Keluarga Limau MENANG Pemprov NTT Ngotot BANDING

BIYANTE Singh,  saat temu pers dengan tim media,  di bilangan Jl. Tamrin Oepoi Kupang, Timor  Prov. NTT,   Jumat,  25 Juni 2021. Doc.marthen radja/citra-news.com

Biyante : “…Kalau pemerintah tetap ngotot bahwa lokasi tanah yang sebagian dibangun Rumah Sakit Pusat di Manulai II Kota Kupang adalah milik Pemprov NTT maka bersiap-siaplah untuk segera digusur... “.

Citra-News.Com, KUPANG – YOHANES LIMAU telah dinyatakan menang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada 22 Juni 2021 dalam perkara gugatan Perdata Nomor 208/Pdt.G/2020/PN KPG, melawan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT).

Demikian BIYANTE SINGH dalam temu pers dengan sejumlah wartawan yang tergabung dalam tim mediainvestigasi, di bilangan Jalan Tamrin Oepoi Kota Kupang, Timor- NTT, Kamis 24 Juni 2021.

“Kalau pemerintah tetap ngotot bahwa lokasi tanah yang sebagiannya dibangun Rumah Sakit Pusat di Manulai II Kecamatan Alak, Kota Kupang adalah milik Pemprov NTT maka bersiap-siaplah untuk segera digusur,”tegas Biyante.

Dia menjelaskan, kemarin (Selasa, 22 Juni 2021, red), sudah ada putusan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dimana isinya mengabulkan sebagian gugatan keluarga Limau. Karena itu, kami sebagai Kuasa Hukum Keluarga Limau meminta Pemrov NTT untuk mengentikan segala aktivitas (membangun RSP Kupang) diatas obyek sengketa hingga ada keputusan tetap/incrach.

Dikatakannya, principal kami meminta Pemprov NTT menghentikan aktivitas diatas obyek sengketa hingga keputusan tetap. Kami memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim yang sudah memutus perkara gugatan tersebut dengan seadil-adilnya tanpa intervensi dari pihak manapun.

“Di sini dalam perkara perdata keluarga Limau versus Pemprov NTT, kebenaran itu ada. Ke depannya, sudah pasti terjadi kontra. Katanya saya salah satu penghambat pembangunan rumah sakit. Hal itu sangat keliru. Yang saya perjuangkan ini adalah kebenaran. Tidak ada maksud untuk menghalangi. Kami tetap mendukung pembangunan Rumah Sakit tetapi caranya harus santun,” ungkapnya.

Pengrusakn Berkedok Penertiban Asset

Menurut Biante, gugatan Keluarga Limau tersebut sudah dilakukan sebanyak dua kali. Awalnya tahun 2019, pengguat Yohanes Limau menggugat keluarga Penun, cs, Pemprov NTT dan Badan Pertanahan Kota Kupang. Lalu tahun 2020 terjadi perdamaian antara keluarga Penun dan Limau yang dibuktikan dengan akta van bonding.

“Karena telah ada perdamaian maka keluarga Limau mencabut perkara tersebut dan mengeluarkan keluarga Penun, cs. Lalu Keluarga Limau mendaftar gugatan baru, yakni menggugat Pemprov NTT dan Badan Pertanahan Kota Kupang,” jelasnya.

Tapi yang mengherankan, lanjut Biyante, walaupun dalam proses perkara Pemprov NTT melakukan pengrusakan berkedok penertiban aset. dengan melakukan penggusuran rumah warga pada tsnggal 20 Januari 2020.

“Pemprov sebenarnya tidak punya kewenangan untuk eksekusi. Yang punya kewenangan adalah pengadilan. Penggusuran itu tanpa perintah pengadilan, itu pengrusakan namanya, “jelas Biyante.

Menurut Biante, Pemprov NTT memiliki pemahaman hukum yang dangkal. Hal itu sudah terungkap dalam fakta persidangan.

Ini terbukti dalam persidangan (fakta persidangan, red) Pemprov NTT buat sertifikat di atas obyek sengketa pada tahun 2020. Dasar mereka (Pemprov NTT, red) kata dia, membuat setifikat dimaksud dengan menggunakan putusan yang amarnya itu bersifat NO atau tidak dapat diterima.

Dalam bukti, jelas Biante, yang diajukan Pemprov NTT di Pengadilan Negeri, salah satu yang dilakukan adalah dengan melampirkan pelepasan hak tanpa batas dan tidak ada uraian batas-batas.

“Itu bukan eskekusi tapi tindakan otoriter oleh pemerintah (Pemprov NTT, red). Kalau Pemprov NTT mau lakukan langkah hukum, saya minta hormati jangan arogan. Kami sangat mendukung pembangunan Rumah Sakit, tetapi caranya harus santun. Saya tegaskan mewakili keluarga Limau eksekusi berkedok pembongkaran itu dilakukan oleh oknum,” kata Biyante.

Ngotot Lanjut dan Banding

Terkait gugatan Perdata Keluarga Limau Nomor 208/Pdt.G/2020/PN KPG, melawan Pemprov. NTT tersebut, melalui Kapala Badan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr. Zeth Sony Libing dalam jumpa pers pada Jumat 25 Juni 2021 menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kota Kupang.

“Pemerintah Provinsi NTT menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim tanggal 22 Juni 2021. Selain upaya banding juga tetap melanjutkan proses pembangunan Rumah Sakit Pusat tersebut hingga selesai,”tegas Sony di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT si bilangan Jl. El Tari Kota Kupang, Jumat 25 Juni 2021.

Alasan Pemprov NTT nyatakan banding, beber Sony, ialah karena Pemprov NTT hingga saat ini masih berpegang pada putusan Mahkamah Agung yang incrach. Objek yang sama dan orang yang sama berperkara dengan Pemprov NTT dan Pemprov NTT menang di Pengadilan Tinggi dan Kasasi (Mahkamah Agung, red)

“Putusan di perkara ini ternyata objek yang sama. Iya, objek yang digugat sama dan ternyata di Pengadilan Negeri kami dinyatakan kalah. Karena itu kami telah menyatakan banding. Kami menguji keputusan hakim itu di Pengadilan Banding (Pengadilan Tinggi, red). Itu biasa dalam proses peradilan. Kan masih ada banding dan kasasi di Mahkamah Agung. Keputusan itu belum inkrah. Karena belum inkrah, maka pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Kupang tetap dilanjutkan, tegasnya berulang.

Menurut dia, Rumah sakit yang sementara dibangun di atas tanah tersebut adalah proyek strategis nasional. Ini juga merupakan Rumah Sakit terbesar nomor dua di Indonesia, Rumah Sakit terbesar di Indonesia Tengah dan Indonesia bagian Timur, dan Rumah Sakit Pusat yang mana Presiden Jokowi minta agar membangun rumah sakit yang sama di NTT, Maluku, dan Papua. Di Maluku sudah di resmikan, sedangkan di NTT dan Papua belum diresmikan.

Rumah sakit pusat yang dibangun di Manila II Kota Kupang ini akan menampung 1.500 hingga 2000 orang tenaga kerja. Di saat masa pandemi ini, banyak anak-anak kita kehilangan pekerjaan mereka. Karena itu, demi kepentingan publik, demi asas manfaat, demi keadilan, pemerintah mengambil sikap tetap banding ke tingkat pengadilan tinggi, imbuh dia.

Terkait amar putusan, Sony menyatakan, Pemorov NTT menolak amar putusan Pengadilan Negeri Kala IA Kupang yang meminta Pemprov NTT menghentikan semua aktifitas pembangunan Rumah Sakit Pusat tersebut.

Alasanya? Perkara ini belum inkrah dan pembangunan Rumah Sakit tersebut demi kepentingan publik sehingga tetap harus dibangun.

“Asas manfaat dan kepentingan publik lebih diutamakan, maka pemerintah provinsi tetap membangun. Iya membangun rumah sakit itu harus tetap berjalan dan proses hukum pun tetap berjalan,” tegasnya. +++ citra-news.com/tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *