Kadinsos NTT itu juga menegaskan, bahwa kualitas beras yang disalurkan dijamin mutunya. Karena sebelum penyaluran telah dilakukan pemeriksaan kualitas.
“Secara kualitas bisa diijamin dan hal ini tertuang dalam berita acara pemeriksaan . Kami dikawal BPKP dan Kejaksaan, APIP, Bappeda untuk tujuan pemantauan,” ungkap Jamal.
Dia menambahkan, tujuan kita dalam penyaluran beras ini dengan melibatkan semua unsur untuk pemantauan. Iya dari kepolisian, kejakasaan, BPKP, APIP, dan Bappeda. Karena saya tidak mau ada persoalan muncul di kemudian hari.
Lagi-lagi Jamal mengatakan, Dinsos Prov. NTT betul-betul melibatkan semua pihak. maksudnya supaya kasih masukan dan pertimbangan terkait aturan. Kami menjaga supaya jangan bermasalah. Apalagi dana Covid-19 ini jadi sorotan semua pihak.
Hingga berita ini diturunkan pihak PT Flobamor belum berhasil dikonfirmasi.. Meskipun sudah beberapa kali awak citta-news.com menemui Direksi di PT Flobamor tapi tidak jua berhasil.
“Beliau lebih sering turun ke lapangan. Jarang masuk kantor, hanya kalau ada rapat penting baru beliau ada,” kata security dengan tidak menyebut nama terangnya.
Wartawan Kebagian Jatah
Menimang soal Bansos (bantuan sosisl) dengan nomenklatur beras JPS Covud-19, awak citra-news.com menginvesgigasinya ke sejumlah titik. Khususnya di gudang Dinas Sosial Kota Kupang pada tanggal 9 November 2020 terlihat tumpukan bantuan sosial (Bansos) berupa barang natura dari semua pihak. Diantaranya Bansos beras JPS yang berasal dari Dinsos Provinsi NTT.
“Iya beras JPS Covid-19 ini diantaranya berasal dari Pemprov. NTT dalam hal ini oleh Dinas Sosial provinsi. Dari logo yang tertera di karung beras, pak wartawan jelas terlihat disitu,” kata Dominggus F. Djungu.
Djungu yang (saat itu) itu menjabat Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, dia membeberkan ada begitu banyak barang bantuan yang tidak diketahui penyalurannya oleh pihak mana.
“Tugas kita hanya membagikan kepada warga Kota Kupang sesuai data base yang kami terima dari para pihak, entah pihak ketiga siapa ataupun dari pihak lainnya yang berurusan soal Bansos. Karena sumber Bansos bisa berasal dari orang perorang atau lembaga pemerintah maupun swasta, BUMN, BUMD,” jelas Djungu.
