Sebagai dinas teknis, dia mengakui pihaknya memfasilitasi dalam hal urusan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). Baik dalam penetapan lokasi mauoun area terdampak atau area genangan air.
“Yang berwenang membangun bendungan itu pihak BWS NT-2. Kami dari Dinaa PUPR Provinsi NTT urus soal AMDAL dan area genangn air. Termasuk melakuknan koordinasi dengan pihak BPN Kota Kupang soal status kepemilikan lahan yang nantinya terdampak pembangunan bendungan”imbuh dia.
Agus Susiawan BUNGKAM
Menurut Maksi, masalah status kepemilikan lahan warga adalah hal utama yang harus diselesaikan. Pendekatan persuasif (secara kekelurgaan) itu nomor satu. Oleh karena para pihak yang berkepentingan diharapkan mampu melakukan pendekatan berbasis budaya untuk kepentingan bersama ini.
Dikatakannya, untuk urusan penetapan lokasi dilakukan identifikasi oleh BWS NT-2 berdasarkan SK Gubernur yang diusulkan ke pusat.
“Nah, untuk urusan SK Gubernur inilah menjadi bagian dari peran Dinas PUPR Provinsi NTT dalam mengurus perihal AMDAL,”tandasnya.
Maksi juga mengatakan, bendungan Kolhua masuk daftar (bluprint) Kementeran PU dari 7 (tujuh) bendungan di Provinsi NTT.
