‘Senjata Makan Tuan’ TUNLIU Jalankan Pendidikan ILEGAL

Drs. EDISON Sipa saat diwawancarai awal Citra-News.Com di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS Provinsi NTT, Rabu 26 Pebruaruai 2020. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Ijazah mahasiswa lulusan Prodi PAUD dan PGSD yang jadi senjata ampuh STKIP Timor Indonesia dinyatakan tidak sah dan tidak bermanfaat.

Citra-News.Com, SOE – KEPALA DINAS Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor tengah Selatan (TTS), Drs. EDISON Sipa, mengatakan ijazah yang dikantongi mahasiswa lulusan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Timor Indonesia SoE Kabupaten TTS, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak sah dan tidak bermanfaat.

“Seperti penegasan DPRD Kabupaten TTS dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Ketua dan Badan Pengurus STKIP Timor Indonesia bahwa terhitung sejak 25 Pebruari 2020 semua aktivitas di Kampus STKIP Timor Indonesia harus dihentikan,”demikian Sipa saat diwawancarai awal Citra-News.Com di SoE, Rabu 26 Pebruari 2020.

Alasan utamanya, jelas Sipa, STKIP Timor Indonesia SoE tidak memiliki ijin operasional. Itu artinya selama ini aktivitas perkuliahan dilakukan secara illegal. Implikasinya pada ijazah yang dikantongi mahasiswanya setelah diwisuda. Ijazah para lulusan STKIP Timor Indonesia ini dinyatakan tidak bermanfaat.

Dengan penegasan DPRD TTS melalui RDP Komisi IV kemarin telah meyakinkan para kepala sekolah agar tidak menerima guru honor. Baik di sekolah PAUD, SD maupun SMP perlu mendata kembali guru-guru honor yang ada di sekolahnya. Kalau dari lulusan STKIP Timor Indonesia maka ijazahnya itu tidak sah. Kami dari dinas tidak bisa intervensi lebih jauh karena otoritas kewenangan terima guru honor adalah kepala sekolah, tandasnya.

Dipastikan adanya pernyataan tegas dari Bupati dan anggota DPRD TTS bahwa STKIP Timor Indonesia harus ditutup adalah preseden buruk bagi Djibrael Tunliu selaku Ketua STKIP Timor Indonesia dan badan pengurus Yayasan Pendidikan Pah Timor.

Sebelum Komisi IV DPRD TTS gelar RDP, Senin 24 Pebruari 2020, beberapa waktu lalu Bupati Kabupaten TTS, Egusem Piter (EPY) Tahun menegaskan agar STKIP Timor Indonesia segera ditutup.

“Saya atasnama Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) menghimbau agar Ketua (Djibrael Tunliu, red) dan para pengurus STKIP Timor Indonesia segera menutup lembaga tersebut. Agar tidak merugikan banyak orang terutama masyarakat TTS. Jangan mendirikan lembaga pendidikan dengan cara menipu rakyat dan memperkaya diri bersama orang-orang tertentu,”tegas EPY saat diwawancarai awak Media Online/Portal Berita Citra-News.Com di Kantor DPRD TTS di bilangan Civic Center  Kelurahan Karang Siri Kecamatan Kota SoE, Rabu 12 Pebruari 2020.

Kepada Ketua dan Pengurus STKIP Timor Indonesia di SoE, Bupati Epy mengingatkan bahwa lulusan atau ouput dari perguruan tinggi tersebut tidak diakomodir untuk tes CPNS dimanapun terutama di wilayah Kabupaten TTS. Karena STKIP Timor Indonesia belum mengantongi ijin operasional sesuai regulasi yang ada.

“Ini yang pemerintah lakukan dalam waktu dekat melalui surat pemberitahuan. Agar aktivitas perkuliahan pada STKIP Timor Indonesia dihentikan. Aktivitas dilakukan STKIP Timor Indonesia selama ini termasuk mewisuda mahasiswanya adalah illegal. Karena perguruan tinggi ini belum mengantogi ijin operasional sesuai regulasi,”kata Bupati Epy.

Sipa juga membenarkan kalau aktivitas STKIP Timor Indonesia SoE ini adalah illegal. Oleh karena itu Ketua dalam hal ini pak Djibrael Tunliu dan badan pengurus Yayasan Pendidikan Pah Timor harus segera mengurus legalisasi administrasinya.

Adalah aneh, sambung dia, sebuah perguruan tinggi dapat mewisuda mahasiswanya padahal tidak memiliki ijin operasional. Menjadi pertanyaan manfaatkah itu ijazah yang sudah dikantongi mahasiswa PAUD dan PGSD tersebut?

Dijelaskan Sipa, saat pertama kali STIKIP Timor Indonesia mewisuda mahasiswanya tahun 2017, Bupati TTS (saat itu dijabat oleh Paul Mella,red) ketika menghadiri undangan Rapat Senat termasuk saya (Edison Sipa, red) sendiri juga hadir.

“Waktu itu, pak Bupati Paul Mella meminta supaya pak Djibrael Tunliu segera mengurus ijin operasionalnya. Tapi sudah mau hampir tiga tahun ini dan kemarin saat RDP bersama Komisi IV DPRD TTS, pak Djibrael Tunliu tidak menunjukkan bukti-bukti yuridis formalnya. Itu artinya apa yang pernah dikatakan pak Bupati waktu itu tidak ia (Djibrael Tunliu, red) lakukan. Faktanya sudah tiga tahun komitmen itu tidak berwujud. Makanya sangat pantas Komisi IV menegaskan bahwa STIKIP Timor Indonesia segera ditutup,”ungkap Sipa.

Drs. EDISON Sipa dan Bupati Kabupatenb TTS, EGUSEM Piter (EPY) Tahun. Doc.CNC/jor tefa-Citra News.

Menjawab dampak ikutan akibat penutupan aktivitas kampus STKIP Timor Indonesia SoE, Sipa menjelaskan kepada mahasiswa lulusan dari perguruan tinggi ini dipastikan ijazahnya akan ditelisik oleh pihak berwenang.

“Kalau lulusannya ada yang sebagai guru honor di SD atau di SMP untuk bisa ikut test CPNS akan kami teliti kembali. Yang pasti dari hasil pendaftaraan secara online system akan tolak kalau asal dari perguruan tinggi yang tidak ada di data LLDIKTI atau Kopertis. Juga di data NUPTK (Nomor Unit Pendidikan dan Tenaga Kependidikan) akan ketahuan,”kata Sipa.

Tuding Pers Provokator Justru Berbalik

Seperti diberitakan media ini, Djibrael Tunliu dengan STKIP Timor Indonesia-nya nan ‘abal-abali ini kembali mewisuda mahasiswanya untuk kedua kalinya di Gedung PAUD Sola Scriptura Nonohonis, SoE, Senin 13 Januari 2020, DJIBRAEL Tunliu menohok awak media dengan tudingan provokator.

“Kali ini saya tidak terima pers. Karena pers saya sudah tahu sejarahnya di tahun 2017. Pers bukan beritakan yang benar tapi provokator. Padahal saya bekerja untuk melayani dan menyukseskan serta memajukan pembangunan pendidikan di Kabupaten TTS ini. Pers bukannya mendukung tapi malah pers sebagai provokator. Dan berangkat dari pengalaman 2017 maka saya tidak menerima pers,”ucap Tunliu, saat dimintai komentarnya terkait pelaksanaan wisuda hari itu.

Bahkan saat Tunliu sedang berkata-kata dengan tudingan yang menyakitkan itu, ada seorang ibu memanggilnya untuk segera masuk kedalam rumah. Karena ada tamu yang perlu dengan beliau (Djibrael Tunliu, red).

“Tidak perlu melayani dan menjawab mereka wartawan,”ucap wanita yang diduga adalah salah satu pengurus Yayasan Pendidikan Pah Timor ini.

Sebelumnya Kepala Bagian (Kabag) Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII, Drs. WAYAN Suarjaya, M.Ap. menyatakan STKIP yang ada di Kabupaten TTS dan terdaftar di LLDIKTI Wilayah VIII adalah STKIP SoE.

“STKIP yang ada di Kabupaten TTS Provinsi NTT dan terdaftar di LLDIKTI Wilayah VIII hanyalah STKIP SoE. Sedangkan STIKIP Timor Indonesia yang sempat memviral di Medsos karena mewisudakan mahasiswanya itu, tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan yang yang berlaku,”tegas Wayan saat menghadiri Rapat Senat Terbuka (Wisuda) STKIP SoE di GOR Nekamese SoE, Sabtu 26 Oktober 2019, Wayan

Oleh karena STKIP Timor Indonesia SoE melaksanakan wisuda mahasiswa bertentangan dengan aturan yang berlaku di LLDKTI, Wayan berharap agar masyarakat harus segera melakukan laporan tertulis kepada Bupati dan Bupati menyurati LLDIKTI. Guna mencaritahu keabsahan dari lembaga pendidikan tersebut (STIKIP Timor Indonesia, red).

Dia menambahkan, setelah surat via Bupati TTS kami terima dan jika jawaban kami di LLDIKTI bahwa STIKIP Timor Indonesia Tidak Terdaftar maka Bupati segera bertindak untuk mengantisipasi sebelum masyarakat dikorbankan lebih banyak lagi.

Ketika didesak awak citra-news.com saat STKIP Timor Indonesia mewisuda 178 mahasiswanya dan dihadiri oleh Budi Johan pada tanggal 22 Juni 2017 di GOR Nekamese SoE. Wayan setelah diperlihatkan foto Budi Johan menuturkan, di LLDIKTI tidak ada pegawai atau pimpinan yang namanya Budi Johan.

“Tidak ada pegawai atau pimpinan yang bernama Budi Johan di LLDIKTI Wilayah VIII. Dan wajah orang ini tidak pernah bekerja di LLDIKTI Wilayah VIII. Kuat dugaan Budi Johan adalah PENIPU sehingga perlu diwaspadai,”tegas Wayan.

Sembari menyarankan, jika ada yang merasa dikorbankan atau pernah jadi korban penipuan karena ulah STIKIP Timor Indonesia, maka segera melapor agar diproses secara hukum. Karena hanya untuk mendapat kepercayaan masyarakat TTS lalu lembaga ini menggandeng nama orang dengan atasnama pimpinan LLDIKTI Wilayah VIII. Dan yang pasti ini modus penipuan yang patut diwaspadai masyarakat, pinta Wayan.

Dari pengakuan Kabag Umum LLDIKTI Wilayah VIII,  Wayan Suarjaya serta fakta kekinian yang dihadapi Djibrael Tunliu, hampir pasti klop. Pasalnya sandiwara yang diperankan Djibrael Tunli dan kroni-kroninya selama ini telah merugikan masyarakat banyak. Peluang kerja  yang  mestinya secara leluasa didapat para lulusan STKIP Timor Indonesia SoE, dipasung oleh karena mengantongi ijazah yang tidak bermanfaat.

Lebih mirisnya lagi ada pengakuan minor dari sejumlah sumber yang meminta namanya tidak dipublikasikan. Bahwa dari 178 mahasiswa yang diwisuda pada 22 Juni 2017 sebagian besar adalah para TKI dan TKW yang kembali dari rantauan di luar negeri.

Mahasiswa STKIP Timor Indonesia SoE yang diwisuda tahun 2017 itu banyak yang baru pulang merantau dari luar negeri sebagai tenaga kerja. Mereka hanya kuliah  3 sampai 4 bulan saja tapi ikut daftar wisuda, ”tulis sumber itu melalui pesan Whats App.

Menurut sumber lain, untuk jadi mahasiswa STKIP Timor Indonesia SoE pihak pengurus yayasan  bisa memprovokasi para calon mahasiswa tanpa syarat administrasi yang rumit. Demikian juga kalau mau dapat ijazah dalam waktu singkat bisa saja.  Sehingga tidak perlu harus kuliah berlama-lama di STKIP Timor Indonesia. Yang penting ada uang yang lebih untuk bayar di kampus kita bisa dapat ijazah. +++ jor/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *