Manfaatnya bagi masyarakat atau konsumen bahwa melalui aplikasi B PUNG PETANI terjadi stabilitas harga; Hasil produksi pertanian yang berkualitas dan sehat dikonsumsi. Hasil produksi yang bervariatif dan beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau konsumen. Dan, Lapangan kerja yang baru akan tercipta.
Untuk para pihak terkait atau stekholders, aplikasi B PUNG PETANI memberikan manfaat untyk semua pihak akan mendapatkan data-data yang valid terkait pelaku usaha; jenis usaha dan produksi yang dihasilkan; Data informasi aktivitas pertanian; Bertumbuhnya industri baru, dan penentuan kebijakan pemberian modal bagi petani/peternak/wirausaha.
Ada Keseimbangan Antara Supplay and Demand
Ada pula manfaat lain dari aplikasi B PUNG PETANI dati Bank NTT bagi Penyuluh Pertanian yakni mereka bisa mendata kelompok tani; Mendata kebutuhan sarana produksi; Mendampingi kelompok tani hingga panen; Melaporkan hasil panen kelompok tani melalui aplikasi B’Pung Petani. Dan, Mengkonsolidasi serta melaporkan data pemasaran produk pangan.
Sehingga dengan aplikasi ini terjadi Keseimbangan Permintaan dan Bahan Pangan. Ke depan permintaan pasar terhadap bahan pangan selalu dapat dipenuhi dengan mengandalkan potensi daerah Provinsi NTT.
Juga Inflasi akan tetap terjaga, karena adanya keseimbangan antara Supply dan Demand (permintaan dan penawaran).
Alex pun menjelelaskan hika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya Pendapatan/penghasilan masyarakat; Distribusi pendapatan masyarakat; Selera konsumen terhadap barang; Jumlah penduduk; Harga barang lain yang berhubungan dengan barang tersebut; Prediksi masyarakat tentang kondisi di masa yang akan datang; serta adanya barang pengganti (substitusi); juga Kegunaan akan suatu barang.
Untuk mensukseskan penerapan sistem berbasis aplikasi B PUNG PETANI ini, Bank NTT tidak one man show. Melainkan berkolaborsi dengan mitra terkait.
Seperti bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, tenaga Kerja dan Transmigrasi tingkat provinsi, kabupaten serta kota.
