Abdul Malik : Syarat Jadi DPR CUKUP Lulus SMA Tapi…

Kika : Ketua DPW PKB Provinsi NTT, YUCUNDIANUS Lepa pose bersama ABDUL Malik Haramain, Wakil Bupati Sumba Barat, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, ALOYSIUS Malo Ladi. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Ternyata syarat akademis seseorang menjadi anggota legislatif (DPR) cukup mengantongi ijazah SMA atau sederajat. Akan tetapi setelah terpilih dan terlantik akan ada pengetahuan tambahan untuk memperluas wawasan berpikir dan bertindak di politik praktis melalui Sekolah Legislator. Gampang bukan?

Citra-News.Com, KUPANG – SEKOLAH LEGISLATOR, demikian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan giat pendidikan tambahan bagi para kader partai yang sudah menduduki jabatan sebagai anggota DPRD .

“Salah satu syarat akademis bagi calon anggota DPR, terutama DPRD kabupaten/kota cukup saja tamat SMA atau sederajat. Tapi setelah duduk jadi anggota dewan wawasan berpikirnya dan alur tindakannya dalam berpolitik praktis melebihi orang yang punya gelar sarjana. Itu karena apa, iya karena ada sekolah legislator seperti ini,”ungkap Abdul Malik Haramain ketika membuka kegiatan Sekolah Legislator PKB di Ballroom Swiss Belin Hotel Kupang, Jumat, 13 Desember 2019.

Menurut mantan anggota DPR RI dua periode ini bahwa sekolah legislator akan menambah wawasan/cakrawala dalam berpikir dan bertindak secara politis. Termasuk upaya-upaya politis untuk mempertahankan eksistensinya sebagai legislator.

ABDUL Malik Haramain (kiri) diberi cendera mata kain tenun Sumba dari Wakil Bupati Sumba Barat, saat berada di Kupang Provinsi NTT, Jumat 13 Desember 2019. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Diketahui Abdul Malik Haramain kini menduduki jabatan di partai berlambang ‘Sarang Lebah’ ini adalah Sekretaris Bidang Eksekutif dan Legislatif DPP PKB. Hemat dia, PKB kini sudah beridiri pada pososi yang semestinya.  Faktanya ada 7 kursi di DPRD Provinsi NTT dimana didalamnya ada anggota dari keterwakilan perempuan. Belum lagi anggota DPRD dari kabupaten/kota se-NTT jumlahnya bertamah setiap lima tahunan. Ini pertanda kalau PKB masih sanggup mempertahankan diri di bumi NTT dan masih sangat dibutuhkan di NKRI.

“Kita membutuhkan legislator yang berdiri di garis yang benar dan benar-benar mau mewujudkan cita-cita bangsa, Pancasila. Yakni mewujudkan masyarakat yang jujur, adil, dan sejahtera. Anggota DPR dari PKB jangan berpikir nyeleneh. Kalau yang masih mau berpkir nyeleneh iya kita pecat saja,”tegas Haramain.

Sembai menambahkan, ketika dirinya menjadi anggota DPR RI dia pernah turut membahas percepatan pembangunan di kawasan Timur Indonesia. Termasuk percepatan dalam urusan permohonan NTT menjadi Provinsi Kepulauan.

“Sekarang saya mau tantang kalian anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, sanggupkah kalian minta sekaligus mendesak Gubernur NTT segera urus percepatan Provinsi Kepulauan NTT. Melalui materi sekolah legislator ini coba kalian bertindak baik untuk masyarakat NTT dengan hal semacam ini. Agar masyarakat tahu bahwa kalian punya cara pandang tentang politik kebangsaan yang sesuai harapan rakyat setelah sekolah legislator ini,”beber dia.

Jangan ibarat panas setahun dihapus oleh hujan sehari, ungkap Haramain. Awal-awalnya sudah berjuang untuk gapai Provinsi Kepulauan tapi karena sudah tidak terpilih jadi anggota DPR lagi lalu perjuangan itu pun tidak bertepi. Lantas apa manfaatnya setelah sekolah legislator?

Kalian boleh mencatat tips yang saya (Abdul Malik Haramain, red) berikan ini. Usai sekolah legislator ini anda kalian mulai merawat Dapil dan merawat konstituenmu. Caranya, catat baik-baik nama konstituenmu, siapa-siapa yang telah mencoblos anda  dicatat yang baik. Ada ilmunya di sekolah legislator ini. Jika ini dilakukan dengan baik maka lima tahun tahun lagi anda akan duduk kembali di kursi legislatif. Atau bisa naik peringkat dari DPRD kabupate/kota ke DPRD Provinsi dan bahkan DPR RI.

“Saya katakan ini karena sudah saya praktekkan. Pak Yucun Lepa setelah beberapa periode duduk di kursi DPRD Provinsi NTT kini naik status jadi Wakil Sekretaris Bidang Kebudayaan dan Masyarakat Adat DPP PKB. Lebih dari itu bisa jadi staf ahli kementerian desa karena memang Menterinya dari orang PKB. Itu manfaatnya sekolah legislator. Konstitiuenmu tentu juga mencatat sepak terjangmu selama legislatif,”terang Haramain. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *