Maksi Nenabu : Walau Tugas Berat Tapi Harus Optimis

Ir. MAKSI Y.E Nenabu, MT. Doc. marthen radja/citra-news.com

Tidak tanggung-tanggung, Pemprov NTT melakukan Perjanjian Pinjaman Daerah bernilai ratusan miliar dengan PT SMI. Padahal sebelumnya harus kandas oleh mekanisme perbankan lantaran pinjaman ke PT Bank NTT senilai Rp 900 miliar belum disetujui DPRD NTT. Menjadi pertanyaan, apa manfaatnya bagi rakyat dibalik  pinjaman ratusan miliar itu?

Citra News.Com, KUPANG – PEMERINTAH PROVINSI Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) melalui Wakil Gubernur (Wagub) JOSEF A. Nae Soi meneken kontrak perjanjian pinjaman daerah dengan PT Sarana Multi Infrastruktur. Permohonan dana pinjaman tersebut senilai Rp 1,5 triliun, masing-masing untuk enam sektor. Yakni infrastruktur jalan, pengembangan perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, dan penanaman porang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. MAKSI Y. Nenabu, MT menjelaskan, khususnya pembangunan dan peningkatan peningkatan ruas jalan provinsi membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Karena sumber APBD Provinsi terbatas maka pemerintah mencari solusi melalui melakukan pinjaman daerah.

“Saya tidak ingat persis angkanya tapi bernilai ratusan miliar. Dana pinjaman daerah yang ada ini untuk pengembangan dan peningkatan ruas- ruas jalan provinsi. Bapak Gubernur tahun 2021 ruas-ruas yang ada ini harus sudah selesai dibangun. Memang ini tugas berat tapi kami optimis  akan selesai tepat waktu,” demikian Maksi ketika ditemui awak citra-news.com di Kantor Dinas PUPR Prov NTT di bilangan Jalan Basuki Rachmat Oepura Kota Kupang, Selasa 01 September 2020.

Diketahui Wagub Josef pada Senin 24 Agustus 2020 telah membereskan sejumlah dokumen pinjaman senilai Rp 189,7 miliar dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur)  di kantor Pusat PT SMI di Jakarta. Pinjaman daerah tersebut di peruntukan untuk dua fasilitas pembayaran yakni fasilitas pembangunan ruas jalan di 7 (tujuh) ruas jalan provinsi sebesar Rp 66 miliar. Dan fasilitas pembayaran kedua juga pembangunan infrastruktur jalan di 9 9sembilan) ruas jalan provinsi senilai Rp 123,7 miliar.

“Dana pinjaman daerah tersebut digunakan untuk pembangunan ruas jalan provinsi yang ada di 22 kabupaten/kota se-Provinsi NTT. Oleh karena sudah disetujui termasuk dana pinjaman dari bank NTT senilai Rp 150 miliar maka beberapa pekerjaan proyek yang sudah jalan kita lakukan adendum. Artinya biaya tetap namun volumenya bertambah dan itu disetujui kontraktor pelaksana melalui tanda tangan diatas meterai 600,”jelas Maksi.

Hal yang sama juga disampaikan di ruang media center Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT.

Dikatakan Maksi, menjadi tugas dan tangung jawab Dinas PUPR membangun infrastruktur jalan pada ruas-ruas jalan provinsi dan ruas jalan ke obyek wisata premium. Walau ini berat tapi kami harus optimis. Melalui spirit Bekerja Cepat, dan Bekerja Cerdas dan Bertindak Tepat kami telah membuat road map  yang juga sudah disampaikan ke DPRD Prov NTT.

Kondisi Tidak Mantap Sepanjang 906 Kilometer  

Maksi menjelaskan, dari total panjang ruas jalan provinsi sepanjang 2.650 Km (kilometer), ada sekitar 906 Km dalam kondisi tidak mantap. Artinya dalam keadaan rusak berat dan rusak ringan. Sehingga dari road map yang ada ditargetkan tahun 2020 selesai dibangun (diperbaiki, red) sepanjang 450 Km. Sisanya akan diselesaikan tahun 2021.

“Menghadap kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini kita hanya mampu selesikan sekitar 372,74 Km. Memang target ini sedikit meleset sehingga kami bangun komunikasi dengan Bappelitbanda agar kami selesaikan tahun 2021. Jika ini sudah tercover maka pekerjaan di tahun 2022 kami tidak lagi terbebani pekerjaan yang berat-berat,”ungkap Maksi.

Untuk percepatan pembangunannya, menurut Maksi, dilakukan melalui beberapa skenario.  Tidak seluruhnya dengan konstrusksi Hotmix atau Hot Roller Sheet (HRS). Melainkan dikombinasikan dengan grading operation (GO)  atau perkerasan jalan dengan lapisan berbulir dari sertu gunung atau batu kali. Serta Go plus yakni dengan modifikasi struktur dicampur dengan semen dan zat adiktif. Hal tersebut setara dengan agregat dan konstruksi bina marga.

“Strategi ini kami lakukan untuk menghemat biaya tapi dengan kualitas mumpuni. Kalau tidak maka harus dihabiskan dana sekitar 4 triliun lebih. Kami kombinasikan pekerjaannya dengan tidak mengabaikan spesifikasi dan konstruksinya . Kalau pada spot-spot yang berlubang dan parah kondisinya, kita gunakan GO dan GO plus. Sementara jalan dengan kondisi tanjakan seperti ruas jalan Kalabahi-Maritaeng atau ruas critical point  kita gunakan HRS,”tandasnya.

Secara teknis, tambah dia, ada hitung-hitungannya. Tidak memakan waktu dan biaya tapi tidak mengabaikan kualitas. Dari ukuran daya tempuh kendaraan, jika sebelumnya 10-15 Km perjam maka setelah prbaikan akan mengalami peningkatan. Walaupun dengan konstruksi GO dan Go plus tapi jarak tempuh bisa dipersingkat waktunya. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *