ASTAGA Setya Novanto Hanya Divonis 15 Tahun Penjara

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan prihatin atas vonis majelis hakim Pengadilan TIPIKOR Jakarta terhadap Setya Novanto. Betapa tidak. Pemberian vonis majelis hakim kepada SETNOV (Setya Novanto) sang mantan Ketua Partai Golkar itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

 

Jakarta, citranews.comWAKIL Presiden Jusuf Kalla menyatakan prihatin terhadap vonis mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU.

Diketahui pada sidang membacakan vonis, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 15 tahun pidana penjara kepada terdakwa korupsi proyek pengadaan E-KTP, Setya Novanto pada Selasa,24 April 2018. Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan JPU KPK, di mana JPU KPK menuntut Novanto 16 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar. Meski lebih rendah dari tuntunan JPU, Kalla menyakini vonis tersebut telah dipertimbangkan baik oleh hakim.

“Itu kan hakim kita tidak bisa campuri. Tapi iya tentu kita prihatin. Ini juga kan keputusan hakim yang tentu dipertimbangkan dengan baik,”kata Kalla di Istana Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 24 April 2018.

Jusuf Kalla berpesan, bagi siapa saja termasuk kader Partai berlambang beringin agar mengambil pelajaran dari kasus mantan ketua DPR RI yang memperkaya diri melalui jabatan.

“Ini juga peringatan siapa saja untuk tidak mengambil tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum. Ya jangan mempergunakan jabatan untuk memperkaya diri. Karena apa yang terjadi  untuk kasus Setnov ini kan memperkaya diri dengan jabatan,” ungkap JK.

Diketahui pula, Jaksa KPK menuntut pidana pengganti kepada Novanto pengembalian kerugian negara sebesar 7,3 juta dolar AS selaku penerimaan E-KTP dan penerimaan jam Richard Mille seharga 135.000 dolar AS dikurangi uang pengganti Novanto sebesar Rp 5 miliar selama 1 bulan.

Selain itu, jika Novanto tidak membayar uang pengganti, JPU KPK merampas harta Novanto dan melelang harta. Apabila tidak mencukupi, harta Novanto akan dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Apabila tidak mampu membayar, Novanto dikenakan pidana penjara selama 3 tahun. Selain itu, hak politik Novanto pun ikut dicabut selama 5 tahun setelah bebas. +++ jkt/cnc

 

Gambar : Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. (doc. CNC/web)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *