Diduga PENGADAAN Beras JPS Covid DIMANIPULASI PT Flobamor

JAMALUDIN Achmad, saat bertemu sejumlah wartawan di Kantor Dinsos Prov NTT di bilangan Jal Soeharto Oepura Kota Kupang,  Sabtu 19 Juni 2021.Doc.marthen radja/citra-news.com

Jamal : “..Dinsos NTT tidak boleh buat pengadaan sendiri. Karena itu pengadaan beras JPS Covid Nineteen dilakukan oleh pihak ketiga yakni PT Flobamor… “

Citra-News.Com, KUPANG – KEPALA DINAS Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kadinsos NTT), JAMAL Achmad memastikan beras Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 sebanyak 5.600 ton sudah seratus persen (100 %) tersalurkan ke seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 22 kabupaten/kota se-NTT.

“Mekanisme penyaluran beras JPS Covid-19 dilaksanakan dalam tiga tahap. Dan pengadaannya dilakukan oleh pihak ke-3 yakni PT.Flobamor. Karena Dinsos tidak boleh buat pengadaan sendiri,”demikian Jamal saat ditemui tim media di Kantor Dinas Sosial Provinsi NTT, di bilangan Jalan Soeharto Oepura Kota Kupang, Timor -NTT, Sabtu 19 Juni 2021.

Dikatakannya, beras JPS Covid Nineteen telah disalurkan seratus persen sesuai target sebanyak 95.000 KPM. Itu Sudah selesai dan tidak ada masalah. Selain itu, juga didistribusikan melalui lembaga agama dan lembaga sosial kemasyarakatan yang terdampak Covid-19, tandasnya.

Jamal membeberkan, beras JPS Covid-19 yang disalurkan oleh PT. Flobamor terdiri atas beras Premium (pada tahap 1 dan 2) dan beras Medium pada tahap 3.

“Beras yang diberikan itu beras premium. Namun pada penyaluran tahap tiga, karena waktunya sudah mendekati akhir tahun maka diambil kebijakan percepatan penyaluran sehingga berasnya tidak premium lagi tapi beras medium. Dan itu kita sesuaikan dalam perubahan kontrak,” tegas Jamal.

Menurut dia, Harga Eceran Tertinggi (HET) pada saat pengadaan beras JPS Covid-19 perkilogram seharga Rp 13.200,00. Nah, kita pengadaan dengan harga Rp. 11.000. Itu di bawah HET, jadi ada selisih Rp 18 Miliar seperti temuan BPK itu.

“Penyalurannya, dilaksanakan dalam tiga tahap dan pengadaannya dilakukan oleh pihak ke-3 yakni PT.Flobamor. Karena Dinsos (Dinas Sosial) tidak boleh buat pengadaan sendiri,” tegasnya berulang.

Saat ditanya apakah selisih antara harga beras premium dan medium pada tahap 3 disetor kembali ke daerah?

Kadis Jamal mengatakan hal itu sudah dipertanggungjawabkan. Itu sudah domain PT. Flobamor dan sudah dipertanggungjawabkan, tepisnya.

Kadinsos NTT itu juga menegaskan, bahwa kualitas beras yang disalurkan dijamin mutunya. Karena sebelum penyaluran telah dilakukan pemeriksaan kualitas.

“Secara kualitas bisa diijamin dan hal ini tertuang dalam berita acara pemeriksaan . Kami dikawal BPKP dan Kejaksaan, APIP, Bappeda untuk tujuan pemantauan,” ungkap Jamal.

Dia menambahkan, tujuan kita dalam penyaluran beras ini dengan melibatkan semua unsur untuk pemantauan. Iya dari kepolisian, kejakasaan, BPKP, APIP, dan Bappeda. Karena saya tidak mau ada persoalan muncul di kemudian hari.

Lagi-lagi Jamal mengatakan, Dinsos Prov. NTT betul-betul melibatkan semua pihak. maksudnya supaya kasih masukan dan pertimbangan terkait aturan. Kami menjaga supaya jangan bermasalah. Apalagi dana Covid-19 ini jadi sorotan semua pihak.

Hingga berita ini diturunkan pihak PT Flobamor belum berhasil dikonfirmasi.. Meskipun sudah beberapa kali awak citta-news.com menemui Direksi di PT Flobamor tapi tidak jua berhasil.

“Beliau lebih sering turun ke lapangan. Jarang masuk kantor, hanya kalau ada rapat penting baru beliau ada,” kata security dengan tidak menyebut nama terangnya.

Wartawan Kebagian Jatah

Menimang soal Bansos (bantuan sosisl) dengan nomenklatur beras JPS Covud-19, awak citra-news.com menginvesgigasinya ke sejumlah titik. Khususnya di gudang Dinas Sosial Kota Kupang pada tanggal 9 November 2020 terlihat tumpukan bantuan sosial (Bansos) berupa barang natura dari semua pihak. Diantaranya Bansos beras JPS yang berasal dari Dinsos Provinsi NTT.

“Iya beras JPS Covid-19 ini diantaranya berasal dari Pemprov. NTT dalam hal ini oleh Dinas Sosial provinsi. Dari logo yang tertera di karung beras, pak wartawan jelas terlihat disitu,” kata Dominggus F. Djungu.

Djungu yang (saat itu) itu menjabat Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, dia membeberkan ada begitu banyak barang bantuan yang tidak diketahui penyalurannya oleh pihak mana.

“Tugas kita hanya membagikan kepada warga Kota Kupang sesuai data base yang kami terima dari para pihak, entah pihak ketiga siapa ataupun dari pihak lainnya yang berurusan soal Bansos. Karena sumber Bansos bisa berasal dari orang perorang atau lembaga pemerintah  maupun swasta,  BUMN, BUMD,” jelas Djungu.

Djungu mengakui, adanya natura Bansos beras JPS Covid-19 diperuntukan ke semua warga terdampak. Tanpa kecuali kepada kelompok Jurnalis atau wartawan dari semua media massa.

“Kami terima data yang dikirim dari Dinas Kominfo Kota Kupang. Dan melalui Dinas sosial kami membagikan beras ke sejumlah wartawan,” kata Djungu.

Terpantau awak citra-news.com di gudang Dinas Sosial Kota Kupang. ada beberapa oknum wartawan antrian mengambil jatah beras.

“Untuk wartawan dijatahkan dua karung. Masing-masing berisi 30 kilogram. Kalau dari provinsi jelas berbeda, karung berwarna kuning dan berlogo komodo, itu dari provinsi, “kata petugas data yang meminta namanya tidak usah dipublikasi.

Fakta ini pada beberapa hari sebelumnya awak media ini sudah diinformasikan oleh berapa oknum wartawan. Bahwa selain 60 kilogram beras per orang juga dijatahkan uang sebesar Rp 300 ribu.

Salah seorang wartawan (diminta inisial saja), dia juga KPM penerima Bansos itu mengakui kalau beras diterimanya (terbagi, red) di Rumah Jabatan Walikota Kupang.

“Ini berasnya kami ambil di Rujab Walikota Kupang. Nanti menyusul terima uang tiga ratus ribu rupiah. Tapi itu uang belum tahu kapan cair. Iya tunggu nanti diinfokan oleh teman-teman wartawan desk Kota Kupang,” kata BM .

Menyoal kualitas beras, juga informasikan bahwa beras dengan kualitas rendah.

“Memang beras JPS Covid-19 itu rendah kualitas. Tapi biar sudah siapa yang mau kasih gratis begini. Apalagi saat pandemi covid-19 semua orang susah dapat makan,”tuturnya.

Eh itu beras Bansos kalau orang yang berduit pantasnya untuk pakan ternak, tambah dia. Baru tiga hari disimpan warna beras kuning-kuning seperti karungnya.

“Ini kita lagi tunggu uang tiga ratus ribu perorang. Tapi warga di beberapa RT ada yang sudah terima uang dan beras. Lain tempat belum. Jangan-jangan pemerintah hanya janji saja. Ini berarti pemerintah sudah tipu rakyatnya,”tuturnya. +++ citra-news.com/tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.