Boni Jebarus : “OPD Sangat Jago Dalam Menyembunyikan Uang”

BONIFASIUS Jebarus (Partai Demokrat), anggota DPRD Provinsi NTT. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Pemerintah daerah bersama DPRD terus berupaya secara nyata untuk menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan tuntutan dan kebutuhan riil masyarakat. Namun kebijakan anggaran belanja tahun 2010 dilakukan berdasarkan money folow of priority programme. Atau anggaran belanja yang berorientasi pada program prioritas.

Citra-News.Com, KUPANG – PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berniat melakukan pinjaman daerah sebesar Rp 900 miliar ke PT Bank NTT. Setujukah pihak Bank NTT?

Pernyataan menggelitik ini mengundang eksekutif dan legislative harus berdiskusi intens dalam forum rapat dewan.

Kualitas rapat antarlembaga pemerintahan ini berjalan alot tapi juga molor lantaran belum ada kata sepakat dari DPRD NTTperihal terkait pinjaman daerah sebesar Rp 900 miliar ini. Faktanya pada tanggal 21 November 2019 dalam rapat gabungan komisi, Sekda NTT Ir. Benediktus Polo Maing menjelaskan Skenario Penanganan Jalan Tuntas tahun 2020-2023. Namun penjelasan ini mengundang pro dan kontra sejumlah anggota DPRD NTT.

“Berbicara soal pinjaman daerah 900 miliar pada prinsipnya kami dewan setuju. Namun yang perlu kita klirkan adalah bagaimana caranya dinas teknis menggali sumber-sumber pendapatan untuk peningkatan penerimaan PAD kita. Kami yakin itu bisa dilakukan, misalkan dengan memangkas biaya perjalanan dinas yang kurang perlu. Kita tahulah OPD-OPD itu sangat jago dalam menyembunyikan uang,”ungkap Bonifasius Jebarus

Dipastikan anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Demokrat ini mengetahui tujuan pemerintah melakukan pinjaman ke PT Bank NTT senilai Rp 900 miliar. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan ruas jalan provinsi yang sebagian besarnya sangat buruk dan memprihatinkan. Konon, dengan adanya pinjaman daerah tersebut yang nantinya dikembalikan dalam tempo dua tahun anggaran/TA (TA 2021-2023). Dan perhitungan-perhitungan tentang proseduir dan mekanisme pengembalianya ini perlu dibahas lebih lanjut bersama anggota dewan terhormat.

Lantaran belum ada kesepemahaman dalam papat pembahasan bersama komisi DPRD NTT pada Kamis 21 November 2019 tersebut, membuat sidang ditunda pada malam harinya. Sama juga hasilnya masih ada tarik ulur soal KUA-PPAS dan pendapatan daerah. Sidang kemudian ditunda pada keesokan harinya, Jumat 22 November 2019.

Lagi-lagi rapat dewan secara marathon seputar pembahasan APBD TA 2020 itu terus mengalami penundaan hingga Senin malam 25 November 2019.

BONIFASIUS Jebarus (kiri) dan ALOYSIUS Malo Ladi (kanan). Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

“Belum. Belum ada kesepakatan anggota DPRD NTT terkait pinjaman daerah sebesar Rp 900 miliar tersebut. Nanti dikembalikan ke Komisi masing-masing untuk dibahas lebih lanjut,”ungkap Wakil Ketua DPRD NTT, ALOYSIUS Malo Ladi, keika ditemui awak citra-news.com di gedung DPRD NTT Senin malam.

Alotnya pembahasan materi rapat seputar Nota Pengantar Keuangan TA 2020 dengan sentral agenda pada pinjaman daerah 900 miliar ini mengundang teka-teki beragam. Disinyalir sebagai ‘posisi tawar’ dalam beragitasi politik bagi anggota DPRD periode 2019-2024. Bahkan dikabarkan Bank NTT siap melayani pijaman tersebut meski ada persyaratan perbankan yang harus dipenuhi. Kuat dugaan manuver dari Direktur Utama Bank NTT ini sebagai bagian dari garansi jabatan.

PINJAMAN, Sumber Penerimaan Pembiayaan

Patut diapreasi atas alur pikir Komisi IV DPRD NTT dalam mana menempatkan pinjaman sebagai sumber penerimaan pinjaman. Pembiyaan yang dimaksudkan adalah pembiayaan infrastruktur Non APBN (PINA) yang sudah dibahas pada rapat Komisi IV dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTT periode 2014-2019.

Terendus kabar kalau upaya Komisi IV ini tidak mendapat dukungan dari dewan. Hingga akhir masa jabatan pun upaya tersebut hilang ditelan waktu. Potret ruas jalan provinsi dengan kondisi buruk dan sangat buruk kurang lebih 40 persen atau 906,12 kilometer dari 2.650 kilometer dari panjang ruas jalan provinsi, ini yang patut diperjuangkan pemerintah bersama DPRD NTT.

Suasana  Rapat anggota DPRD Provinsi NTT membahas Nota Keuangan TA 2020, Jumat 22 November 2019. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Litani ratapan anak negeri terindah toleransi (NTT) khususnya yang berada di sepanjang jalan kenangan buruk dan sangat buruk inilah mengundang solusi progresif. Mesti harus mengalami dinamika tajam pada rapat pembahasan Nota Pengantar Keuangan TA 2020, namun karena tekad kuat pemerintah Provinsi NTT dibawah kendali Gubernur dan Wakil Gubernur, VIKTOR Bungtilu Laiskodat dan JOSEF A. Nae Soi. Maka diperlukan Pinjaman ke Pihak ketiga.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, BONIFASIUS Jebarus, pada kesempatan terpisah mengatakan Pinjaman dilakukan dilatari oleh problem klasik yakni ‘Anggaran Terbatas’ sehingga dibutuhkan langkah berani dan ekstra ordinary (luar biasa). Langkah berani dan luar biasa ini sudah tentu didukung dengan semangat kebersamaan dan kemitraan untuk menyonsong fajar, NTT Bangkit Menuju Sejahtera.

Menjawab ratapan masyarakat akan minimnya prasarana jalan untuk kelancaran aksesibilitas ekonomi, Komisi IV DPRD NTT melahirkan beberapa rekomendasi kepada Banggar eksekutif dan legislative untuk dibahas lebih lanjut.

Portal Berita/media online Citra-News.Com mengutip hasil rekomendasi Komisi IV DPRD Provinsi NTT, menohok 5 (lima) point penting terkait Nota Pengantar Keuangan TA 2020. Bahwa Komisi IV menyetujui Pinjaman daerah Rp 900 miliar dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen penyesuaian KUA-PPAS tahun anggaran 2020. Pembiayaan Infrastruktur yang dimaksudadalah jalan dan jembatan.

Berikut, secara teknis konstruksi penanganan ruas jalan dengan menggunakan grading operation/GO atau Lapen (lapisan penetrasi) dan GO Plus (grading operaton/Resaphing) dan HRS/Hotmix. Dan terkait hal ini Komisi IV meminta pemerintah Provinsi harus menyiapkan secara baik.

Rekomendasi Komisi IV ini disertasi dengan Road Map Penanganan Ruas Jalan Provinsisecara menyeluruh. Tapi soal Road Map ini mendapat kritikan pedas dari HERONIMUS Banafanu. Dalam rapat pembahasan Nota Keuangan tahun 2020 yang dijelaskan oleh Sekda Ben Polo Maing tersebut tidak saja Banafanu melontarkan kritikan. Anggota dewan lainnya, GABRIEL Manek (Partai Golkar) juga mengkritik lembaran road map. Dimana  cetakannya tersaji dengan huruf yang sangat kecil.

“Saya rasa kita dalam forum terhormat ini ditipu dengan penjelasan-penjelasan pemerintah yang sulit dicerna. Selain itu diantara kita dewan dengan eksekutif ini saling baku tipu saja. Bagaimana tidak. Dari hasil cetakan  yang disebutkan sebagai Road map ini tidak bisa terbaca. Saya belum buta sehingga saya tidak pake kacamata kalau mau baca. Tapi ini saya sudah pake kacamata tapi tidak terbaca juga,”ucap Banafanu, anggota DPRD NTT tiga periode dari PDIP ini.

Sementara Gabriel Manek keberatan kalau naskah yang dia dapat tidak ada kaitanya dengan materi penjelasan Sekda NTT. Keberatan sang mantan Bupati TTU ini mendapat respon dari staf Setwan dan dibagikan naskah copyan dimaksud.

Model pelayanan pemerintah yang tidak tuntas dalam hal ini oleh Sekretariat Dewan (Setwan) ini memperkuat sinyalemen kalau OPD jago dalam menyembunyikan uang. Seperti diungkapkan

Bonifasius Jebarus di forum rapat ini adalah faktanya. Anggaran belanja ATK di Setwan konon ’disunat’ entah kemana rimbanya. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *