Menurut dia, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk pengendalian inflasi. Diantaranya, Pemantauan harga dan operasi pasar; Mengoptimalkan kelancaran distribusi; mereduksi biaya transportasi barang/jasa dengan subsidi ongkos angkut; Memastikan ketersediaan bahan pangan; Memberikan bantuan sosial bagi masyarakat rentan; Serta memperkuat koordinasi antara TPID -Tim Pengendali Inflasi Daerah dengan TPIP – Tim Pengendali Inflasi Provinsi.
Sementara Penjabat Wali Kota Kupang, George M Hadjoh, SH mengatakan, upaya taktis yang dilakukan Pemkot Kupang untuk menekan laju inflasi melalui Urban Farming.
“Urban farming menjadi salah satu solusi pengendalian inflasi yang tengah diupayakan Pemerintah Kota Kupang saat ini,” kata George.
Menurut dia, kurang lebih 1000 (seribu) hektar lahan kosong di Kota Kupang sudah berhasil diidentifikasi dan siap untuk ditanami kelor, sorgum serta tanaman hortikultura.
George mengatakan, saat ini Pemkot Kupang sudah mulai gerakan menanam di dua lahan kosong milik Pemkot di Kelurahan Naimata dan Kelurahan Naioni.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi NTT, Dr. Lery Rupidara, M.Si, Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, S. Donny H. Heatubun, Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira B. Kale, S.Si, M.Si dan Kepala BPS Kota Kupang, Ramly K.T Kusumo, SP, MAP.
Turut mendampingi Penjabat Wali Kota, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ignasius R. Lega, SH beserta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
Penjabat Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTT yang telah mendukung upaya Pemkot Kupang untuk pemanfaatan lahan dengan kerjasama menyiapkan anakan kelor dan bibit tanaman hortikultura.
