Surat keputusan yang demikian tidak melahirkan akibat hukum karena tidak sah. Artinya sejak ditandatangani surat tersebut tidak punya kekuatan mengikat. Dan, atau dapat dibatalkan oleh penjabat bupati (asas contrarius actus). Atau oleh pengusaha tersebut digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam petitumnya memohon agar keputusan penjabat tersebut dinyatakan Tidak Sah atau Batal. Serta meminta agar pejabat yang meberbitkan harus mencabut surat keputusan karena PTUN tidak ada jurusita pengadilan. *)
KEPUTUSAN Pejabat TANPA Dasar Hukum TIDAK Sah Atau Dapat DIBATALKAN *)
CitraNews
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
Sementara Doris Rihi, yang mendampingi kunjungan Ketua DPRD NTT tersebut, menyampaikan terima kasih atas kehadiran…
Karena itu, menurut Doris, keberadaan UMKM di kawasan destinasi wisata memiliki arti strategis. “Banyak wisatawan…
Dari KOTA Kupang Untuk FLORES, Christian Widodo Tegaskan RASA KEMANUSIAAN Tak Mengenal BATAS WILAYAH
Nada yang sama disampaikan Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E., M.A., yang menyambut langsung…
Di sisi lain, kejuaraan ini juga memperlihatkan arah kebijakan Pemerintah Kota Kupang dalam membangun ekosistem…
“TASPEN Group turut berduka cita mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Flores. Bantuan…
Menurut Stevy, pertandingan hanyalah bagian kecil dari kegiatan. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh pegawai…