Jamaludin : BANSOS Pos BTT Harus Ada Dana Sharing APBD

JAMALUDIN Achmad, Kepala Dins Sosial Provinsi NTT. Doc.marthen radja/suarantt.com

Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami penderitaan akibat bencana secara beruntun. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ditengah penanganan terpaan pandemi Covid-19, sebagian besar warga masyarakat di beberaapa wilayah juga mengalami hantaman badai topan (seroja) dan banjir bandang. Lalu apa upaya pemerintah NTT dalam menanggulangi bencana kemanusiaan yang ada?

Citra-News.Com, KUPANG – KEPALA Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, JAMALUDIN Ahmad menyatakan selaku dinas teknis dalam menangani permasalahan sosial masyarakat, Dinas Sosial Provinsi NTT tidak mengelola dana bantuan sosial (Bansos) untuk pos Biaya Tidak Tetap (BTT).

“Kita di Dinas Sosial Provinsi NTT tidak mengelola dana Bansos untuk pos BTT. Dana Bansos yang berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI ditransfer langsung ke pihak pengelolaan dana pembangunan. Dalam hal ini untuk tingkat provinsi ditangani oleh Badan Keuangan Daerah.  Karena syaratnya harus ada sharing dana APBD. Soal berapa besarannya tanyakan saja ke pak Sekda,”ucap Jamaludin usai mengikuti Rapat Tertutup Gabungan Komisi DPRD Provinsi NTT, Rabu, 19 Mei 2021.

Menurut dia, dana Bansos pos BTT itu yang dimanfaatkan untuk menangani hal-hal yang bersifat tanggap darurat. Tapi untuk hal-hal yang bersifat tanggap darurat iya, sambil menunggu bantuan-bantuan dari luar, pemerintah memanfaatkan Bansos BTT yang dimaksud.

Untuk kondisi NTT yang baru-baru ini mengalami bencana badai Seroja dan banjir bandang, lanjut dia, pemerintah provinsi NTT melalui gubernur dan wakil gubernur saat turun meninjau lokasi bencana, langsung memberikan bantuan. Baik berupa santunan korban yang meninggal dunia maupun berupa natura.

“Iya untuk biaya tanggap darurat seperti inilah setelah validasi data lalu diberikan bantuan sosial dimaksud. Sehingga secara kelembagaan dalam hubungannya dengan APBD itu maka yang terkait dana Bansos itu kami di dinas sosial provinsi tidak miliki. Kami tidak kelola dana Bansos Kemensos untuk pos BTT,”tegas Jamaludin berulang.

Menjawab soal syarat pengelolaan dana Bansos, lanjut dia, oleh karena syarat harus ada sharing dana APBD maka untuk ke depannya, DPRD NTT (yang punya hak budget,red) harus juga perjuangkan budget anggaran  agar di Dinas Sosial provinsi juga dialokasikan dana APBD provinsi. Tujuannya untuk secara langsung membiayai hal-hal yang bersifat tanggap darurat.

“Masyarakat kita inikan sudah tahu kalau mengeluh soal bencana sosial kemasyarakatan larinya ke dinas sosial. Seperti peristiwa bencana yang baru-baru terjadi semua orang mengadu ke dinas sosial. Tapi kita tidak bisa secara langsung mengamini permintaan masyarakat. Iya, karena terkait dengan mekanisme itu,”tandasnya.

Bansos BTT Pasca Seroja Senilai 8 Milir Lebih

Terkait Bansos BTT untuk pembiaayaan tanggap darurat, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, BENEDIKTUS Polo Maing menjelaskan pasca badai seroja melanda beberapa wilayah di Provinsi NTT, dari Kemensos RI ada bantuan-bantuan masuk NTT. Diantaranya ada dana santunan kematian yang telah dieksekusi oleh Kemensos RI.

Drs. BENEDIKTUS Polomaing, Sekda Provinsi NTT saat diwawancarai di gedung DPRD Provinsi NTT di bilangan Jalan Polisi Militer Kota Kupang, Rabu 19 Mei 2021. Doc. marthen radja/citra-news.com

“Datanya nanti minta ke Kepala Dinas (Kadis) Sosial Provinsi NTT. Jadi dana Bansos pos BTT itu kita dapat dari Kemensos RI. Pasca bencana kita buka Pos Komando (Posko). Bantuan darimaana-mana itu kemarin cukup signifikan untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan tanggap darurat,”kata Polomaing.

Untuk total bantuan itu, tambah dia, teman-teman masih menghitungnya. Karena datang dalam bentuk barang (natura). Sehingga mereka masih menghitungnya. Karena konversikan dalam bentuk uang inikan butuh waktu untuk menghitung, tandasnya.

“Totalnya berapa dalam bentuk natura, teman-teman masih hitung setelah dikonversikan dri natura ke uang. Sedangkan bantuan dalam bentuk uang ketika itu bernilai sekitar 8 miliar lebih. Uang itu masih da di kas dn oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mereka masih mengkajinya lebih lanjut. Yang saat ini kita masuk ke fase tanggap darurat ke pemulihan. Dari uang 8 miliar lbih itu digunakan untuk hal-hal ada sesuai dengan kebutuhan apa,”jelas Polomaing. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *