“Kami punya Sahabat Petani yang memiliki lahan swadaya untuk bisa menjawab permintaan pasar. Yang pasti kebutuhan untuk penyedia makanan lokal bergizi bagi sekolah-sekolah yang ada. Karena di lahan swadaya itu dikembangkan semua pangan lokal, termasuk sayuran dan buah-buahan”, kata Oemboe Wanda.
Kita di dinas pertanian juga punya balai benih, tambah dia, yang kini marak dikembangkan tanaman pangan untuk mencegah stunting. Ditambah lagi dengan keterlibatan lembaga keagamaan, ada lahan milik keuskupan, GMIT, MUI, MPHDI yang bisa kita kerjasama.
“Saya yakin para tokoh agama menghimbau umatnya untuk terlibat dalam penyediaan pangan lokal, pasti umat akan ikut. Apalagi ada nilai pemberdayaan ekonomi bagi umatnya”, ujarnya.
Dengan kata lain semua stakeholder sudah tentu mengambil peran sebagai penyedia pangan lokal untuk kebutuhan MBG. Lembaga keagamaan juga punya peran besar membantu pemerintah dalam upaya penidaaan kemiskinan dan stunting.
Demikian juga TNI saat ini punya lahan untuk dikembangkan tanaman padi dan Polri punya lahan jagung dan palawija. Jadi rantai pasok MBG-nya pasti kita saling support.
Oleh karena itu usaha hilirisasi untuk program OVOP di sektor pertanian, jita butuh rantai pasok (supplay chain) agar ada keberlanjutanya.
Kita sedang pertahankan Koperasi Petani (Koptan) dan Gapoktan, tambah dia, untuk dinaikkan statusnya ke Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Dan menurut bapak Gubernur jika ini berjalan bagus maka kita naikkan ke Koperasi Merah Putih (KMP).
“Semua upaya bersama ini kita lakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi petani di desa”, pungkasnya. +++ marthen/CNC
