintah Provinsi NTT dibawah kendali Gubernur dan Wakil Gubernur, VIKTOR Bungtilu Laiskodat dan JOSEF A. Nae Soi. Maka diperlukan Pinjaman ke Pihak ketiga.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, BONIFASIUS Jebarus, pada kesempatan terpisah mengatakan Pinjaman dilakukan dilatari oleh problem klasik yakni ‘Anggaran Terbatas’ sehingga dibutuhkan langkah berani dan ekstra ordinary (luar biasa). Langkah berani dan luar biasa ini sudah tentu didukung dengan semangat kebersamaan dan kemitraan untuk menyonsong fajar, NTT Bangkit Menuju Sejahtera.
Menjawab ratapan masyarakat akan minimnya prasarana jalan untuk kelancaran aksesibilitas ekonomi, Komisi IV DPRD NTT melahirkan beberapa rekomendasi kepada Banggar eksekutif dan legislative untuk dibahas lebih lanjut.
Portal Berita/media online Citra-News.Com mengutip hasil rekomendasi Komisi IV DPRD Provinsi NTT, menohok 5 (lima) point penting terkait Nota Pengantar Keuangan TA 2020. Bahwa Komisi IV menyetujui Pinjaman daerah Rp 900 miliar dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen penyesuaian KUA-PPAS tahun anggaran 2020. Pembiayaan Infrastruktur yang dimaksudadalah jalan dan jembatan.
Berikut, secara teknis konstruksi penanganan ruas jalan dengan menggunakan grading operation/GO atau Lapen (lapisan penetrasi) dan GO Plus (grading operaton/Resaphing) dan HRS/Hotmix. Dan terkait hal ini Komisi IV meminta pemerintah Provinsi harus menyiapkan secara baik.
Rekomendasi Komisi IV ini disertasi dengan Road Map Penanganan Ruas Jalan Provinsisecara menyeluruh. Tapi soal Road Map ini mendapat kritikan pedas dari HERONIMUS Banafanu. Dalam rapat pembahasan Nota Keuangan tahun 2020 yang dijelaskan oleh Sekda Ben Polo Maing tersebut tidak saja Banafanu melontarkan kritikan. Anggota dewan lainnya, GABRIEL Manek (Partai Golkar) juga mengkritik lembaran road map. Dimana cetakannya tersaji dengan huruf yang sangat kecil.
“Saya rasa kita dalam forum terhormat ini ditipu dengan penjelasan-penjelasan pemerintah yang sulit dicerna. Selain itu diantara kita dewan dengan eksekutif ini saling baku tipu saja. Bagaimana tidak. Dari hasil cetakan yang disebutkan sebagai Road map ini tidak bisa terbaca. Saya belum buta sehingga saya tidak pake kacamata kalau mau baca. Tapi ini saya sudah pake kacamata tapi tidak terbaca juga,”ucap Banafanu, anggota DPRD NTT tiga periode dari PDIP ini.
Sementara Gabriel Manek keberatan kalau naskah yang dia dapat tidak ada kaitanya dengan materi penjelasan Sekda NTT. Keberatan sang mantan Bupati TTU ini mendapat respon dari staf Setwan dan dibagikan naskah copyan dimaksud.
Model pelayanan pemerintah yang tidak tuntas dalam hal ini oleh Sekretariat Dewan (Setwan) ini memperkuat sinyalemen kalau OPD jago dalam menyembunyikan uang. Seperti diungkapkan
