ANEH Tapi Nyata Fraksi PDI Perjuangan Melunak

Penyerahan dokumen Ranperda tahun anggaran 2020 dari Ketua DPRD NTT, Ir Emilia Julia Nomleni kepada Gubernur NTT Viktor Bungtilu Lasikodat, Rabu 27 November 2019. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Pemerintah Provinsi NTT berniat menyelesaikan pekerjaan ruas jalan provinsi hingga tahun 2023. Namun mimpi besar itu menemui kendala soal keterbatasan anggaran. Melalui pinjaman ke pihak ketiga adalah langkah solutif yang tepat untuk menyokong pembangunan ruas jalan provinsi dimaksud.

Citra-News.Com, KUPANG – RUAS JALAN provinsi dalam dalam kondisi buruk dan sangat buruk sepanjang 906,12 kilometer (40 persen) dari 2.650 kilometer panjang ruas jalan provinsi. Guna menyelesaikan pekerjaan ruas jalan 40 persen tersebut Pemerintah Provinsi NTT  menghadapi kendala yang berarti, yakni keterbatasan anggaran. Sehingga pemerintah berupaya melakukan pinjaman daerah senilai Rp 900 miliar ke PT Bank NTT.

“Beberapa ruas jalan provinsi kita dalam kondisi yang memprihatinkan. Ruas jalan Bokong Lelogama salah satunya yang harus kita upaya untuk segera dituntaskan. Memang kita punya APBD terbatas tapi kita harus upayakan dengan cara pinjaman ke pihak ketiga. Lebih baik kita menyicil uang daripada kita menyicil pekerjaan jalan,”demikian inti sambutan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Lasikodat dalam rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi di Gedung DPRD NTT, Rabu 27 November 2019.

Dalam sidang yang berjalan alot selama 6 (enam) jam itu, terjadi perdebatan panjang soal Pinjaman Daerah tersebut. Masing-masing anggota Fraksi mempertahankan argumentasinya sehingga mengundang pro kontra dari 9 (Sembilan) Fraksi yang ada. Salah satu Fraksi yang disinyalir ‘coba-coba’ bikin oposisi adalah Fraksi PDI Perjuangan. Padahal yang jadi Ketua DPRD Provinsi NTT adalah figure Partai berlambangkan banteng mulut putih, PDI Perjuangan (PDIP).

“Walaupun ada 6 Fraksi menolak atau menolak dengan catatan termasuk dari partai saya. Tapi karena semangat kebersamaan untuk membangun Provinsi NTT maka kita sepakati saja,”ucap Ir. Emilia Julia Nomleni.

Sidang paripurna yang berjalan alot dari pukul 13.00 hingga pukul 19.00 Wita ini membuahkan kesepakatan. Ke-9 Fraksi menyatakan SETUJU terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020. Dalam mana salah satu agenda pembahasannya terkait pinjaman daerah senilai Rp 900 miliar ke PT Bank NTT.

Sebelumnya pendapat akhir fraksi dilakukan rapat pembahasan Nota Keuangan atas Rancangan APBD 2020.  Dari dinamika yang ada Sekretaris Komisi IV, Bonifasius Jebarus menyatakan, potret ruas jalan provinsi dengan kondisi buruk dan sangat buruk kurang lebih 40 persen atau 906,12 kilometer dari 2.650 kilometer dari panjang ruas jalan provinsi.

“Ini mestinya patut diperjuangkan pemerintah bersama DPRD NTT. Pemerintah Provinsi telah berupaya melakukan pinjaman ke pihak ketiga untuk menjawab problem klasik yakni karena APBD kita sangat terbatas. Oleh karena itu didukung semangat kebersamaan dan kemitraan untuk menyongsong NTT Bangkit Menuju Sejahtera maka kita harus berani membuat terobosan luar biasa,”ungkap Boni.

Akan tetapi beda cara pandang Fraksi PDIP. Terhadap rencana pinjaman daerah sebesar Rp 900 miliar Fraksi PDI Perjuangan memandang ada kelemahan dalam laporan Badan Anggaran (Banggar). Yaitu Rencana pinjaman daerah dimaksud tidak menjadi bagian dari rencana APBD tahun 2020. Karena tidak dimuat atau direncanakan dalam Dokumen KUA PPAS yang telah dibahas dan telah dibuat persetujuan bersama DPRD Provinsi NTT.

Rapat bersama Komisi III dengan Bank NTT dan OJK, di gedung DPRD Provinsi NTT Kupang, Selasa 19 November 2019. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Berikut, ketentuan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020. Pada bagian lampiran tentang pembiayaan (halaman 51-56 point 3) tentang pembiayaan daerah, menetapkan adanya 12 syarat yang harus dipenuhi.

Diantaranya, bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam Ranperda tentang APBD  tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Bank NTT Tidak Punya Kapasitas Meyakinkan

Masih soal Pinjaman Daerah Rp 900 miliar, Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa Bank NTT sebagai bank pemberi pinjaman ternyata tidak memiliki kapasitas yang meyakinkan. Hal ini terlihat jelas dalam Dokumen Kesimpulan Hasil Pembahasan Komisi III DPRD Provinsi NTT denganbadan Keuangan daerah, Biro Hukum, Perwakilan Provinsi NTT, dan PT Bank NTT tentang Pinjaman daerah  oleh Pemerntah Provinsi NTT tanggal 18-19 November 2019.

Menunjukkan bahwa Bank NTT termasuk Kategori Bank Buku II dengan modal 1,8 riliun, Bank NTT hanya boleh memberi pinjaman maksimal 10 persen dari modal atau setara denganRp 180 miliar. pemberian pinjaman melebihi 10 persen harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Terhadap hal-hal tersebut diatas maka Fraksi PDI Perjuangan menyatakan Menolak Pinjaman Daerah. Fraksi PDI Perjuangan juga menganjurkan kepada pemerintah untuk (1) merencanakan kembali secara lebih saksama; (2) mengikuti prosedur pembahasan  APBD; (3) memperhatikan segala persyaratan pinjaman daerah; dan (4) melakukan penilaian kapasitas lembaga pemberi pinjaman. +++ tim/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *