GANEF Ajak Masyarakat NTT Turun ke LAUT

Guna percepatan dan peningkatan ekonomi, masyarakat NTT diajak untuk berinvestasi di wilayah perairan. Usaha budidaya rumput laut adalah formula tepat bagi masyarakat dalam membangun usaha.

Kupang, citra-news.com – PERIKANAN dan kelautan sesungguhnya merupakan sector usaha primadona untuk percepatan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (DKP NTT), GANEF WURGIYANTO, A.Pi menghimbau sekaligus mengajak masyarakat NTT untuk turun ke laut. Pasalnya lahan usaha di wilayah perairan  (laut) sangat prospektif dan menjanjikan.

Menurut Ganef, NTT sebagai daerah kepulauan dengan luas perairan lebih kurang 200.000 kilometer persegi ini akan lebih menjanjikan. Jika dibandingkan masyarakat berinvestasi di wilayah daratan yang hanya seluas lebih kurang 47.716 kilometer persegi. Berinvestasi di wilayah perairan dipastikan akan berkembang lebih baik ke depannya, tandasnya.

Kepada citra-news.com di ruang kerjanya, Kamis, 16 Agustus 2018 Ganef mengatakan, program kerja DKP Provinsi NTT mengajak masyarakat agar berinvestasi di wilayah perairan ini sudah sejalan dengan visi dan misi program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Terpilih, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Yoseph A. Nae Soi, dalam hal Investasi.

“Karena investasi di perairan ini sangat menjanjikan maka pemerintah Provinsi NTT pada periode 2013-2018 menjadikan Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu agenda dan tekad pembangunan Pemerintah Provinsi NTT. Dan alhasil budidaya rumput laut dan produksi perikanan tangkap dari NTT mengalami pengikatan dari tahun ke tahun,”jelas Ganef.

Dalam melaksanakan agenda dan tekad pemerintah NTT, sebut Ganef, DKP Provinsi NTT mengemban 3 (tiga) Program Utama. Masing-masing Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Perikanan Budidaya, dan Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan.

Untuk Program Pengembangan Perikanan Tangkap, jelas Ganef, pada tahun anggaran 2018 DKP Provinsi NTT melakuan pengadaan kapal ikan 3 GT (gross tone) sebanyak 65 unit dan perahu mesin ketinting sebanyak 27 unit. Srana prasarana (Sarpras) peralatan tangkap ini dibagikan ke 22 kabupaten/kota se-NTT.

“Sekarang ke 92 unit kapal dan perahu ketinting itu sudah jadi dan siap pakai. Namun sebelum Sarpras ini dibagikan kita terlebih dahulu melakukan tahapan identifikasi dan verifikasi di lapangan.  Untuk memastikan kelompok-kelompok mana yang memenuhi syarat dan benar-benar membutuhkan serta serius untuk berusaha,”ucapnya.

Mekanisme pemberian bantuan ke 92 unit kapal ikan dan mesin ketinting ini, didahului dengan permohonan proposal oleh kelompok nelayan. Kemudian kita verifikasi dan identifikasi untuk memastikan layak tidaknya kelompok penerima dimaksud. Setelah itu kita buatkan SK (surat keputusan) yang sudah terverifikasi kelayakannya dan dibuatkan Pakta Integritasnya.

Program prioritas kedua adalah Program Pengembangan Perikanan Budidaya. Juga sama kita memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya untuk pembudidayaan rumput laut.   Disini sarana prasarana untuk kebututuhan pembudidayaan kita berikan, juga bibit rumput laut. Mekanisme pemberian bantuan  ke kelompok pembudidaya rumput laut inipun sama.

Secara angka untuk kebutuhan sarana prasarana senilai Rp 190-an juta, dan untuk bibit rumput laut  sebesar Rp 170-an juta. Khususnya kebutuhan bibit kita lakukan seleksi varietas dan terlebih dahulu dikembangkan di Kebun Bibit yang dibangun di Tablolong Kabupaten Kupang.

Pemilihan bibit rumput lebih sedikit rumit karena pengalaman yang sebelumnya pada wilayah-wilayah tertentu terkena penyakit ais – ais atau hama penyu. Itu kita berikan bibit rumput laut yang benar-benar tahan terhadap penyakit. Caranya kalau dulunya kita datangkan dari NTB tapi sekarang kita membuat seleksi varietas. Dan varietas yang bagus-bagus kita ambil dan kita kembangkan di kebun bibit. Setelah pengembangan kemudian kita bagikan ke masing-masing kelompok yang sudah terverifikasi.

Hal ketiga berkaitan dengan Pengembangan SDM perikanan. Ini kita lakukan Diklat peningkatan kapasitas dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Misalkan untuk  pengoperasian kapal maka tenaga yang bersangkutan harus mempunyai ketrampilan teknis. Selain itu kita lakukan Diklat Kesyahbandaran dan juga kursus-kursus ketrampilan.

Dalam hal bantuan sarana kapal ikan, tambah Ganef, pemerintah dapat memberikan hibah. Namun harus dibuat semacam perjanjian atau Pakta Integritas. Jika dalam perjalanan kapal bantuan itu tidak dimanfaatkan maka pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) selaku pemilik barang, berhak untuk menarik kembali kapal bantuan tersebut.

Seperti yang pernah terjadi tahun 2017, sebut Ganef, satu unit kapal ikan yang diberikan kepada salah satu kelompok nelayan di Kabupaten Sumba Timur. Permasalahannya kapal ikan tersebut tidak beroperasi sehingga ditarik kembali oleh DKP Provinsi NTT.

“Kita tarik kembali satu unit kapal ikan dari kelompok nelayan di Sumba Timur dan diberikan ke kelompok nelayan di Kabupaten Flores Timur. Dari pengalaman itu maka pada tahun anggaran 2018 bantuan pemerintah NTT sebanyak 92 unit kapal ikan dan perahu motor ketinting kita benar-benar selektif,” tegasnya.

Pengembangan Rumput Laut Sistem Klaster

Mengingat usaha budi daya rumput laut sangat prospektif dan harganya pun sangat menjajikan, kata Ganef, DKP Provinsi NTT dalam upaya pengembangannya menggunakan system klaster.

Senada dengan Ganef, ditemui secara terpisah Kepala Bidang Budidaya Perikanan, Stefani Boro mengatakan, pengembangan rumput laut sistem klaster lebih efektif dan efisien dalam hal pembiayaannya. Lebih dari itu lebih mudah dalam menghitung hasil produksinya.  Karena itu di Provinsi NTT terbangun 5 (lima) klaster.

Masing-masingnya, sebut Ani, Klaster I berlokasi di Sumba Timur dengan kabupaten pendukung yakni Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan potensi seluas 10.613,9 HA dan pemanfaatannya baru sekitar 595,7 HA. Sedangkan produksinya sudah mencapai 23.689,07 ton basah.

Berikut, Klaster II  berlokasi di Kabupaten Kupang dengan kabupaten pendukung meliputi  Kota Kupang, TTU, Belu, Malak, dan Rote Ndao. Dengan potensi seluas 13.266,05 HA dan pemanfaatannya 2.841,03 HA. Hasil produksi sebesar 1.577.774,16 ton basah. Klaster III berpusat di Kabupaten Sabu Raijua, dengan potensi lahan seluas 3.954,76 HA. Dan hasil produksinya mencapai 74.720,55 ton basah, walaupun penggunaan lahan baru sekitar  1.610 HA. Klaster IV terpusat di Kabupaten Lembata dengan kabuoaten pendukung meliputi Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor. Dengan potensi lahan seluas 10.446,4 Ha. Pemanfaan 5.674,5 HA dan hasil produksi sebesar 286.937,91 ton basah.

Dan Klaster V berpusat di Kabupaten Sikka dengan kabupaten pendukung meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, dan Kabupaten Ende. Potensi luasan lahan sebesar 15.445,07 HA an baru dimanfaatkan 64,6 HA dan hasil produksi mencapai 4.723.00 ton basah. +++ cnc1

Gambar : Ganef Wurgiyanto, A.Pi, Kepala DKP Provinsi NTT. Doc. marthen radja/CNC

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *