Drs.BENYAMIN Lola, ketika diwawancarai awak media Online Citra-News.Com di Kantor Dinas P dan K Provinsi NTT, Selasa 18 Pebruari 2020. Doc.CNC/marthen radja – Citra News.
Benyamin : Saat ini SMK kesehatan swasta lebih banyak jumlahnya. Nah, kalau swasta sudah investasi disitu kenapa pemerintah harus investasi yang sama. Iya mubasirlah…
Citra-News.Com, KUPANG – SAMPAI SAAT INI Pemerinah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) belum ada niat menaikkan status SMK Kesehatan Swasta ke SMK Kesehatan Negeri. Pemprov NTT baru bisa bantu peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk praktek siswa dari SMK Kesehatan.
Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Provinsi NTT, Drs. BENYAMIN Lola, M.Pd di Kupang, Senin, 17 Pebruari 2020.
Diakui Benyamin, untuk SMA/SMK Swasta memang dari APBD Provinsi sampai saat ini belum ada program yang benar-benar nyata. Kecuali untuk membiayai tenaga guru honor dan guru honor tidak tetap yayasan. Itu untuk sekolah swasta ada insentif dari APBD. Sementara untuk lain-lain kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana itu ada juga. Dianggarkan melalui APBD tapi bersumber dari dari DAK (dana alokasi khusus).
“Kebutuhan perangkat peralatan untuk satu ruang praktek siswa (RPS) antara 1 sampai 1,5 miliar. Ini mau tidak mau harus kita lakukan dalam rangka mendidik anak-anak bangsa. SMA/SMK yang ada bisa benar-benar memiliki kapasitas yang memadai dan memiliki kerampilan yang mumpuni,”ungkap Benyamin.
Kita juga tidak pungkiri, sambung dia, bahwa ada SMK-SMK swasta baru bermunculan disana-sini. Pihak swasta membangun sekolah tanpa memikirkan prlengkapan-perlengkapan yang memadai. Ini saya (Benyamin Lola, red) kira kurang fer juga. Kalau memang dari pihak swasta mau membangun lembaga pendidikan dia harus berpikir tentang konsekwensi. Karena tidak kurang SMK/SMA Negeri yang juga belum lengkap.
“Dibangunnya SMK/SMA Negeri iya, kita menampung aspirasi masyarakat. Dan kita juga belum mampu mengatasi dan mempersiapkan Sarpras yang memadai. Nah ini jangan lagi dibebani oleh adanya keinginan swasta membangun sekolah tetapi tidak melengkapi diri dengan kelengkapan fasilitas dan peralatan yang memadai. Jangan hanya sekadar papan nama tapi fasilitas dan Sarpras tunggu bantuan dari pemerintah,”tegasnya.
