BELUM Ada Niat Naikkan Status SMK Kesehatan Swasta ke Negeri

Drs.BENYAMIN Lola, ketika diwawancarai awak media Online Citra-News.Com di Kantor Dinas P dan K Provinsi NTT, Selasa 18 Pebruari 2020. Doc.CNC/marthen radja – Citra News.

Benyamin : Saat ini SMK kesehatan swasta lebih banyak jumlahnya. Nah, kalau swasta sudah investasi disitu kenapa pemerintah harus investasi yang sama. Iya mubasirlah…

Citra-News.Com, KUPANG – SAMPAI SAAT INI Pemerinah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) belum ada niat menaikkan status SMK Kesehatan Swasta ke SMK Kesehatan Negeri. Pemprov NTT baru bisa bantu peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk praktek siswa dari SMK Kesehatan.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Provinsi NTT, Drs. BENYAMIN Lola, M.Pd di Kupang, Senin, 17 Pebruari 2020.

Diakui Benyamin, untuk SMA/SMK Swasta memang dari APBD Provinsi sampai saat ini belum ada program yang benar-benar nyata. Kecuali untuk  membiayai tenaga guru honor dan guru honor tidak tetap yayasan. Itu  untuk sekolah swasta ada insentif dari APBD. Sementara  untuk lain-lain kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana itu ada juga. Dianggarkan melalui APBD tapi bersumber dari dari DAK (dana alokasi khusus).

“Kebutuhan perangkat peralatan untuk satu ruang praktek siswa (RPS) antara 1 sampai 1,5 miliar. Ini mau tidak mau harus kita lakukan dalam rangka mendidik anak-anak bangsa. SMA/SMK yang ada bisa benar-benar memiliki kapasitas yang memadai dan memiliki kerampilan yang mumpuni,”ungkap Benyamin.

Kita juga tidak pungkiri, sambung dia,  bahwa ada SMK-SMK swasta baru bermunculan disana-sini. Pihak swasta membangun sekolah tanpa memikirkan prlengkapan-perlengkapan yang memadai. Ini saya (Benyamin Lola, red) kira kurang fer juga. Kalau memang dari pihak swasta mau membangun lembaga pendidikan dia harus berpikir tentang konsekwensi.  Karena tidak kurang SMK/SMA Negeri yang juga belum lengkap.

“Dibangunnya SMK/SMA Negeri iya, kita menampung aspirasi masyarakat. Dan kita juga belum mampu mengatasi  dan mempersiapkan Sarpras yang memadai. Nah ini jangan lagi dibebani oleh adanya keinginan swasta membangun sekolah tetapi tidak melengkapi diri dengan kelengkapan fasilitas dan peralatan yang memadai. Jangan hanya sekadar papan nama tapi fasilitas dan Sarpras tunggu bantuan dari pemerintah,”tegasnya.

Dikaakannya, SMK Negeri dalam perkembangannya memiliki spesifikasi kompetensi keahlian (Komli)-nya masing-masing. Dan Komli yang dikembangkan disesuaikan kebutuhan masyarakat kekinian atau disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan jaman (up to date). Ada SMKN yang memiliki dua program keahlian, ada yang empat program, enam, atau delapan program keahlian.

Menjawab spesifikasi program keahlian bidang kesehatan di SMKN saat ini belum ada, Benyamin mengatakan, peralihan kewenangan pengelolaan SMK/SMA ke pemerintah Provinsi saat ini adalah bawaan dari yang semulanya sudah ada. Ini kita terima, kita tangani, dan kita kelola sejak tahun 2017.

Ada pemikiran dengan munculnya komptensi-kompetensi yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Dan ini kita kaji lagi sebab jangan sampai ada kompetensi yang tidak perlu lagi kita kembangkan karena sudah ada. Tetapi ada yang mungkin sudah ada tetapi belum dikembangkan. Atau sudah dikembangkan tetapi masih kurang. Ini harus melalui kajian agar kita bisa tepat dalam menginervensi kebutuhannya.

Misalkan SMKN pertanian ada Program Keahlian Agribisnis dan Holtikultura. Ini cocoknya di daerah mana saja agar supaya cocok dengan kebutuhan masyarakat.  Atau SMK swasta Kesehatan yang ada sudah berapa banyak. Jangan sampai kita bangun banyak-banyak dan nantinya tidak ada lapangan pekerjaan,. Baik untuk kebutuhan lokal, regional,nasional bahkan internasional. Jangan kita melihat kebutuhan saat ini tapi kemungkinan kebutuhan jangka panjang. Mungkin saja kebutuhan jangka pendek saat ini iya, tapi apakah tetap relevan dengan kebutuhan jangka panjang? Oleh karena itu membuka Komli harus bisa menjawab tuntutan lapangan pekerjaan untuk masa yang akan datang.

“Memang dinas pendidikan seyogianya menciptakan tenaga kerja terdidik yang siap pakai. Akan tetapi menciptakan tenaga kerja ini bukan barang habis pakai. Karena tenaga kerja dibutuhkan setiap tahun. Contohnya pada tahun tertentu dibutuhkan 1000 orang. Akan tetapi dari tenaga yang terekruit ini nanti beberapa puluh tahun berikutnya baru ada buka lowongan yang sama lagi. Lalu bagaimana dengan lulusan setiap tahunnya yang dihasilkan. Inikan sama dengan semakin bertumpuknya pengangguran. Masa iya kita membangun lembaga pendidikan hanya untuk menciptakan pengangguran. Kan tidak,”tegas Benyamin.

Gubernur NTT, VIKTOR Bungtilu Laiskodat menandatangani prasasti ketika mreresmikan SMK Kencana Sakti Haumeni Kabupaten TTS, Kamis 13 Pebruari 2020. Doc.CNC/jor tefa – Citra News.

Sembari menambahkan, sekarang ini SMK kesehatan banyak dan lebih banyak swasta. Nah, kalau swasta sudah investasi disitu kenapa pemerintah harus investasi yang sama. Dari hasil analisis kita itu sama dengan kita akan menciptakan pengangguran baru dengan menciptakan kompetensi-kompetensi keahlian (Komli)  yang sudah ada. Iya mubasirlah.

Untuk menjawab ini kita perlu kajian mendalam di dalam membangun sebuah lembaga pendidikan kejuruan negeri. SMKN Kesehaan atau SMK Swasta misalnya SMK Kecana Sakti Haumeni SoE Kabupaten TTS yang salah Komlinya tentang kesehatan. Ini tidak bisa serta merta dinaikkan statusnya dari swasta ke sekolah negeri. Perlu diingat, ketika satu kebijakan diambil tidak menimbukan persoalan baru di masa yang akan datang, tegasnya.

Soal intervensi pemerintah untuk fasilitas dan Sarpras untuk SMK Kesehatan sudah ada RPS diberikan banua.  Ada SMK Kesehatan di Sumba di Flores atau yang ada di Timor Barat sini pemerintah berikan sumbangan Ruang Prakek Siswa (RPS), dengan fasilitas-fasilitas modern. Ini semua diberikan dari sumber DAK, katanya.

Di NTT Ada Guru Honor Juga Guru Kontrak

Kadis Benyamin menyatakan untuk Provinsi NTT ada guru berstatus tenaga kontrak provinsi dan ada guru honor komite. Untk Guru Honor Komite itu guru-guru non kontrak provinsi yang berada di sekolah negeri. Sementara guru honor tidak tetap itu ada pada yayasan yang ada di sekolah-sekolah swasta.

“Ini nomenklatur yang dipakai untuk membedakan antara guru honor dan guru kontrak di provinsi. Status perbedaan ini dari sumber pembiayaannya. Dalam mana gru honor provinsi dibiayai dari APBD provinsi. Honor Komite dibiayai dari dana Komite. Honor Guru Tidak tetap yaysan dibiayai dari yayasan sekolah swasta itu. Tetapi dalam perjalanan tahun 2019, untuk guru honor komite dan guru tidak tetap yayasan dibiayai dari APBD Provinsi. Itu yang disebut dengan INSENTIF untuk Guru Honor Komite dan Guru Tidak Tetap Yayasan yang diberikan sejak tahun 2019 dan berlanjut di tahun 2020 ini,”jelas Benyamin.

Sembari menambahkan Guru Kontrak gajinya sudah UMP (upah minimum provinsi). Nah Guru Komite dan Guru Tidak Tetap Yayasan ada yang melampau UMP bahka ada dan dibawah UMP. Nah yang jah dibawah inilah yang kita punya upaya untuk mengangkat atau menaikkan UMP-nya. Ada kriteria-kriteria dalam menaikkan UMP dimaksud.

Misalkan Guru Komite, jelas Benyamin, ada dua kriteria utama, pertama,  dia harus minimal harus dua tahun mengajar. klau dia baru masuk iya tidak bisa. Kedua, gaji tertingi yang dia dapat adalah Rp 1,3 juta kebawah dapat diberi insentif dengan ketentuan minimal dua tahun mengabdi. Kalau Guru tidak tetap yayaan ketentuannya minimal da tahun mengajar dengan besaran upahnya secara kumulatif minimal Rp 1,4 juta kebawah perbulannya. Itu dia diberi insentif. Kalau sudah diatas Rp 1,4 juta itu tidak diberikan insentif.

Soal statusnya bisa diangkat jadi ASN/PNS, Benyamin mengatakan bukan kewenangannya untuk berkomentar. Karena sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk pengangkatan ASN itu. Kalau analisa kebutuhan kita provinsi sudah menganalisa itu bahwa kita masi membutuhkan guru ASN ribuan orang.

“Untuk mengangkat jadi ASN itu bukan kewenangan saya. Tetapi berdasarkan analisa kebutuhan pada tahun 2019 analisa yang kita butuhkan sekitar 2000 guru ASN ada di NTT. Akan tetapi yang diakomodir tidak sampai 200-an guru mendapat formasi ASN ini,”pungkasnya. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *