Untuk kondisi NTT yang baru-baru ini mengalami bencana badai Seroja dan banjir bandang, lanjut dia, pemerintah provinsi NTT melalui gubernur dan wakil gubernur saat turun meninjau lokasi bencana, langsung memberikan bantuan. Baik berupa santunan korban yang meninggal dunia maupun berupa natura.
“Iya untuk biaya tanggap darurat seperti inilah setelah validasi data lalu diberikan bantuan sosial dimaksud. Sehingga secara kelembagaan dalam hubungannya dengan APBD itu maka yang terkait dana Bansos itu kami di dinas sosial provinsi tidak miliki. Kami tidak kelola dana Bansos Kemensos untuk pos BTT,”tegas Jamaludin berulang.
Menjawab soal syarat pengelolaan dana Bansos, lanjut dia, oleh karena syarat harus ada sharing dana APBD maka untuk ke depannya, DPRD NTT (yang punya hak budget,red) harus juga perjuangkan budget anggaran agar di Dinas Sosial provinsi juga dialokasikan dana APBD provinsi. Tujuannya untuk secara langsung membiayai hal-hal yang bersifat tanggap darurat.
“Masyarakat kita inikan sudah tahu kalau mengeluh soal bencana sosial kemasyarakatan larinya ke dinas sosial. Seperti peristiwa bencana yang baru-baru terjadi semua orang mengadu ke dinas sosial. Tapi kita tidak bisa secara langsung mengamini permintaan masyarakat. Iya, karena terkait dengan mekanisme itu,”tandasnya.
Bansos BTT Pasca Seroja Senilai 8 Milir Lebih
