Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya untuk merehabilitasi hutan Mangrove di NTT dengan mengembangkan skema Pembangunan Wilayah Terpadu (Integrated Area Development).
Pengelolaan mangrove dengan skema tersebut diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan para pihak yang berkepentingan dengan tetap konsisten, berkomitmen dan bertanggung jawab untuk selalu menyeimbangkan secara proporsional aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat.
Program Rehabilitasi Mangrove Nasional ini dilaksanakan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Coorporate Social Responsibility (TJSL/CSR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Untuk itu kami (Pemprov NTT) telah dan terus mendorong pembentukan Kelompok Kerja Mangrove pada seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT.
“Ini kebahagiaan bagi kami dan tentunya merasa sangat terhormat dan berbangga karena Provinsi NTT dipilih sebagai tempat Kick Off kegiatan penting ini. Hal ini tentunya menjadi motivasi tersendiri bagi kami dalam upaya merehabilitasi hutan mangrove di Provinsi NTT,” ujar Pj. Gubernur.
Dia menambahkan, kegiatan hari ini merupakan bentuk nyata pentingnya kerja kolaborasi untuk memulihkan kembali ekosistem hutan mangrove.
Semua pihak baik pemerintah maupun swasta mesti memiliki komitmen dan kepedulian terhadap pengembangan habitat hutan mangrove.
“Sekali lagi apresiasi dan terima kasih kepada Kemenko Marves serta Kementerian lembaga terkait lainnya, BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta yang terlibat dalam kegiatan ini,” ucapnya.
